NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBENTUKAN KUHP NASIONAL: ANTARA KEADILAN, KEMANUSIAAN DAN KEPASTIAN HUKUM
- Authors
-
-
Abdul Raafi Ansori
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Bandar LampungAuthor -
Chatarina Vallerie Nesty Negho
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Bandar LampungAuthor -
Elvin Kurniawan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Bandar LampungAuthor -
Qaila Yulieta Salsabila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Bandar LampungAuthor -
Vincencia Veeren
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Bandar LampungAuthor
-
- Keywords:
- Pancasila, KUHP Nasional, keadilan, kemanusiaan, kepastian hukum
- Abstract
- Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Dalam hukum pidana, nilai-nilai Pancasila penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan hukuman, tetapi juga mewujudkan keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan memberikan kepastian hukum. Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi bagian dari pembaruan hukum pidana Indonesia. Namun, pembaruan aturan perlu diikuti dengan pelaksanaan hukum yang adil dan tidak membeda-bedakan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan dan pelaksanaan KUHP Nasional, khususnya dalam hubungan antara keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh wawancara dengan Naufal Aqil Putra Pratama, Wakil Presiden BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bandar Lampung. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, kajian peraturan perundang-undangan, dan hasil wawancara. Hasil kajian menunjukkan bahwa tantangan utama penerapan nilai-nilai Pancasila tidak hanya terletak pada pembentukan aturan, tetapi juga pada konsistensi penegakan hukum, profesionalitas aparat, perlindungan hak korban, serta kesetaraan masyarakat di hadapan hukum. Penelitian ini menawarkan gagasan bahwa keberhasilan KUHP Nasional perlu dinilai melalui keterhubungan antara kualitas aturan, proses penegakan hukum, dan dampaknya terhadap masyarakat.
- References
-
1. Hasan, Zainudin. (2025). Hukum Pidana. Cilacap: CV Alinea Edumedia.
2. Hasan, Zainudin. (2025). Sistem Peradilan Pidana. Cilacap: CV Alinea Edumedia.
3. Hasan, Zainudin. (2026). Hukum Pidana Khusus. Cilacap: CV Alinea Edumedia.
4. Furnamasari, Y. F. (2024). Peran pendidikan Pancasila dalam pembentukan karakter mahasiswa: Suatu upaya membangun etika dan moral. Indo-MathEdu Intellectuals Journal, 5(2).
5. Arief, Barda Nawawi. (2011). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.
6. Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
7. Rahardjo, Satjipto. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
8. Hasan, Z. (2024). Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi. Journal of Law and Nation.
9. Muhammad Fadhil, Satria Hudaf Akhriansyah, William Kristo Wijaya, & Riska Andi Fitriono. (2022). Perspektif Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Bangsa. Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora.
10. Puji Ayu Handayani & Dinie Anggraeni Dewi. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara. Jurnal Kewarganegaraan.
11. Suyono, Jihan Amelia Nadiul Fatriah, Bellatrix Nandayani, dkk. (2025). Penguatan ideologi Pancasila dalam kehidupan mahasiswa. Journal of Student Research.
12. Muhammad, Aceng. (2024). Nilai-Nilai Pancasila di Era Globalisasi: Masih Relevankah?. Civil and Military Cooperation Journal.
13. Vincent Prince Eden Ambarita. (2025). Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Generasi Muda Bangsa Indonesia Di Era Modern. Journal Of Social, Justice And Policy.
- Downloads
- Published
- 2026-10-24
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Wilma Silalahi, Daniel Reynaldi Lumban Tobing, Reposisi Hubungan Kerja Mitra Kemitraan Digital dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Perlindungan Hak Pengemudi Ojek Online dan Pekerja Gig , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ghefira Faza Natasya, Aldira Anggia Putri, Oci Senjaya, DI BALIK LAYAR PINJAMAN ONLINE ILEGAL : ANALISIS KRIMINOLOGI TERHADAP MODUS KEJAHATAN DIGITAL DAN VIKTIMISASI KORBAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh. Adnan, Muhammad Syafhan Anshari, Kurniati, PROBLEMATIKA TANAH WAKAF TANPA LEGALITAS DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Selfi Sahara, Ahmad Irzal Fardiansyah, Rini Fathonah, Maya Shafira, Dona Raisa Monica, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN PIDANA ATAS KEKERASAN SEKSUAL ANAK OLEH ORANG TERDEKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ananda Alfilaili Mahda, PENGARUH GLOBALISASI TERHADAP EKSISTENSI IDENTITAS NASIONAL DI KALANGAN GENERASI Z , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Calvin Andika Putra, Bayu Arif Hi Ahdar, Peter Guntara, BIAS POSISI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM BINGKAI PENIPUAN ONLINE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadya Septiani, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RITEL DALAM PRAKTIK TARGET PENJUALAN PRODUK BERDASARKAN PASAL 88 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PADA PEKERJA INDOMARET JENDERAL SUDIRMAN II DALAM PENJUALAN MISTER DONUT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dwi Ajeng Sri Haryanto, Joksan Benu, Erwin Syah, BATASAN KEDUDUKAN HUKUM AKTIF ANGGOTA TNI/POLRI DALAM JABATAN PUBLIK: ANALISIS FILOSOFIS PASKA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXIII/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nafila NurJannah, Kristina Sulatri, Dwi Budiarti, FENOMENA DEEP FAKE SEBAGAI TINDAK PIDANA DI MEDIA SOSIAL TERKAIT DENGAN PENCEMARAN NAMA BAIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indra Kurniawan, TANGGUNG JAWAB HUKUM KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.