IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM HUKUM PIDANA NASIONAL
- Authors
-
-
Alyvia Helen
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Brillian M Al Hidayat
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Intan Nuraini
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor -
Ryan Neizza Sutedja
Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pancasila, hukum pidana nasional, keadilan, penegakan hukum, persamaan di hadapan hukum
- Abstract
- Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi landasan dalam pembentukan dan pelaksanaan sistem hukum nasional, termasuk hukum pidana. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana bertujuan untuk mewujudkan penegakan hukum yang adil, manusiawi, bertanggung jawab, dan tidak diskriminatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam sistem hukum pidana nasional, menganalisis pentingnya keadilan dalam penegakan hukum, serta mengkaji kesesuaian penerapan hukum pidana di Indonesia dengan nilai-nilai Pancasila. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi pustaka dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan dengan Pancasila, hukum pidana, dan keadilan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia, persamaan kedudukan di hadapan hukum, perlindungan masyarakat, serta penerapan sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pelaksanaan penegakan hukum masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal integritas aparat, konsistensi penerapan hukum, transparansi, dan perlindungan hak masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalitas aparat penegak hukum, penguatan pengawasan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar sistem hukum pidana nasional dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- References
-
A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi. (2018). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 8.
Andi Lala. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Indonesia Sosial Sains, 2(5), 724–737. https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.286
Arfan Kaimuddin. (2016). Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan. Jurnal Lex Crimen, 8.
Arief, B. N. (2011). Bunga rampai kebijakan hukum pidana. Kencana.
Arifin, R. (2023). Pancasila Values in the New Indonesian Criminal Code: Does the Code More Humanist? Journal of Law and Legal Reform, 4.
Arpansa, S., & Hasan, Z. (2025). Penguatan Asas Legalitas dan Penguatan terhadap Hukum yang Hidup di Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Judge: Jurnal Hukum, 06. https://doi.org/10.54209/judge.v6i05.1594
Hasan, Z. (2025). Sistem Peradilan Pidana. CV. Alinea Edumedia.
Kumalasari, R. (n.d.). Kebijakan Pidana Mati dalam Perspektif HAM.
Lala, A. (2019). Implementasi Nilai Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dalam Pembangunan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 4(5).
Mahmud, A. (2018). Transformasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Jurnal Mimbar Justitia, 4(1). https://jurnal.unsur.ac.id/jmj
Moeljatno. (2015). Asas-asas hukum pidana. Rineka Cipta.
RR Sita Prameswari. (2026). Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Jurnal Hukum, 6.
Saputra, D. S., & Pratiwi, A. A. (n.d.). Harmonisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Tujuan Pemidanaan Berdasarkan KUHP Nasional. Cenderawasih Law Journal. https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/CLJ/index
Satjipto Rahardjo. (2014). Ilmu Hukum. PT Citra Aditya Bakti.
Zainudin Hasan, Fathaniah Ghaisani Putri, Cinta Jivara Riani, & Amanda Putri Evandra. (2024). Penerapan Nilai–Nilai Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Hukum di Indonesia. Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik, 2(2), 138–150. https://doi.org/10.51903/perkara.v2i2.1863
- Downloads
- Published
- 2026-10-31
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Cindy Anggraini, KEABSAHAN CLICKWRAP AGREEMENT E-COMMERCE PASCA REVISI UNDANG-UNDANG TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sitti Nur Hajrah, Irsyad Dhahri, KEKEBALAN DIPLOMATIK DALAM HUKUM INTERNASIONAL: HAK DAN BATASANNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Devina Claudya, Ishma Alayya Nur Ivan, Muhammad Mawla Fayyazh, Muhammad Erlangga, Raditya Saputra, EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL DALAM PENEGAKAN KODE ETIK PROFESI POLISI GUNA MENCEGAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Aulia Adek Putri, Amanda Aurelia Cahya Ramadhan, Qistina Syakira, Fadia Fatimatuzzahra, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 396/PDT.P/2023/PA.PT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alfinusa Wiramukti, Danu Suryani, Muhammad Arsjad Yusuf, PEMBINAAN SDM POLRI DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN TERHADAP KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN DI BAGIAN SDM POLRES BOGOR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lisia Syaharani F, Karenina Marcentia, Sarah Maghfira Aulia P A, KEDUDUKAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN YANG TELAH MENIKAH DALAM SISTEM PEWARISAN MASYARAKAT HUKUM ADAT BALI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Nur Aulia Sabrina, KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEGISLASI NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aril Hamsah, Tiwah Nur Alifta Asfaril, Muh Mufli Khairan, Irsyad Dahri, PENYELESAIAN SENGKETA DIPLOMATIK MELALUI NEGOSIASI DAN MEDIASI HUKUM INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Eva Naili Rizqiyah, Amelia Rahma Nabila, Devina Afriani Putri, KEDUDUKAN TANAH PUSAKA TINGGI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU (STUDI PUTUSAN MA NOMOR 2488 K/PDT/2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mikail Abel Pratama, Anastasya Olivia Napitupulu, Jihaan Amalia, Raja Siti Jalilah Nafisah, KEGAGALAN FUNGSI PPK DAN KONSULTAN PENGAWAS SEBAGAI CELAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.