Optimalisasi Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat

Authors
  • Eric Friedric Sianturi

    Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia
    Author
  • Hudi Yusuf

    Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia
    Author
Keywords:
optimalisasi BNN, tindak pidana narkotika, perbatasan Entikong, pencegahan dan pemberantasan
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis dan multidisipliner, mengintegrasikan perspektif hukum pidana, kriminologi, dan studi keamanan perbatasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peran BNN telah diakui secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, praktik di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya teknis, kendala geografis, serta kompleksitas jaringan peredaran gelap lintas negara. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan regulasi, peningkatan kerja sama institusional lintas batas, serta penerapan mekanisme pengawasan yang ketat. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat peran BNN dalam sistem peradilan pidana dan memastikan bahwa upaya pemberantasan narkotika yang dilakukan memiliki validitas, relevansi, dan akuntabilitas tinggi.
References

Andi Hamzah. (2020). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Arif. (2021). Pengembangan Sistem Sertifikasi Penyidik di Indonesia. Jurnal Pendidikan Profesi, 7(3).

Faigman, D. L. (2017). Modern Scientific Evidence: Standards, Statistics, and Research Methods. Minnesota: Thomson Reuters.

Gunawan. (2019). Kesenjangan Sarana Forensik dan Pengaruhnya terhadap Keadilan. Jurnal Kriminologi Indonesia, 10(2).

Harahap, Y. (2019). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

Mardjono Reksodiputro. (2018). Pembaharuan Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: UI Press.

Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. (2021). Standar Kompetensi Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal. Jakarta: PDFI.

Prasetyo. (2020). Peran Organisasi Profesi dalam Menegakkan Etika Forensik. Jurnal Organisasi dan Profesi, 6(2).

Putra. (2021). Analisis Kasus Penyalahgunaan Keterangan Ahli di Pengadilan. Jurnal Etika Profesi Hukum, 3(1).

Santosa. (2022). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Profesi Forensik. Jurnal Hukum Progresif, 14(1).

Suryono. (2020). Implementasi Standar Operasional Prosedur dalam Pemeriksaan Forensik. Jurnal Kedokteran Forensik Indonesia, 5(2).

Syafri. (2018). Regulasi Profesi Forensik di Indonesia: Analisis Kelemahan dan Solusi. Jurnal Legislasi Indonesia, 15(2).

Widodo. (2020). Akuntabilitas Ahli Forensik dalam Peradilan Pidana. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 27(1).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Cover Image
Downloads
Published
2026-11-02
Section
Articles

How to Cite

Optimalisasi Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 17(1). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6086

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

Similar Articles

261-270 of 537

You may also start an advanced similarity search for this article.