PERLINDUNGAN KOMUNIKASI DIPLOMATIK DI ERA DIGITAL: RELEVANSI PASAL 27 KONVENSI WINA 1961 TERHADAP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI

Authors
  • Muhammad Afiq Alfi Fairuz Sudirman

    Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Makassar
    Author
  • Tenri Dzulqaidah Nur

    Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Makassar
    Author
  • Nur Aprilia Umar

    Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Makassar
    Author
  • Irsyad Dahri

    Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Makassar
    Author
Keywords:
hukum diplomatik, Konvensi Wina 1961, komunikasi diplomatik, teknologi digital, diplomasi siber
Abstract
Digitalisasi telah mengubah cara misi diplomatik berkomunikasi dengan negara pengirim, mulai dari surat elektronik, aplikasi pesan, konferensi video, hingga penyimpanan data berbasis cloud. Perubahan ini mempercepat kerja diplomasi, tetapi sekaligus membuka celah baru berupa peretasan, penyadapan, dan kebocoran data. Penelitian ini menelaah relevansi Pasal 27 Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik terhadap perkembangan tersebut, dengan perhatian khusus pada konteks Indonesia. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual; bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa all appropriate means pada Pasal 27 ayat (1) dan konsep official correspondence pada ayat (2) cukup lentur untuk mencakup komunikasi elektronik, sepanjang komunikasi itu digunakan untuk keperluan resmi misi. Meski begitu, Pasal 27 tidak memuat standar teknis keamanan, tidak menjawab persoalan yurisdiksi data pada layanan cloud, dan tidak mengatur peran penyedia layanan swasta. Di Indonesia, pelindungan komunikasi diplomatik digital belum ditopang kerangka hukum dan koordinasi kelembagaan yang tegas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penafsiran evolutif perlu dipadukan dengan protokol keamanan, norma siber internasional, dan harmonisasi regulasi nasional.
References

Bjola, Corneliu, dan Ilan Manor (ed.). The Oxford Handbook of Digital Diplomacy. Oxford: Oxford University Press, 2024.

Denza, Eileen. Diplomatic Law: Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations. Edisi ke-4. Oxford: Oxford University Press, 2016.

Schmitt, Michael N. (ed.). Tallinn Manual 2.0 on the International Law Applicable to Cyber Operations. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

Al-Maadeed, K. 'Diplomatic Law: Between the Constant and the Variable in Light of the New International Order — A Study of Article 27 of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations in Light of Technological and Digital Transformations.' Democraticac, 2024.

Birahayu, Dita. 'Maritime Digital Diplomacy: Legal Revitalization and Reform of Modern and Solutive Diplomacy.' Audito Comparative Law Journal (ACLJ) 4, no. 3 (2023): 170–184.

Hastri, Evi Dwi, Imam Hidayat, dan Imam Rofiqi. 'Digital Diplomacy Regulations and Policies: The Middle Power Country's Approach as Indonesia's Multilateral Strategy.' International Journal of Law and Constitution 1, no. 3 (2024).

Mason, Robert. 'The Vienna Convention Needs an Update to Protect Against AI Threats.' The National Interest, 27 Agustus 2025.

Smărăndescu, Ioana-Alexandra. 'Reinterpreting the Diplomatic Inviolabilities in the Vienna Convention on Diplomatic Relations in the Era of New Technologies.' Romanian Journal of International Law 33 (2025): 79–96.

Anjani, Daviena Putri, Peni Susetyorini, dan Kholis Roisah. Dinamika Praktik Diplomasi di Era Digital dalam Perspektif Hukum Diplomatik (Studi Kasus: Persona Non Grata Ebrahim Rasool). Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2026.

Mahendra, Arya Putra, dan Heribertus Jaka Triyana. 'Cyber Warfare and Diplomatic Immunity: Evaluating State and Non-State Cyber Operations Targeting Diplomats Under Indonesian Law.' ETD Repository Universitas Gadjah Mada, 2025.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pelindungan Infrastruktur Informasi Vital.

United Nations. Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961.

United Nations. Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969.

International Law Commission. Draft Articles on the Status of the Diplomatic Courier and the Diplomatic Bag Not Accompanied by Diplomatic Courier. Yearbook of the International Law Commission, 1988, vol. II, Part One.

United Nations General Assembly. Report of the Group of Governmental Experts on Advancing Responsible State Behaviour in Cyberspace in the Context of International Security. A/76/135, 2021.

United Nations General Assembly. Programme of Action to Advance Responsible State Behaviour in the Use of Information and Communications Technologies in the Context of International Security. Resolution 78/16, 2023.

Cover Image
Downloads
Published
2026-10-12
Section
Articles

How to Cite

PERLINDUNGAN KOMUNIKASI DIPLOMATIK DI ERA DIGITAL: RELEVANSI PASAL 27 KONVENSI WINA 1961 TERHADAP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(12). https://journal.cib.institute/index.php/causa/article/view/5124

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >> 

Similar Articles

21-30 of 347

You may also start an advanced similarity search for this article.