STARLINK DAN TANTANGAN KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TECHNOLOGICAL DIPLOMACY PADA PERKEMBANGAN DIPLOMASI KONTEMPORER
- Authors
-
-
Ade Lidya Siregar
Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, IndonesiaAuthor -
Alia Rukmana
Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, IndonesiaAuthor -
Irsyad Dhahri Samad
Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Starlink, technological diplomacy, kedaulatan digital, aktor non-negara, telekomunikasi
- Abstract
- Perkembangan teknologi telah memperluas ruang diplomasi melalui keterlibatan perusahaan teknologi sebagai aktor non-negara. Kehadiran Starlink di Indonesia menunjukkan bagaimana teknologi satelit lintas batas dapat berinteraksi dengan kepentingan dan kewenangan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis kehadiran Starlink dalam perspektif technological diplomacy serta tantangannya terhadap kedaulatan digital Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dengan Starlink mencerminkan technological diplomacy karena teknologi menjadi objek pengaturan dan interaksi antara negara dan perusahaan teknologi. Indonesia tetap memiliki kewenangan melalui perizinan telekomunikasi, spektrum frekuensi, hak labuh, serta regulasi terkait persaingan usaha dan perlindungan data. Namun, karakter lintas batas infrastruktur Starlink membatasi pengendalian langsung Indonesia terhadap komponen teknologi yang berada di luar yurisdiksi nasional. Dengan demikian, kedaulatan digital tidak hanya berkaitan dengan kepemilikan teknologi, tetapi juga kapasitas negara dalam mengatur, mengawasi, dan mempertahankan otonomi pengambilan keputusan terhadap teknologi strategis.
- References
-
1. Mauna, Boer. Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Edisi ke-2. Bandung: PT Alumni, 2005.
2. Pugu, Melyana R. Diplomasi dan Negosiasi. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
3. Rahayu, Siti Kurnia. Strategi Sinergi Revolusioner Starlink dan ISP Indonesia: Hadapi Dinamika Persaingan Bisnis Telekomunikasi. Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2023.
4. Wangke, Humphrey. Diplomasi Digital dan Kebijakan Luar Negeri Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020.
5. Aulia, Indah Cinta, dan Ushwatul Jannah. 'Strategi Diplomasi Digital Indonesia Melalui Twitter Dalam Meningkatkan Citra Internasional (2022–2023).' Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa 3, no. 2 (2026).
6. Bjola, Corneliu, dan Markus Kornprobst. 'Studying Tech Diplomacy—Introduction to the Special Issue on Tech Diplomacy.' Global Policy 17, Suppl. 4 (2025).
7. Fratini, Samuele, Emmie Hine, Claudio Novelli, Huw Roberts, dan Luciano Floridi. 'Digital Sovereignty: A Descriptive Analysis and a Critical Evaluation of Existing Models.' Digital Society 3 (2024), Article 59.
8. Ikhsan, Ficco Clivano, dan Gunawan Wibisono. 'Evaluation of the Legality and Requirements of Starlink in Indonesia Using a Regulatory Impact Analysis Approach.' International Journal of Electrical, Computer, and Biomedical Engineering 4, no. 1 (2026).
9. Kennedy, Alexander, William Hartato Surya, dan Franciscus Xaverius Wartoyo. 'Tantangan dan Solusi Penerapan E-Government di Indonesia.' Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau 4, no. 2 (2024).
10. Kuncoro, Owen Edgar, dan Bambang Priyatna Kusuma. 'Implikasi Regulasi Perizinan Terhadap Pembatasan Starlink dan Dampaknya Bagi Persaingan Usaha di Indonesia.' Jurnal Interpretasi Hukum 6, no. 2 (2025).
11. Nono, Johanes De Brito Siga. 'Cybersecurity Law Reform in Indonesia: National Sovereignty and Global Responsibility.' Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 14, no. 2 (2025).
