Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berasal dari Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia
- Authors
-
-
Citra Diana Lestari
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, IndonesiaAuthor -
Hudi Yusuf
Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- pencucian uang, penipuan, tindak pidana asal, UU 8/2010, First Travel
- Abstract
- Tindak pidana pencucian uang sering berawal dari tindak pidana lain, dan penipuan adalah salah satu yang paling lazim karena uang korban biasanya segera dialihkan atau disamarkan. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pengaturan dan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (UU TPPU) serta kedudukan penipuan sebagai tindak pidana asalnya, menganalisis penerapannya dalam satu putusan pengadilan, dan merumuskan solusi penanggulangannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kasus yang dianalisis adalah perkara First Travel dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN Dpk tanggal 30 Mei 2018, yang dikuatkan pada tingkat banding dan kasasi serta diubah sebagian pada peninjauan kembali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan (Pasal 378 KUHP, kini Pasal 492 UU 1/2023) dapat menjadi tindak pidana asal pencucian uang, dan dalam perkara ini kedua tindak pidana dibuktikan bersama sehingga terdakwa dipidana penjara 20 dan 18 tahun. Pemidanaan berjalan tegas, tetapi pemulihan kerugian korban baru terarah setelah peninjauan kembali karena UU TPPU tidak mengatur khusus pengembalian aset kepada korban. Solusi yang diusulkan meliputi penyidikan paralel penipuan dan pencucian uang, pengamanan aset sejak awal, kejelasan mekanisme pengembalian aset kepada korban, pengawasan preventif, dan kesiapan aparat menghadapi KUHP baru.
- References
-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842. JDIH BPK RI.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. JDIH BPK RI.
Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN Dpk tanggal 30 Mei 2018. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 195/PID/2018/PT BDG tanggal 15 Agustus 2018. Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.
Siregar, Edward Fernando, Helvis, dan Markoni. 2021. "Analisa Yuridis Eksekusi Sita Jaminan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) First Travel." Jurnal Syntax Transformation 2 (11).
Hukumonline. "Bunyi dan Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan."
Hukumonline. "Cara Menentukan Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan Online."
Hukumonline. "Imbas Putusan MA, Kejaksaan Diminta Notifikasi Jamaah First Travel."
Hukumonline. "Jerat Hukum Penipuan Bermodus Info Lowongan Kerja."
Hukumonline. "Mengenal Asas Lex Favor Reo."
Hukumonline. "Penerapan Asas Lex Favor Reo dalam Beragam Tindak Pidana."
Hukumonline. "Pertimbangan Hakim Melepas Terdakwa Penipuan sebagai Wanprestasi."
Mahkamah Agung RI. "Membaca Putusan Kasasi Narkotika di Awal Tahun 2026." Marinews.
Mahkamah Agung RI. "Penerapan Asas Lex Favo Reo dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." Marinews.
Mahkamah Agung RI. "Penyesuaian Kualifikasi Dakwaan di Masa Transisi." Marinews.
Antara Megapolitan. "Bos First Travel divonis 20 tahun penjara."
CNN Indonesia. 30 Mei 2018. "Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Anniesa 18 Tahun."
detikNews. "Bos First Travel Andika Divonis 20 Tahun, Anniesa 18 Tahun Penjara."
Kontan. 31 Mei 2018. "Hukuman Berat bagi Tiga Bos First Travel."
Kumparan. "Akhirnya! MA Putuskan Aset First Travel Dikembalikan ke Jemaah."
- Downloads
- Published
- 2026-10-31
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Adna Vika Aristiyani, Hudi Yusuf, KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lazarus Katy Kole, Hudi Yusuf, SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TANTANGAN DALAM PROSES PERADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farouk Amir Nahdi, Hudi Yusuf, TANTANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, Hudi Yusuf, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN CHAT WHATSAPP SEBAGAI ALAT BUKTI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Joshua Serafim Tangka, Hudi Yusuf, PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Kanaya Armedya, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM KUHP NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ammar Halim, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI INDONESIA: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zalfa Nafila, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vavian Alfrius Lumban Gaol, Hudi Yusuf, PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENGAWASAN INTERNAL DAN PENEGAKAN KODE ETIK APARATUR PEMERINTAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Ananda Deska Larasati, Anggun Juwita Sari, Agestika Lindra Naviru, Desta Olivia, Velda Suci Rahmadani, Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Pidana Nasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Elgiana Ngutojo, Tindak Lanjut Penanganan Orangutan Terdampak Karhutla di Kabupaten Ketapang: Analisis Perlindungan Hukum dan Translokasi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadia Alfi Kurnia, Nada Ayu Serina, Rahel Laita Vigi Oktavia, Neja Amelianti, KEADILAN RESTORATIF DALAM PERSPEKTIF PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA BARU PEMIDANAAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Tio Febriyan, Tri Andrisman, Aisyah Muda Cemerlang, Maroni Maroni, Dita Trijayanti, OPTIMALISASI KEDUDUKAN JAKSA SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA TERPADU PASCA-KUHAP 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdul Raafi Ansori, Chatarina Vallerie Nesty Negho, Elvin Kurniawan, Qaila Yulieta Salsabila, Vincencia Veeren, NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN KUHP NASIONAL: ANTARA KEADILAN, KEMANUSIAAN DAN KEPASTIAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amelia Fadhillah Ranti, Erna Dewi, Budi Riski Husin, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, TENGGANG WAKTU SEBAGAI INDIKATOR PERENCANAAN : ANALISIS UNSUR TEMPORAL DALAM PASAL 459 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nurul Afifah Eka Savitri, Irsyad Dahri, DARI KEKEBALAN ABSOLUT MENUJU KEKEBALAN FUNGSIONAL: ANALISIS YURIDIS PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN DIPLOMATIK DAN REFORMASI MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN DALAM KONVENSI WINA 1961 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dahliah Dahliah, Ibnu Qoyyim, Fitriani S, Irsyad Dahri, Extraterritorial Human Rights Obligations Korporasi Multinasional: Antara Soft Law dan Hard Law dalam Kerangka UN Guiding Principles on Business and Human Rights , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amanda Mutiara Natasya, KRIMINALISASI PENYEBARAN BERITA BOHONG BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE YANG MENIMBULKANG KERESAHAN PUBLIK: ANALISIS YURIDIS NORMATIF KASUS FOTO POCONG REKAYASA DI JEMBER DAN BALI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiyas Riyani, Alif Fathur Rahman, Pingkan Mita Purnama Sari Purba, KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.