IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL
- Authors
-
-
Alyvia Helen
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Brillian M Al Hidayat
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Intan Nuraini
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Ryan Neizza Sutedja
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pancasila, hukum pidana nasional, keadilan, penegakan hukum, persamaan di hadapan hukum
- Abstract
- Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi landasan dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem hukum nasional, termasuk hukum pidana. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana bertujuan untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil, manusiawi, bertanggung jawab, dan tidak diskriminatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional, menganalisis pentingnya keadilan dalam penegakan hukum, serta mengkaji kesesuaian penerapan hukum pidana di Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi pustaka dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan Pancasila, hukum pidana, dan keadilan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, persamaan kedudukan di hadapan hukum, perlindungan masyarakat, serta penerapan sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pelaksanaan penegakan hukum masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal integritas aparat, konsistensi penerapan hukum, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, penguatan pengawasan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar sistem hukum pidana nasional dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- References
-
A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 8.
Andi Lala. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(5), 724–737. https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.286
Arfan Kaimuddin. (2016). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan. Jurnal Lex Crimen, 8.
Arief, B. N. (2011). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana.
Arifin, R. (2023). Pancasila Values in the New Indonesian Criminal Code: Does the Code More Humanist? Journal of Law and Legal Reform, 4.
Arpansa, S., & Hasan, Z. (2025). Penguatan Asas Legalitas dan Penguatan terhadap Hukum yang Hidup di Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Judge: Jurnal Hukum, 06. https://doi.org/10.54209/judge.v6i05.1594
Hasan, Z. (2025). Sistem Peradilan Pidana. CV. Alinea Edumedia.
Kumalasari, R. (n.d.). Kebijakan Pidana Mati dalam Perspektif HAM.
Lala, A. (2019). Implementasi Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 4(5).
Mahmud, A. (2018). Transformasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Mimbar Justitia, 4(1). https://jurnal.unsur.ac.id/jmj
Moeljatno. (2015). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
RR Sita Prameswari. (2026). Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Jurnal Hukum, 6.
Saputra, D. S., & Pratiwi, A. A. (n.d.). Harmonisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Tujuan Pemidanaan Berdasarkan KUHP Nasional. Cenderawasih Law Journal. https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/CLJ/index
Satjipto Rahardjo. (2014). Ilmu Hukum. PT Citra Aditya Bakti.
Zainudin Hasan, Fathaniah Ghaisani Putri, Cinta Jivara Riani, & Amanda Putri Evandra. (2024). Penerapan Nilai–Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik, 2(2), 138–150. https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863
- Downloads
- Published
- 2026-10-31
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Haris Yoga Saputra, Rheindra Wira Wicaksana, LENTERA PASTO: INOVASI PELAYANAN HAK INTEGRASI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Roudhotul Mutta Alimah, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PEMILIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK MEMILIH OLEH KPU KOTA SEMARANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, REFORMULASI PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anggi Tri Amalia, Ali Darda, Rangga Nurrohmansyah, Saepudin, Silvi Oktapiyani, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PENGGUNAAN DEEPFAKE SEBAGAI SARANA CYBERBULLYING TERHADAP ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aliffio Danendra, ANALISIS PEMBENARAN HUKUM KEBIJAKAN TARIF RESIPROKAL AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zaid Abdillah, HAM dalam Bingkai Multikultural: Konflik Hutan Adat Suku Dayak Benuaq di Muara Tae, Kutai Barat , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ari Munanto, DAMPAK KENAIKAN UPAH MINIMUM KABUPATEN (UMK) UNTUK MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rayi Kharisma Rajib, Muhammad Rafi’ Adhityaramadhani, Muhammad Farrel Tri Prakoso, PEMBATASAN KEBEBASAN BERWASIAT DALAM HUKUM WARIS PERDATA BARAT: TINJAUAN LEGITIME PORTIE BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG NOMOR 188/PDT.G/2013/PN.SMG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sania Najwa Hidayah, EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HAK PRIVASI ANAK TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfi Aulia Rahma, ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM STRUKTUR KEPENGURUSAN BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA (DANANTARA) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.