Pembagian Waris Terhadap Anak Hasil Perkawinan Campuran Adat Matrilineal Dengan Adat Patrilineal
- Authors
-
-
Muhammad Azlya Izza Hafizh
Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Jasmine Putri Justitia
Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor -
Luna Yustisia Maharani
Fakultas Hukum, UPN “Veteran” Jawa TimurAuthor
-
- Keywords:
- hukum waris adat, matrilineal, patrilineal, perkawinan campuran, konflik norma
- Abstract
- Pluralisme sistem hukum waris adat di Indonesia menimbulkan persoalan dalam menentukan kedudukan dan hak waris anak yang lahir dari perkawinan antara masyarakat adat matrilineal dan patrilineal. Perbedaan prinsip kekerabatan, garis keturunan, serta sistem pewarisan berpotensi menimbulkan konflik norma dan ketidakpastian hukum, khususnya ketika keluarga masing-masing pihak menerapkan ketentuan adat yang berbeda. Penyelesaian melalui hukum adat dan musyawarah keluarga dapat menjadi alternatif, tetapi belum tentu menghasilkan kesepakatan karena adanya perbedaan pandangan mengenai kedudukan anak dan penguasaan harta peninggalan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penyelesaian yang mempertimbangkan hukum adat, hukum nasional, karakteristik harta peninggalan, serta perlindungan hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum dan hak waris anak hasil perkawinan antara masyarakat adat matrilineal dan patrilineal serta mengkaji penyelesaian konflik norma dalam penentuan hak waris anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan dan hak waris anak tidak dapat ditentukan secara otomatis berdasarkan salah satu sistem kekerabatan, melainkan perlu mempertimbangkan hubungan hukum anak dengan pewaris, asal-usul dan karakteristik harta peninggalan, serta ketentuan hukum yang relevan. Penyelesaian konflik norma dapat dilakukan melalui identifikasi hukum yang berlaku, musyawarah keluarga, dan mekanisme peradilan apabila kesepakatan tidak tercapai. Dengan demikian, penyelesaian sengketa waris harus menyeimbangkan pengakuan terhadap hukum adat, perlindungan hak anak, prinsip keadilan dan kesetaraan, serta kepastian hukum.
- References
-
Ahmad, M., & Rohman, A. N. (2026). Penyelesaian sengketa waris adat Minangkabau dalam pendekatan hukum waris Indonesia. Journal of Law and Security Studies, 3(1), 89–104.
Dewi, N. T. A., & Adnyani, N. K. S. (2024). Kajian hukum pewarisan harta benda terhadap anak perempuan yang sudah kawin dalam masyarakat hukum adat Bali. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis, 4(4).
Fitriatmoko, R. (2017). Praktik perkawinan campuran antar masyarakat adat di Kota Batam dan akibat hukumnya (Studi pada perkawinan campuran antara pria Batak dan wanita Minangkabau di Sungai Panas Kota Batam) [Disertasi, Universitas Diponegoro].
Harita, J. (2025). Kedudukan hukum hak waris anak perempuan dalam pembagian harta warisan secara hukum adat. Jurnal Panah Hukum, 4(1), 204–219.
Judiasih, S. D., & Fakhriah, E. L. (2018). Inheritance law system: Considering the pluralism of customary law in Indonesia. Padjadjaran Journal of Law, 5(2).
Meriyanti, M., & Hariyanti, D. (2023). Kedudukan anak perempuan dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat Batak Toba di Kabupaten Samosir. Constitutum: Jurnal Ilmiah Hukum, 1(2), 143–159.
Murniwati, R. (2023). Sistem pewarisan harta pusako di Minangkabau ditinjau dari hukum waris Islam. UNES Journal of Swara Justisia, 7(1), 103–111.
Nalle, V. I. W. (2018). Pembaharuan hukum waris adat dalam putusan pengadilan (Penghormatan identitas budaya vs perkembangan zaman). Mimbar Hukum, 30(3), 436–447.
Nurhotma, N., Indrawadi, J., Fatmariza, F., & Putra, I. (2022). Kedudukan anak dalam perkawinan campuran suku Minangkabau dan suku Tapanuli di Kenagarian Bahagia Padang Gelugur. Journal of Civic Education, 5(3), 301–309.
Sona, R. S., Agatha, A., Sari, N. P., & Indah, N. F. (2024). Kedudukan anak luar kawin dalam pewarisan suku Minangkabau ditinjau dari hukum waris adat. ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, 2(3), 93–101.
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (1974). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- Downloads
- Published
- 2026-11-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Sabrina Dhiya Anindita, Aliya Nashwa Nurkhalis, Siti Kurnia Kholipah, Anggraeni Ranti Sarifah, Pencegahan Tindak Pidana Korupsi melalui Penguatan Nilai-Nilai Akhlak dan Integritas dalam Perspektif Hukum Islam , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh. Fhatur Lhutfi Rahmad, Muh. Rezky Ramadhan, Kurniati, Hak Asuh Anak Pasca Perceraian: Perspektif Keadilan Gender dan Kepentingan Terbaik Anak , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabil Almahdy Raihan, Kartika Dwi Arianto, VISUM ET REPERTUM SEBAGAI DASAR YURIDIS PENGABULAN GUGATAN CERAI AKIBAT KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA: KAJIAN NORMATIF TERHADAP UU PKDRT DAN KHI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Albet Maulana Rahmawan, Karina Naira Ozora, Shafa Marwa Alfa Putri, Az Zahra Adung, IMPLEMENTASI PRINSIP ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) TERHADAP DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE DIREKSI KORPORASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lidya Saban, Syachra Avrillia Tuarita, Eycut Rayazti Najat Virgatari, Rekonstruksi Politik dan Norma terhadap Penipuan Digital Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Rezim Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Siti Nurhandayani, Grace Measy Sobari, Adit Tia Ramadanu, Nandang Kusnadi, PELINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PINJAMAN ONLINE (PINJOL) ILEGAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Agusman, ANALISIS DAN PERANCANGAN KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK: STUDI KASUS SENGKETA PT MEULIGO RAYA DENGAN PT PLN (PERSERO) TAHUN 2026 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Agusman, ANALISIS DAN PERANCANGAN KLAUSUL ARBITRASE DALAM PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK: STUDI KASUS SENGKETA PT MEULIGO RAYA DENGAN PT PLN (PERSERO) TAHUN 2026 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ari Mony, Upaya Penyempurnaan Pengaturan Hukum Mengenai Persampahan di Kota Ambon: Kajian Kualitatif atas Perda Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2015 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nursanti Maryanti, KESENJANGAN DAS SOLLEN DAN DAS SEIN DALAM PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF LINGKUNGAN ATAS PEMBONGKARAN BANGUNAN TANPA KEPUTUSAN FORMAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.