UJI KEABSAHAN KLAUSULA BAKU PERJANJIAN ELEKTRONIK PAYLATER: PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS INDIKASI PREDATORY LENDING
- Authors
-
-
Aliyah Istiqomah
Universitas Bangka BelitungAuthor
-
- Keywords:
- PayLater, klausula baku, perjanjian elektronik, perlindungan konsumen, predatory lending
- Abstract
- Perkembangan layanan keuangan digital melalui Buy Now Pay Later (PayLater) memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum terkait keabsahan klausula baku dalam perjanjian elektronik dan indikasi praktik predatory lending. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan klausula baku dalam perjanjian elektronik PayLater serta mengkaji konstruksi perlindungan hukum bagi konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan klausula baku tidak serta-merta menyebabkan perjanjian menjadi tidak sah, melainkan harus dinilai berdasarkan pemenuhan syarat sah perjanjian, transparansi informasi, iktikad baik, serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Indikasi predatory lending dapat ditinjau melalui ketidaktransparanan biaya, ketidakseimbangan kontraktual, pembebanan denda yang tidak wajar, dan praktik penagihan yang berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum konsumen perlu diperkuat melalui pengendalian klausula baku, keterbukaan informasi, pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, serta penyediaan mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan demikian, diperlukan keseimbangan antara kepastian hukum dalam perjanjian elektronik dan perlindungan hak konsumen guna mewujudkan layanan pembiayaan digital yang adil, transparan, dan bertanggung jawab.
- References
-
1. Dwita Sakuntala, dkk. (2025). Ekonomi Digital Menuju Inklusi Keuangan dan Ekonomi Hijau. Jawa Tengah: PT. Pena Persada Kerta Utama.
2. Johannes Gunawan, dkk. (2021). Perjanjian Baku Masalah dan Solusi. Jerman: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.
3. Marjan Miharja. (2023). Buku Ajar Metode Penelitian Hukum. Bandung: Cendekia Press.
4. Peter Mahmud Marzuki. (2020). Penelitian Hukum. Cetakan Keempat. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
5. UNCTAD. (2026). Indonesia: eTrade Readiness Assessment. Geneva: United Nations Publications.
6. Ade Darajat Martadikusuma. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaski Buy Now Pay Later (BNPL) di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Praktik Bisnis. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2).
7. Dea Ayu Wulandari, dkk. (2024). Perlindungan Hukum Konsumen Paylater di Aplikasi Shopee. Ius Comercii: Jurnal Hukum dan Bisnis, 1(1).
8. Josephine Aprilia Lasmana, dkk. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna dalam Proses Penagihan oleh Penyelenggara Peer-to-Peer Lending Berbasis PayLater. Begawan Abioso, 16(2).
9. Komang Pebri Gunawan, dkk. (2025). Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian. Jurnal Pacta Sunt Servanda, 6(2).
10. Kornelius, & M. Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Jurnal Gema Keadilan, 7(1).
11. Melisa Aquaria Putri S. (2020). Klausula Baku Dalam Suatu Perjanjian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Gagasan Hukum, 2(2).
12. Muhammad Aulia Rahman, dkk. (2026). Sistem Buy Now Pay Later, Sebuah 'Perbudakan' Masa Kini: Masalah dan Solusi. Jurnal At-Tariiz, 5(1).
13. Naufan Mufti Sudarmono. (2023). Adaptasi Regulasi Persaingan Usaha dalam Bidang Perbankan Digital. Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1).
14. Rahmiati. (2025). Pinjaman Online yang Bertanggung Jawab: Peran Kreditur dalam Mengurangi Risiko Wanprestasi dan Melindungi Debitur. Jurnal Abdimas Indonesia, 5(1).
15. Renaldy Octavianus, dkk. (2025). Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Pembatalan Transaksi Jual Beli Online menggunakan Metode Paylater. Jurnal Kertha Patrika, 47(2).
16. Rosnawati Sasmita, dkk. (2026). Analisis Kekuatan Hukum Kontrak Elektronik Dalam Konteks Hukum Perdata Indonesia. Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu, 10(5).
17. Shidarta. (2023). Teori Timbulnya Perjanjian Dalam Transaksi Konsumen Elektronik. Jurnal Rechtsvinding, 12(2).
18. Theresia Gabriella Pohan, dkk. (2023). Analisis Penggunaan Perjanjian Baku Elektronik Berklausula Eksonerasi pada Marketplace ditinjau Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, 3(7).
19. Ulfia Hasanah, dkk. (2023). Transaksi Online Menurut Hukum Perjanjian Dikaitkan Dengan Pelindungan Konsumen Di Indonesia. Jurnal Rechtsvinding, 12(2).
20. Agnes Z. Yonatan. (2026). Pengguna PayLater Indonesia Tumbuh 17 Kali Lipat dalam 5 Tahun Terakhir. GoodStats. https://goodstats.id/article/pengguna-paylater-indonesia-tumbuh-17-kali-lipat-dalam-5-tahun-terakhir-355VL.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-10-19
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Melanie Pita Lestari, Zakia Syarika Zulkifli, GASLIGHTING SEBAGAI BENTUK KEKERASAN PSIKIS TERSEMBUNYI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PSIKOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Novi Herliyanti, Erna Dewi, Rini Fathonah, Maya Shafira, Dita Trijayanti, PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK PELAKU PERSETUBUHAN KEKERASAN DAN TIPU MUSLIHAT DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2025/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- D. Andry Effendy, Hartanto Gautama Utama, Muhamad Nur Ismail, Pesman Laia, Henry Afrillo, Nurwayah, Iskandar Daeng Pretty, Faisal, POLITIK HUKUM AGRARIA INDONESIA: ANTARA PENGUASAAN NEGARA, KEPENTINGAN INVESTASI, DAN KEADILAN AGRARIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Fa'iz Subandi, KEDUDUKAN CORPORATE GUARANTEE DENGAN CROSS COLLATERAL DAN CROSS DEFAULT SAAT CHANGE OF CONTROL DALAM GROUP COMPANY: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 185 K/Pdt/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ratih Anindhita, Istijab, Humiati, Analisis Yuridis Kewajiban Orang Tua dalam Mencegah Perkawinan Anak Perspektif Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Riduan Akolo, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MENGGUNAKAN PANAH WAYER DI SULAWESI UTARA: PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ilham Rusting, Lukman Hakim, Melanie Pita Lestari, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ita Nur Fida, Kristina Sulastri, Humiati, ANALISIS YURIDIS DAMPAK PERKAWINAN ANAK DI BAWAH TANGAN TERHADAP PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, REFORMULASI PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fid'a Rosin Muslim, Wilma Silalahi, REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEKERASAN BERULANG DALAM RELASI PERSONAL: STUDI KASUS TAUFIK HIDAYAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.