KONVERSI SUMBER DAYA AKTOR DALAM PENETAPAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA: RELASI KEWENANGAN FORMAL, MODAL SOSIAL, DAN ARENA MUSYAWARAH: Studi Kasus Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi
- Authors
-
-
Mehwa
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas JambiAuthor -
Zakly Hanafi Ahmad
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas JambiAuthor -
M. Wira Anshori
Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Universitas JambiAuthor
-
- Keywords:
- relasi aktor, elite strategis, konversi sumber daya, pembangunan desa, Musdus, Musdes
- Abstract
- Penetapan prioritas pembangunan desa merupakan proses politik dan kelembagaan yang melibatkan aktor dengan posisi, sumber daya, dan akses yang berbeda terhadap arena pengambilan keputusan. Penelitian ini menganalisis bagaimana aktor dengan sumber daya formal dan sosial yang berbeda mengonversi kewenangan, informasi, jaringan, representasi, dan legitimasi sosial menjadi kapasitas untuk berkontribusi dalam pembentukan agenda dan penetapan prioritas pembangunan Desa Sumber Agung Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi nonpartisipatif, dan dokumentasi. Informan terdiri atas Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua Adat, Ketua Pemuda atau Karang Taruna, dan Ketua RT 014. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status strategis tidak ditentukan semata-mata oleh jabatan formal atau status sosial, tetapi oleh relevansi sumber daya yang dikuasai atau dimediasi aktor dalam proses pengambilan keputusan. Kepala Desa dan BPD memiliki sumber daya kelembagaan, sedangkan Ketua RT, Ketua Adat, dan Ketua Pemuda memiliki informasi lokal, legitimasi sosial, serta kemampuan merepresentasikan kepentingan kelompok. Musdus dan Musdes tidak hanya menjadi ruang penyampaian aspirasi, tetapi juga arena seleksi usulan berdasarkan kebutuhan masyarakat, urgensi, kewenangan desa, dan kemampuan fiskal. Kasus air bersih menunjukkan bagaimana persoalan yang dirasakan luas dan dianggap mendesak dapat masuk dalam agenda prioritas. Sementara itu, persoalan listrik dan gas subsidi menunjukkan batas kewenangan desa sehingga peran aktor bergeser menjadi mediator antara kebutuhan masyarakat dan institusi eksternal. Penelitian ini memberikan ilustrasi empiris mengenai penggunaan perspektif elite strategis untuk memahami relasi aktor dalam pembangunan desa.
- References
-
Aji, K., Yulyana, E., & Priyanti, E. (2022). Partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Mulyasari Kecamatan Ciampel Kabupaten Karawang. Jurnal Pemerintahan dan Politik, 7(3).
Andika, W. A., Utoyo, B., & Sulistio, E. (2021). Gaya kepemimpinan Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa: Studi Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur. Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik, 3(2), 213-229. https://doi.org/10.23960/administrativa.v3i2.84
Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. Dalam J. G. Richardson (Ed.), Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education (pp. 241-258). Greenwood.
Dharmawan, G., Wilujeng, S., & Permatasari, S. J. (2025). Efektivitas kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pemerataan pembangunan desa di Desa Grogol Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi. KATARSIS, 2(2), 78-84. https://doi.org/10.62734/kts.v2i2.566
Fina, Y., & Naiheli, A. (2023). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui Musrenbang: Studi kasus pada program pembangunan rumah di Desa Fafinesu B Kecamatan Insana Fafinesu Kabupaten Timor Tengah Utara. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial, 7(1), 61-70. https://doi.org/10.25139/jmnegara.v7i1.6178
Gaventa, J. (2006). Finding the spaces for change: A power analysis. IDS Bulletin, 37(6), 23-33.
Hasdi, M. A. I., & Mustafa, A. (2023). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembangunan desa: Studi Desa Aeng Batu-batu Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah, 4(1), 65-75. https://doi.org/10.24252/siyasatuna.v4i1.27940
Kalila, S. N., & Rahmawati, R. (2024). Dinamika relasi aktor dalam mendorong pembangunan desa melalui kebijakan SAMISADE di Desa Tonjong. Jurnal Ilmu Sosial Indonesia, 5(1), 106-117. https://doi.org/10.15408/jisi.v5i1.39677
Keller, S. I. (1963). Beyond the ruling class: Strategic elites in modern society. Random House.
