ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM
- Authors
-
-
Ammar Halim
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, IndonesiaAuthor -
Hudi Yusuf
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- pelecehan seksual, hukum pidana, perlindungan korban, penegakan hukum, UU TPKS
- Abstract
- Pelecehan seksual merupakan persoalan hukum dan sosial yang penanganannya di Indonesia berubah cukup besar sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang efektif sejak 2 Januari 2026. Artikel ini bertujuan menganalisis pengaturan pelecehan seksual dalam sistem hukum pidana Indonesia, bentuk perlindungan hukum bagi korban beserta hambatannya, dan upaya penguatan penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU TPKS membedakan pelecehan seksual nonfisik (Pasal 5) dan fisik (Pasal 6) serta menyediakan landasan yang lebih kuat bagi korban, terutama melalui perluasan alat bukti, larangan viktimisasi, dan pengaturan hak korban. Namun, rumusan Pasal 5 yang bergantung pada penilaian 'merendahkan harkat dan martabat', status delik aduan, dan hubungan dengan ketentuan pencabulan dalam KUHP menimbulkan persoalan kepastian hukum dan konsistensi penerapan. Penulis berpendapat bahwa kecukupan norma tidak otomatis menjamin efektivitas, sehingga diperlukan pedoman penerapan yang seragam, peningkatan kapasitas aparat, dan penguatan layanan pemulihan korban. Artikel ini merekomendasikan langkah yang dapat ditempuh melalui peraturan yang sudah ada dan langkah yang memerlukan perubahan kebijakan.
- References
-
Aktualisasi Penegakan Hukum dan HAM: Dualisme Penuntasan Perkara Kekerasan Seksual Non Fisik. (n.d.). Nomokrasi, Universitas Hasanuddin. https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/article/view/25158
Detik. (n.d.). Prof Hibnu nilai UU TPKS rentan dimanfaatkan di dugaan pelecehan istri Sambo. https://news.detik.com/berita/d-6275210/prof-hibnu-nilai-uu-tpks-rentan-dimanfaatkan-di-dugaan-pelecehan-istri-sambo
Gemilang, A. S. (2026). Sanksi tindak pidana pelecehan seksual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 [Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. https://digilib.uinsgd.ac.id/131217/
Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Bina Ilmu.
Hukumonline. (2026a). Standardisasi nasional jadi kunci efektivitas implementasi UU TPKS. https://www.hukumonline.com/berita/a/standardisasi-nasional-jadi-kunci-efektivitas-implementasi-uu-tpkslt69a65ca322674/
Hukumonline. (2026b). Pelecehan seksual nonfisik. https://www.hukumonline.com/berita/a/pelecehan-seksual-nonfisik-lt69e1cf5ab7269
Hukumonline. (n.d.-a). Pencabulan anak oleh orang tuanya, ini ancaman pidananya. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencabulan-anak-lt4c25bfda42993
Hukumonline. (n.d.-b). Sanksi pidana pencabulan ODGJ. https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-pidana-pencabulan-odgj-lt548c6c128c014/
Hukumonline. (n.d.-c). Bunyi pasal perkosaan dalam KUHP baru. https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-perkosaan-dalam-kuhp-baru-lt66cc9b9e4542d/
Hukumonline. (n.d.-d). Jerat pidana pasal pelecehan seksual dan pembuktiannya. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/
Humor Seksis sebagai Kekerasan Non-Fisik: Pendekatan Dampak Korban dalam UU TPKS. (n.d.). Jurnal USM, Universitas Semarang. https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/14126/7180/56182
Kedudukan Hukum Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Peradilan Pidana Indonesia. (n.d.). JOM Fakultas Hukum, Universitas Riau. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/34616/33200
Mahkamah Agung. (2026). Membaca putusan kasasi narkotika di awal tahun 2026. Marinews. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/membaca-putusan-kasasi-narkotika-di-awal-tahun-2026-0YO
Marup, M. (2026, 17 April). Viral kasus FH UI, apakah pelecehan seksual verbal langgar hukum? Metrotvnews. https://www.metrotvnews.com/play/NleC9w1M-viral-kasus-fh-ui-apakah-pelecehan-seksual-verbal-langgar-hukum
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (edisi revisi). Kencana.
Medcom. (n.d.). RUU TPKS tambahkan alat bukti kasus kekerasan seksual. https://www.medcom.id/nasional/politik/ybJr7mmb-ruu-tpks-tambahkan-alat-bukti-kasus-kekerasan-seksual
Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
Pemenuhan Keadilan Korban. (n.d.). Swara Justisia, Universitas Ekasakti Padang. https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/download/701/451/3425
Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. https://peraturan.go.id/files/uu12-2022.pdf
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Downloads
- Published
- 2026-10-31
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Adna Vika Aristiyani, Hudi Yusuf, KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lazarus Katy Kole, Hudi Yusuf, SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TANTANGAN DALAM PROSES PERADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farouk Amir Nahdi, Hudi Yusuf, TANTANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, Hudi Yusuf, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN CHAT WHATSAPP SEBAGAI ALAT BUKTI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Joshua Serafim Tangka, Hudi Yusuf, PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kanaya Armedya, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Citra Diana Lestari, Hudi Yusuf, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zalfa Nafila, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vavian Alfrius Lumban Gaol, Hudi Yusuf, PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENGAWASAN INTERNAL DAN PENEGAKAN KODE ETIK APARATUR PEMERINTAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Khalilah Salsabila, Puteri Annisa Amanah, Sesil Nur Hidayah, Anita Kamilah, ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN: PROBLEMATIKA PEMENUHAN PRESTASI DALAM PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- I Gede Agus Deva Arthamahendra, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA LETTER OF CREDIT DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yulia Rahmawati, Akbar Sayudi, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DI KOTA BEKASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Albet Maulana Rahmawan, Ahmad Lukman Nul Hakim, Fairuz Ramadhansyah, LEGITIMASI PEMBUKTIAN ALAT BUKTI HASIL AI GENERATIF DALAM HUKUM ACARA PERDATA DAN PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadzilla Widya Hantanita, Dinda Azizah Dwi Yanti, Dinda Cantika Aulia Ari Kesuma, Yovita Safa, HUBUNGAN ANTARA NILAI-NILAI PANCASILA DAN TUJUAN PEMIDANAAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Arief Gunawan, Sifa Mulya Nurani, LEGITIMASI ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PENGGUGAT INTERVENSI DALAM SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rasya Yorika, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM INITIAL COIN OFFERING MELALUI KEPASTIAN HUKUM ATAS KEDUDUKAN TOKEN SEBAGAI BENDA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Syaifudin Amin, Ridho Siahaan, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGIRIM KONTEN BERMUATAN PORNOGRAFI MELALUI FITUR MEDIA SHARE DALAM SIARAN LANGSUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.