REKONSTRUKSI KEBIJAKAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KERJA PENYANDANG DISABILITAS

• Zulkifli Ismail

  Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

  Author

• Zakia Syarika Zulkifli

  Fakultas Hukum, Universitas Pancasila

  Author

International Labour Organization. (2022). Inclusion of persons with disabilities in the workplace. ILO.

Mas, M. (2023). Rekonstruksi hukum ketenagakerjaan Indonesia. Pustaka Refleksi.

Wulandari, H. (2022). Perlindungan hukum penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan. FH UII Press.

World Health Organization. (2023). World report on disability. WHO Press.

Fauzi, A., & Kusumawati, R. (2023). Rekonstruksi kebijakan ketenagakerjaan penyandang disabilitas berbasis hak asasi manusia. Jurnal Konstitusi, 20(1), 68-90.

Mahendra, Y. I., & Triyanto, A. (2023). Kerangka hukum pemenuhan hak kerja penyandang disabilitas pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Jurnal Hukum Pembangunan, 53(3), 295-320.

Maryam, S. (2023). Diskriminasi ketenagakerjaan terhadap penyandang disabilitas dan mekanisme penyelesaiannya. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 6(1), 50-72.

Nurherawati, S., & Cahyono, D. (2023). Implementasi kuota kerja penyandang disabilitas di sektor pemerintah dan swasta. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 53(2), 180-205.

Prasetyo, E. (2023). Penegakan hukum sanksi administratif terhadap pelanggaran kuota kerja penyandang disabilitas. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 23(2), 220-245.

Rahayu, D., & Santoso, B. (2023). Aksesibilitas lingkungan kerja sebagai prasyarat pemenuhan hak kerja penyandang disabilitas. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 30(3), 500-525.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Kesetaraan Kesempatan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas di Perusahaan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1370.

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). Putusan Nomor 19/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

United Nations. (2006). Convention on the rights of persons with disabilities. UN General Assembly Resolution 61/106.

• PDF