Lazar, F. C. T., Tokan, F. B., & Niron, E. S. (2024). Relasi kuasa pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Lamabelawa. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, 8(2), 219-239. https://doi.org/10.38043/jids.v8i2.5345
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
Murliasari, R. (2021). Implementasi afirmasi kebijakan pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan desa. Jurnal Bina Praja, 13(3), 555-567. https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.555-567
Mulyana, M., & Al Habib, M. (2024). Efektivitas Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Tambusai Batang Dui Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik, 11(1), 1-14. https://doi.org/10.33701/jekp.v11i1.4087
Mulyati, & Assyahri, W. (2024). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pembangunan desa di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 2(2), 216-222.
Nadia, A., & Mahi, B. R. (2023). Village development: Effect of village fund and village head education. Economics Development Analysis Journal, 12(2), 141-156. https://doi.org/10.15294/edaj.v12i2.66675
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Sarinah, S., Setiawati, B., & Jamaludin, J. (2021). Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa di Desa Jirak Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong. JAPB, 4(1), 542-553.
Subiyanto, & Agustina, I. F. (2024). BPD's role in village development planning: Peran BPD dalam perencanaan pembangunan desa. Indonesian Journal of Cultural and Community Development, 15(3). https://doi.org/10.21070/ijccd.v15i3.1074
Wenggi, K. R. S., Ardiansyah, M. R., & Uang, D. P. (2025). Relasi Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa dalam pembangunan di Desa Tenaru Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja, 18(1), 78-98. https://doi.org/10.33701/jppdp.v18i1.5530
- Downloads
- Published
- 2026-10-03
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- M. Zaki Munandar, Dimasrizal, M. Wira Anshori, Ian Pasaribu, EFEKTIVITAS PENGAWASAN LEGISLATIF DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK: STUDI KASUS DPRD KOTA JAMBI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mario Mulatua Tinambunan, Zakly Hanafi Ahmad, Aditya Romadhon, AUTHORITY-CAPACITY MISMATCH DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE: STUDI ELECTORAL GOVERNANCE BAWASLU DAN SATPOL PP KOTA JAMBI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Siti Nursalsabila, Muhammad Rizky Syahputra, Gita Nur Aini, Muhammad Rais, PERAN BIRO ORGANISASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rizal Abdul Munir, Asep Thobibudin Qolyubi, Danu Suryani, ANALISIS PERANAN DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BPD) DALAM PROSES LEGISLASI PERATURAN DESA DI KABUPATEN BOGOR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rezha Agung Pranata, Fauziyah, ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA DALAM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DARI PRESPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI (Studi Kasus di Desa Gunung Gede, Kecamatan Arma Jaya, Kabupaten Bengkulu) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sahrizal, EFEKTIVITAS PENERTIBAN CANGKUL PADANG (ALAT TANGKAP SEJENIS PUKAT TRAWL) DI DANAU LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sahat Siagian, Bambang Fitrianto, Riski Ardikia Amanda, Idam Malik Sinulinga, Muhammad Faqih Syahnawi, Muhammad Homayoun Hemmati Lubis, INVESTASI YANG TERKAIT PRODUK BANK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Irni Kurniawati Hi Sulaiman, Perkawinan Wanita Hamil dalam Perspektif Fiqih Jinayah dan Kompilasi Hukum Islam: Analisis Teoretis dan Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Desa Luhu , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dinda Azka Aulia, Chika Ardellia Khanza, Safa Aqila Ilzan, Aryuni Fajriah Sabrina, Chairunnisa Ardiyanti, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN DENGAN GANGGUAN MENTAL: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 62/Pid.B/2024/PN Adl , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dhea Putri Ramadhani, Marza Dwi Yunita, Betris Rara Febiola, AKIBAT HUKUM TRADISI SANGKOLAN TERHADAP KEDUDUKAN AHLI WARIS DALAM SISTEM HUKUM WARIS ADAT MADURA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Lisa Yanti Ismail, Nur Zakiyah, Iryad Dahri, DIPLOMASI BUDAYA INDONESIA MELALUI KEBUDAYAAN SEBAGAI INSTRUMEN SOFT POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ade Lidya Siregar, Alia Rukmana, Irsyad Dhahri Samad, STARLINK DAN TANTANGAN KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TECHNOLOGICAL DIPLOMACY PADA PERKEMBANGAN DIPLOMASI KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.