PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (STUDI KASUS PROSES TINDAK PIDANA KASUS JUDI ONLINE)
- Authors
-
-
Eko Yudiyanto
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang SerangAuthor -
Basyarudin
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang SerangAuthor
-
- Keywords:
- Penegakan Hukum, Perjudian Online, Hukum Kepolisian
- Abstract
- Dengan kemajuan teknologi, bukan hal yang mustahil bagi kejahatan untuk terjadi di bidang teknologi, khususnya di dunia maya. Kejahatan yang sering dilakukan di dunia maya adalah perjudian daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian daring di wilayah hukum Kepolisian Daerah dan untuk menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian daring di wilayah hukum Kepolisian Daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Data yang dikumpulkan berasal dari sumber bahan hukum, dan pengumpulan data juga dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan yang diolah menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana Kepolisian Daerah, Subdirektorat V Siber, Ditreskrimsus, terlibat dalam penegakan hukum terhadap tersangka perjudian daring mulai dari proses penangkapan hingga dijatuhi hukuman, yaitu terkait dengan Informasi dan Transaksi. Pelaku dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dana atau mentransmisikan dana atau membuat informasi elektronik tentang dana atau dokumen elektronik yang berisi konten perjudian dapat diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan/atau Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- References
-
Al-Qifari, M. M., Tanudjaja, T., & Arwanto, B. (2023). Kepastian hukum penggunaan Pasal 27 ayat (2) UU ITE dalam perjudian online: Studi Putusan Nomor 95/Pid.P/2021/PN.Sby. Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, 3(1), 1118–1129. https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.287
Amin, R. (2020). Hukum pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Deepublish.
Aryandani, R. (2024, 17 April). Sumber hukum materiil dan formil. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/sumber-hukum-materiil-dan-formil-lt6284c23d23320/
Bungin, M. B. (2011). Pornomedia: Sosiologi media, konstruksi sosial teknologi telematika, dan perayaan seks di media massa. Prenada Media.
Chazawi, A. (2015). Tindak pidana informasi & transaksi elektronik. Media Nusa Creative.
Diantha, I. P. (2016). Metodologi penelitian hukum normatif. Prenada Media Group.
Disantara, F. P. (2021). Perspektif keadilan bermartabat dalam paradoks etika dan hukum. Jurnal Litigasi, 22(2), 205–229. https://doi.org/10.23969/litigasi.v22i2.4211
Efritadewi, A. (2020). Modul hukum pidana. UMRAH Press.
Manalu, H. S. (2019). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 870/Pid.B/2018/PN.Mdn). Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, 2(2), 428–447. https://doi.org/10.34007/jehss.v2i2.102
Margono. (2019). Asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam putusan hakim. Sinar Grafika.
Maskun. (2013). Kejahatan cyber crime: Suatu pengantar. Kencana.
Permana, P. T., Darmadi, A. A. N. Y., & Purwani, S. P. M. E. (2019). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian online (Studi kasus Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Bali). Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 8(10), 1–15. https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/46728
Ramdhani, H., Fauzi, M., & Tiga, A. M. (2020). Penegakan hukum dalam pemberantasan situs judi online di Indonesia. Jurnal Lex Suprema, 2(2), 66–81. https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/lexsuprema/article/viewFile/387/PDF
Ramli, A. M. (2004). Cyber law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia. Refika Aditama.
Rosidah, N. (2016). Konstruksi penanggulangan perjudian di Indonesia. Pustaka Magister.
Indonesia. (1946). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2014/PN Kbr. (2014).
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-10-15
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nuri’ah Natis Soleha, Oci Senjaya, VIKTIMISASI PEREMPUAN KORBAN LOVE SCAMMING DALAM PERSPEKTIF ROUTINE ACTIVITY THEORY DAN VIKTIMOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadya Putri Ardhana, Yenny Febrianty, Sobar Sukmana, Bambang Heriyanto, STANDAR HUKUM KESELAMATAN PENERBANGAN INTERNASIONAL DAN KELALAIAN PILOT: STUDI KONVENSI CHICAGO 1944 PADA KASUS BATIK AIR 25 JANUARI 2024 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agnes Widya Klarisa, Dinda Azka Aulia, Atthiyah Naura Khalisah Harahap, Aura Aisyah Najma Pasha, Indira Maharani Azzahra, Dilla Nurul Humaira, SIAC sebagai Lembaga Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Analisis Kasus Astro Nusantara International BV vs PT Ayunda Prima Mitra , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ibnusyawal Al Musli, Iskandar Yusuf, KAJIAN ANALISIS ALAT BUKTI DNA, CCTV, VISUM TINDAK PIDANA ZINA PERSPEKTIF FIKIH ASY-SYAFI’I , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya Adinda, TINJAUAN PENETAPAN HAK NAFKAH IDDAH DAN MUTAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ACARA PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiara Frianita Putri, Kayla Namira Reiza Faris Balfas, Keadilan Pemidanaan Kejahatan Seksual Anak Pasca-KUHP Baru Menurut Teori Keadilan John Rawls , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Fa'iz Subandi, KEDUDUKAN CORPORATE GUARANTEE DENGAN CROSS COLLATERAL DAN CROSS DEFAULT SAAT CHANGE OF CONTROL DALAM GROUP COMPANY: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 185 K/Pdt/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mario Mulatua Tinambunan, Zakly Hanafi Ahmad, Aditya Romadhon, AUTHORITY-CAPACITY MISMATCH DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE: STUDI ELECTORAL GOVERNANCE BAWASLU DAN SATPOL PP KOTA JAMBI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amelia Fadhillah Ranti, Erna Dewi, Budi Riski Husin, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, TENGGANG WAKTU SEBAGAI INDIKATOR PERENCANAAN : ANALISIS UNSUR TEMPORAL DALAM PASAL 459 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Johan Amanda Maliku, Nirin Cristin Slavina Nadeak, Lingkungan Pertemanan sebagai Faktor Kriminogen dalam Fenomena Tawuran Pelajar: Perspektif Kriminologi , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.