Nilai Kemanusiaan dan Keadilan Sosial dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia
- Authors
-
-
Darren Valencio
Universitas Bandar Lampung (UBL), Bandar Lampung, Lampung, IndonesiaAuthor -
Brigita Malika Namira A
Universitas Bandar Lampung (UBL), Bandar Lampung, Lampung, IndonesiaAuthor -
Made Pika Amelia A
Universitas Bandar Lampung (UBL), Bandar Lampung, Lampung, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- nilai kemanusiaan, keadilan sosial, pembaruan hukum pidana, penegakan hukum, perlindungan hukum
- Abstract
- Artikel ini membahas nilai kemanusiaan dan keadilan sosial dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan hukum, serta menciptakan keadilan bagi setiap orang. Namun, penerapan hukum pidana tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga perlu memperhatikan hak asasi manusia, perlindungan korban, dan kepentingan masyarakat. Nilai kemanusiaan diperlukan agar proses penegakan hukum tetap menghormati martabat manusia, sedangkan nilai keadilan sosial diperlukan untuk memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang adil tanpa membedakan latar belakang sosial maupun ekonominya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku karya Zainudin Hasan, yaitu Hukum Pidana, Sistem Peradilan Pidana, dan Hukum Pidana Khusus, serta didukung oleh data wawancara. Pembahasan dilakukan dengan mengkaji fungsi hukum pidana, perlindungan hak dalam proses peradilan, tujuan pemidanaan, rehabilitasi, keadilan restoratif, dan tantangan dalam pelaksanaan hukum pidana di Indonesia. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana perlu memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan demikian, nilai kemanusiaan dan keadilan sosial diharapkan dapat menjadi dasar dalam mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih adil, bertanggung jawab, dan mampu memberikan perlindungan bagi seluruh masyarakat.
- References
-
Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Ali, M. (2015). Dasar-dasar hukum pidana. Sinar Grafika.
Arief, B. N. (2018). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Prenadamedia Group.
Hamzah, A. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
Hasan, Z. (2025). Hukum pidana. CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2025). Sistem peradilan pidana. CV. Alinea Edumedia.
Hasan, Z. (2026). Hukum pidana khusus. Alinea Edumedia.
Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-prinsip hukum pidana. Cahaya Atma Pustaka.
Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
Muladi, & Arief, B. N. (2012). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.
Prodjodikoro, W. (2003). Asas-asas hukum pidana di Indonesia. Refika Aditama.
Reksodiputro, M. (1994). Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
Sudarto. (2007). Hukum dan hukum pidana. Alumni.
Rahmi, K. A., Sularto, R. B., & Sutanti, R. D. (2026). Formulasi konsep keadilan restoratif dalam pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia. Hukum dan Masyarakat Madani, 16(1), 157–188. https://doi.org/10.26623/humani.v16i1.14423
- Downloads
- Published
- 2026-11-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Firasyan Nafhan Haqqa, M. Nassir Agustiawan, Aris Setyanto Pramono, Tinjauan Yuridis Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Banten oleh Partai NasDem , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadia Risti Rachman, Setyaningsih, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN SUAMI BERSTATUS GHOIB MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1293/Pdt.G/2022/PA.JB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Moch. Tamzis, Abraham Yazdi Martin, Sudiman Sihotang, OPTIMALISASI KURIKULUM SEKOLAH PEMBENTUKAN PERWIRA POLRI DALAM MEMPERSIAPKAN PERWIRA UNTUK MENGHADAPI KEJAHATAN BISNIS ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Elisabeth Cristina Purba, Awaludin Marwan, Ida Budhiati, ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERSUMBER DARI GRATIFIKASI DALAM MEKANISME PERAMPASAN ASET HASIL KORUPSI (STUDI KASUS PERKARA SEKTOR SAWIT DAN PERTAMBANGAN) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, Hudi Yusuf, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN CHAT WHATSAPP SEBAGAI ALAT BUKTI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abimanyu Kukuh Harsono, TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN GOLDEN VISA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Eva Naili Rizqiyah, Amelia Rahma Nabila, Devina Afriani Putri, KEDUDUKAN TANAH PUSAKA TINGGI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 2488 K/PDT/2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Eva Naili Rizqiyah, Amelia Rahma Nabila, Devina Afriani Putri, KEDUDUKAN TANAH PUSAKA TINGGI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 2488 K/PDT/2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ilham Fachreza Helmy, KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPKAD KOTA BANDUNG DALAM SISTEM AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lisia Syaharani F, Karenina Marcentia, Sarah Maghfira Aulia P A, KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN YANG TELAH MENIKAH DALAM SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.