ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM

Authors
  • Ammar Halim

    Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia
    Author
  • Hudi Yusuf

    Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia
    Author
Keywords:
pelecehan seksual, hukum pidana, perlindungan korban, penegakan hukum, UU TPKS
Abstract
Pelecehan seksual merupakan persoalan hukum dan sosial yang penanganannya di Indonesia berubah cukup besar sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang efektif sejak 2 Januari 2026. Artikel ini bertujuan menganalisis pengaturan pelecehan seksual dalam sistem hukum pidana Indonesia, bentuk perlindungan hukum bagi korban beserta hambatannya, dan upaya penguatan penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, melalui studi kepustakaan atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil analisis menunjukkan bahwa UU TPKS membedakan pelecehan seksual nonfisik (Pasal 5) dan fisik (Pasal 6) serta menyediakan landasan yang lebih kuat bagi korban, terutama melalui perluasan alat bukti, larangan viktimisasi, dan pengaturan hak korban. Namun, rumusan Pasal 5 yang bergantung pada penilaian 'merendahkan harkat dan martabat', status delik aduan, dan hubungan dengan ketentuan pencabulan dalam KUHP menimbulkan persoalan kepastian hukum dan konsistensi penerapan. Penulis berpendapat bahwa kecukupan norma tidak otomatis menjamin efektivitas, sehingga diperlukan pedoman penerapan yang seragam, peningkatan kapasitas aparat, dan penguatan layanan pemulihan korban. Artikel ini merekomendasikan langkah yang dapat ditempuh melalui peraturan yang sudah ada dan langkah yang memerlukan perubahan kebijakan.
References

Aktualisasi Penegakan Hukum dan HAM: Dualisme Penuntasan Perkara Kekerasan Seksual Non Fisik. (n.d.). Nomokrasi, Universitas Hasanuddin. https://journal.unhas.ac.id/index.php/jnomokrasi/article/view/25158

Detik. (n.d.). Prof Hibnu nilai UU TPKS rentan dimanfaatkan di dugaan pelecehan istri Sambo. https://news.detik.com/berita/d-6275210/prof-hibnu-nilai-uu-tpks-rentan-dimanfaatkan-di-dugaan-pelecehan-istri-sambo

Gemilang, A. S. (2026). Sanksi tindak pidana pelecehan seksual dalam perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 [Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung]. https://digilib.uinsgd.ac.id/131217/

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia. Bina Ilmu.

Hukumonline. (2026a). Standardisasi nasional jadi kunci efektivitas implementasi UU TPKS. https://www.hukumonline.com/berita/a/standardisasi-nasional-jadi-kunci-efektivitas-implementasi-uu-tpkslt69a65ca322674/

Hukumonline. (2026b). Pelecehan seksual nonfisik. https://www.hukumonline.com/berita/a/pelecehan-seksual-nonfisik-lt69e1cf5ab7269

Hukumonline. (n.d.-a). Pencabulan anak oleh orang tuanya, ini ancaman pidananya. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencabulan-anak-lt4c25bfda42993

Hukumonline. (n.d.-b). Sanksi pidana pencabulan ODGJ. https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-pidana-pencabulan-odgj-lt548c6c128c014/

Hukumonline. (n.d.-c). Bunyi pasal perkosaan dalam KUHP baru. https://www.hukumonline.com/klinik/a/bunyi-pasal-perkosaan-dalam-kuhp-baru-lt66cc9b9e4542d/

Hukumonline. (n.d.-d). Jerat pidana pasal pelecehan seksual dan pembuktiannya. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pidana-pasal-pelecehan-seksual-cl3746/

Humor Seksis sebagai Kekerasan Non-Fisik: Pendekatan Dampak Korban dalam UU TPKS. (n.d.). Jurnal USM, Universitas Semarang. https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/download/14126/7180/56182

Kedudukan Hukum Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Peradilan Pidana Indonesia. (n.d.). JOM Fakultas Hukum, Universitas Riau. https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/34616/33200

Mahkamah Agung. (2026). Membaca putusan kasasi narkotika di awal tahun 2026. Marinews. https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/membaca-putusan-kasasi-narkotika-di-awal-tahun-2026-0YO

Marup, M. (2026, 17 April). Viral kasus FH UI, apakah pelecehan seksual verbal langgar hukum? Metrotvnews. https://www.metrotvnews.com/play/NleC9w1M-viral-kasus-fh-ui-apakah-pelecehan-seksual-verbal-langgar-hukum

Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (edisi revisi). Kencana.

Medcom. (n.d.). RUU TPKS tambahkan alat bukti kasus kekerasan seksual. https://www.medcom.id/nasional/politik/ybJr7mmb-ruu-tpks-tambahkan-alat-bukti-kasus-kekerasan-seksual

Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.

Pemenuhan Keadilan Korban. (n.d.). Swara Justisia, Universitas Ekasakti Padang. https://www.swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/article/download/701/451/3425

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. https://peraturan.go.id/files/uu12-2022.pdf

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Cover Image
Downloads
Published
2026-10-31
Section
Articles

How to Cite

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(12). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/6019

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

Similar Articles

151-160 of 502

You may also start an advanced similarity search for this article.