12. Pohle, Julia, dan Thorsten Thiel. 'Digital Sovereignty.' Internet Policy Review 9, no. 4 (2020).
13. Septyana, Damaris, Abyan Azhale Azhari, Mohammad Ichwanul Hakim, Raflah Dzaki Alwassi, dan Sarah Novianti. 'Starlink dan Tata Kelola Ruang Antariksa: Analisis Hukum Internasional terhadap Dual-Use dan Dominasi Orbit.' Sanskara Hukum dan HAM 4, no. 2 (2025).
14. Strange, Susan. 'States, Firms and Diplomacy.' International Affairs 68, no. 1 (1992): 1–15.
15. Subagyo, Agus. 'Media Sosial dalam Hubungan Internasional.' Jurnal Dinamika Global 4, no. 1 (2019).
16. Sukma, Cinta Amalia, dan Imahda Khoiri Furqon. 'Kolaborasi Strategis: Peran Publik dan Swasta dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.' Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) 5, no. 1 (2025).
17. Constitution of the International Telecommunication Union.
18. Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2002 tentang Pengesahan Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies, 1967.
19. Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan.
20. Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
- Downloads
- Published
- 2026-10-07
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Nurhikmah Rahmadani, Nur Salsabila, Irsyad Dhahri Samad, Negosiasi, Hukum dan Kekuasaan dalam Diplomasi: Analisis Komparatif Kasus-Kasus Diplomatik dan Implikasinya terhadap Politik Luar Negeri Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nasywa Dinda Aqilah, Baso Muhammad Rifqi, Irsyad Dhahri Samad, DIPLOMASI TEKNOLOGI INDONESIA DALAM TATA KELOLA KECERDASAN ARTIFISIAL GLOBAL: ANALISIS YURIDIS ATAS WAICO DAN PERJANJIAN DAGANG DENGAN AMERIKA SERIKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dinda Aliya Az Zahra, Andi Tenri Naila Oddang, Akhifa Naila, A. Khusnul Khatima Burhaman, Irsyad Dhahri Samad, DIPLOMASI TEKNOLOGI INDONESIA DALAM TATA KELOLA KECERDASAN BUATAN ASEAN PERIODE 2023–2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hasta Nurdayatri, Putri Nurannisa Pratiwi HN, Irsyad Dhahri Samad, DINAMIKA KOERSI DAN RESIPROSITAS DALAM DIPLOMASI NUKLIR MULTILATERAL: KASUS JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION (JCPOA) DAN PASCA-PENARIKAN DIRI AMERIKA SERIKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Tamara Az Zahra Salsabila, Muhdi, Pembentukan dan Strategi Pengelolaan Fitur “MasukanKu” pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Jawa Timur dalam Perspektif Good Governance , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yulia Rahmawati, Akbar Sayudi, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DI KOTA BEKASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amandha Asya Hidayat, Maria Sylvia Elisabeth Wangga, KUALIFIKASI TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG TIDAK MENGGANGGU AKTIVITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raflinov Quraisy, KEPASTIAN HUKUM PEMANFAATAN RUANG BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DI WILAYAH PERKOTAAN (STUDI PROVINSI DKI JAKARTA DAN BALI) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Firasyan Nafhan Haqqa, M. Nassir Agustiawan, Aris Setyanto Pramono, Tinjauan Yuridis Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Banten oleh Partai NasDem , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdurrahman, Iskandar Yusuf, ANALISIS PENERAPAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BERDASARKAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945 Fenomena 'Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas' , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Aliyah Marsanti, PERMASALAHAN HUKUM KONTRAK DALAM PRAKTIK: ANALISIS YURIDIS TERHADAP PROBLEMATIKA YANG SERING TIMBUL DALAM PEMBENTUKAN, PELAKSANAAN, DAN PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Auliyah Rahma Febri Yana, Humaerah Mathar, Irsyad Dhahri, Y20 DAN PEMUDA DALAM DIPLOMASI MULTILATERAL: STUDI KASUS Y20 INDONESIA 2022 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ken Sofya Arini, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN PUBLIK DITINJAU MELALUI TEORI KEPASTIAN HUKUM (Perbandingan Peraturan Indonesia Dan Belanda) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Nur Aulia Sabrina, KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEGISLASI NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.