PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEMEGANG PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN ATAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP
- Authors
-
-
Arman
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas TerbukaAuthor -
Nurhani Fithriah
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas TerbukaAuthor
-
- Keywords:
- Sanksi, Sanksi, Administratif, Administratif, Kebakaran, Kebakaran, Kehutanan, Kehutanan, Lingkungan, Lingkungan
- Abstract
- hidup yang menimbulkan dampak ekologis, sosial, ekonomi, dan kesehatan sehingga memerlukan instrumen hukum yang bersifat preventif, korektif, dan represif. Salah satu instrumen penting adalah sanksi administratif untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tulisan ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum mengenai sanksi administratif terhadap pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan, penerapannya dalam mencegah dan menanggulangi kerusakan lingkungan, serta kendala dan upaya peningkatan efektivitasnya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah terkait. Analisis dilakukan secara kualitatif-deskriptif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa sanksi administratif berfungsi sebagai instrumen pengawasan, pencegahan, dan penindakan terhadap pelanggaran. Efektivitasnya dipengaruhi oleh kejelasan norma, kewenangan lembaga, kapasitas aparatur, pengawasan, koordinasi antarlembaga, pembuktian, dan kepatuhan pihak yang dikenai sanksi. Oleh karena itu, penerapan sanksi administratif perlu dilakukan secara proporsional, konsisten, dan terukur, disertai pengawasan serta pemulihan lingkungan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup.
- References
-
1. Khaidar, N., Nurrahman, D. B., & Mubarak, T. A. Z. (2023). The effectiveness of administrative sanctions against environmental pollution cases in Indonesia. Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development, 2(2), 267–288. https://doi.org/10.15294/ijel.v2i2.66150
2. Rahadina, V. A., & Ratna, E. (2025). Penegakan hukum administrasi terhadap kebakaran hutan. Jurnal USM Law Review, 8(1), 196–214. https://doi.org/10.26623/julr.v8i1.10931
3. Ryadi, A., & Masyhar, A. (2021). Forest fires and law enforcement: The capture of Indonesian contemporary condition. Journal of Law and Legal Reform, 2(1), 39–50. https://doi.org/10.15294/jllr.v2i1.42723
4. Wijayanto, A., Wiraraja, H. A., & Idris, S. A. (2022). Forest fire and environmental damage: The Indonesian legal policy and law enforcement. Unnes Law Journal, 8(1), 105–132. https://doi.org/10.15294/ulj.v8i1.37360
5. Zahroh, U. A., & Najicha, F. U. (2022). Problems and challenges on environmental law enforcement in Indonesia: AMDAL in the context of administrative law. Indonesian State Law Review, 5(2), 53–66. https://doi.org/10.15294/islrev.v5i2.46511
6. Butar Butar, F. B., & Syafitri, I. (2025). Penegakan hukum lingkungan: Administratif, keperdataan, dan kepidanaan. Surabaya: Airlangga University Press.
7. Hayatuddin, K., & Aprita, S. (2021). Hukum lingkungan. Jakarta: Kencana.
8. Machmud, S. (2024). Penegakan hukum lingkungan hidup administrasi: Oleh eksekutif dan yudikatif. Bandung: Yrama Widya.
9. Marzuki, P. M. (2008). Penelitian hukum. Jakarta: Kencana.
10. Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Downloads
- Published
- 2026-10-31
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- ANGGY DELLA CITRA, YAHNU WIGUNO SANYOTO, EVA SUSANTI, ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. PERTAMINA HULU ENERGI OGAN KOMERING (Studi Kasus Desa Makartitama Kecamatan Peninjauan Tahun 2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zulkifli Ismail, INVISIBILITAS KEKERASAN TERHADAP LANSIA: REKONSTRUKSI KRITIS ATAS KESENJANGAN REGULASI DAN PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indah Salsabilla Sari, Ujang Charda, Sri Nurchayani, Tindak Pidana Tanpa Hak Menerima, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, dan Menyimpan Senjata Api dan Amunisi Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Prasetyo Mamonto, KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS DALAM HUKUM INDONESIA: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Prasetyo Mamonto, KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT TERHADAP HAK WARIS DALAM HUKUM INDONESIA: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Gracela Tilotama Putri Febriana, Rizki Juan Pratama, Nala Revalina Ramadani, EVALUASI USABILITY DAN RELIABILITY SISTEM ABSENSI BERBASIS WEBSITE PADA BADAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Dewa Gede Aditya, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DARI PRAKTIK PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE YANG MELANGGAR HAK PRIVASI: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Dewa Gede Aditya, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT DARI PRAKTIK PENAGIHAN PINJAMAN ONLINE YANG MELANGGAR HAK PRIVASI: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yehezkiel Beladona Senna Ngantung, Johanis L.S.S. Polii, Joice Jane Umboh, KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DITINJAU DARI PASAL 338 KUHP (STUDI KASUS PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN DI KELURAHAN MALALAYANG DUA LINGKUNGAN II KECAMATAN MALALAYANG KOTA MANADO) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Adi Vickram, TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KEBENARAN FORMIL DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.