HUKUMAN MATI TERHADAP TERPIDANA KORUPSI DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA: TINJAUAN YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA

Authors
  • Elkann Ahmad Hidayat

    Universitas Bung Karno
    Author
  • Hudi Yusuf

    Universitas Bung Karno
    Author
Keywords:
pidana mati, korupsi, hukum pidana, hak asasi manusia
Abstract
Artikel ini menganalisis dasar hukum, batas penerapan, dan persoalan hak asasi manusia dalam pengaturan pidana mati terhadap pelaku korupsi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Kajian meliputi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sejak 2 Januari 2026, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Hasil kajian menunjukkan bahwa pidana mati bukan ancaman umum bagi seluruh tindak pidana korupsi, melainkan hanya dimungkinkan berdasarkan syarat khusus dalam undang-undang, dan kedudukannya setelah berlakunya KUHP Nasional masih diperdebatkan. Dari perspektif UUD 1945 dan Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik sebagaimana ditafsirkan dalam General Comment Nomor 36, penerapan pidana mati terhadap korupsi menghadapi keberatan serius. Kebijakan pemberantasan korupsi juga perlu menekankan kepastian penegakan hukum, pencegahan, akuntabilitas kelembagaan, serta pemulihan aset negara.
References

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi, 2003).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 259 K/Pid.Sus/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diucapkan 30 Oktober 2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diucapkan 25 Januari 2017.

United Nations. 1966. International Covenant on Civil and Political Rights. Disahkan 16 Desember 1966, berlaku 23 Maret 1976.

United Nations Human Rights Committee. 2019. General Comment No. 36 (2018) on Article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, on the Right to Life. CCPR/C/GC/36, 3 September 2019 (diadopsi 30 Oktober 2018).

United Nations Office on Drugs and Crime. 2004. United Nations Convention Against Corruption. New York: United Nations.

Ali, Mahrus, dan Deni Setya Bagus Yuherawan. 2020. Delik-Delik Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.

Chazawi, Adami. 2014. Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia. Malang: Media Nusa Creative.

Cover Image
Downloads
Published
2026-11-02
Section
Articles

How to Cite

HUKUMAN MATI TERHADAP TERPIDANA KORUPSI DALAM HUKUM NASIONAL INDONESIA: TINJAUAN YURIDIS DAN HAK ASASI MANUSIA. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6088

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

Similar Articles

31-40 of 512

You may also start an advanced similarity search for this article.