TANTANGAN ETIKA PROFESI KEPOLISIAN DALAM PENGGUNAAN TEKNOLOGI DAN MEDIA SOSIAL
- Authors
-
-
Silvana Alivia Fadillah
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Regina Sofia Ramadhani
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
M. Arrafi Rajata
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
Armansyah Al-Ghifari
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor -
M. Athar Akbar
Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- etika profesi, kepolisian, media sosial, pelindungan data pribadi, komunikasi publik
- Abstract
- Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial membuka peluang bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk memperluas pelayanan dan komunikasi publik. Namun, pemanfaatan tersebut memerlukan keseimbangan antara keterbukaan, kerahasiaan, pelindungan data pribadi, netralitas, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Artikel ini bertujuan menganalisis tantangan etika profesi kepolisian dalam penggunaan teknologi dan media sosial serta merumuskan strategi pengendaliannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi dokumen. Bahan kajian mencakup kode etik profesi Polri, ketentuan keterbukaan informasi, pelindungan data pribadi, asas praduga tak bersalah, serta sepuluh artikel jurnal ilmiah tentang komunikasi digital kepolisian. Analisis menghasilkan empat kelompok risiko: pengungkapan informasi operasional dan data pribadi tanpa dasar yang memadai; konflik kepentingan dalam pembentukan citra pribadi; keberpihakan politik dalam interaksi digital; dan komunikasi reaktif yang mendorong penghakiman melalui konten. Strategi yang diusulkan meliputi pedoman operasional berbasis risiko, pelatihan berbasis kasus, pengamanan data, koordinasi komunikasi, serta pemeriksaan pelanggaran secara proporsional. Kajian menegaskan bahwa popularitas digital tidak dapat menggantikan ukuran profesionalitas dan akuntabilitas. Kesimpulan bersifat normatif dan tidak dimaksudkan sebagai pengukuran tingkat pelanggaran atau efektivitas pengawasan di lapangan.
- References
-
Albert Meijer dan Marcel Thaens. (2013). Social media strategies: Understanding the differences between North American police departments. Government Information Quarterly, 30(4), 343–350. https://doi.org/10.1016/j.giq.2013.05.023
Alistair Henry. (2024). Digital Ritual: Police–Public Social Media Encounters and ‘Authentic’ Interaction. The British Journal of Criminology, 64(2), 452–467. https://doi.org/10.1093/bjc/azad036
Andrew Goldsmith. (2015). Disgracebook policing: Social media and the rise of police indiscretion. Policing and Society, 25(3), 249–267. https://doi.org/10.1080/10439463.2013.864653
Felipe Ramirez. (2018). Social media affordances in the context of police transparency: An analysis of the first public archive of police body camera videos. Journal of Applied Communication Research. https://doi.org/10.1080/00909882.2018.1528622
James P. Walsh dan Christopher O’Connor. (2019). Social media and policing: A review of recent research. Sociology Compass, 13(1), e12648. https://doi.org/10.1111/soc4.12648
Jennifer L. Steele dan Nicole Blau. (2023). An Analysis of Police Department Crisis Communication via Social Media. Police Quarterly. https://doi.org/10.1177/10986111221150505
Liam Ralph. (2022). The dynamic nature of police legitimacy on social media. Policing and Society, 32(7), 817–831. https://doi.org/10.1080/10439463.2021.1956493
Liam Ralph dan Paul Robinson. (2023). Assessing police social media practices through a democratic policing lens. International Journal of Police Science & Management. https://doi.org/10.1177/14613557231169391
Nigel G. Fielding. (2023). Police communications and social media. European Journal of Criminology, 20(1). https://doi.org/10.1177/1477370821998969
Stephan G. Grimmelikhuijsen dan Albert J. Meijer. (2015). Does Twitter Increase Perceived Police Legitimacy?. Public Administration Review, 75(4), 598–607. https://doi.org/10.1111/puar.12378
Polri. (2022). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
Zainudin Hasan. (2025). Hukum Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
Zainudin Hasan. (2025). Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV. Alinea Edumedia.
- Downloads
- Published
- 2026-11-02
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- M. Arrafi Rajata, Juansyah R, Muhammad Rafa Fiandra, I Komang Aris Wahyudi, Kurniawan Agung Saputra, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Adinda Nursyabilla, Rahmatullah Ayu Hasmiati, Rio Arif Pratama, ALOKASI RISIKO TERHADAP PERJANJIAN PENGANGKUTAN ANTARA PENUMPANG DAN PENYEDIA JASA TRAVEL DI ISLAMIC CENTER KOTA SAMARINDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Candra Ardiansyah Sinaga, Akhmad Fadhol, Wiwin Ariesta, PERAN ADMINISTRASI PERKARA DALAM MENDUKUNG PENEGAKAN HUKUM PADA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farhan Narawangsa Hanggara, KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aditya Rizky Wijaya, Dipo Wahyoeno H, PENGATURAN PENGUPAHAN TENAGA KERJA UMKM MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Rohma Juita, Abdul Ficar Hadjar, ANALISIS KOMPARASI SISTEM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM INDONESIA DAN SINGAPURA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Savira Meigea Putri, Yoga Pratama, Panji Arsetyo Pratama, KEKOSONGAN HUKUM PENANGANAN DEEPFAKE NON-CONSENSUAL PORNOGRAPHY DALAM KONSTRUKSI UU TPKS DAN UU ITE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zalfa Lathifah, Pemaafan dalam Hukum Pidana Indonesia Perspektif Pancasila: Rekonstruksi Menuju Pemidanaan yang Berkeadilan , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rahma Putri Amalia, Heni Siswanto, Rini Fathonah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Aisyah Muda Cemerlang, KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN KORBAN ANAK (Analisis Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Danang Alvianto, Yusuf Gunawan, HUKUMAN MATI UNTUK KORUPTOR: ANALISIS FILSAFAT HUKUM DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG -UNDANG INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mokhamad Alif Nur Iman, Dwi Budiarti, Humiati, ANALISIS YURIDIS PENJUALAN ROKOK TANPA CUKAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2007 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.