REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEKERASAN BERULANG DALAM RELASI PERSONAL: STUDI KASUS TAUFIK HIDAYAT

• Fid'a Rosin Muslim

  Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

  Author

• Wilma Silalahi

  Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

  Author

Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi). Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Nitha, F. A. L., Masyhar, A., Cholidin, A., Ilahi, M. R., & Bahriyah, A. Z. (2024). Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan dan Solusi dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 53(1), 90–100. https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100.

Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(2), 170–196. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196.

Paradiaz, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4(1), 61–72. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.61-72.

Polda Jawa Barat. (2026). Polda Jabar Serahkan Tersangka Kasus Kekerasan Seksual ke Kejaksaan. Tribratanews Polda Jabar, 8 September 2026.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1.

Santoso, T., & Satria, H. (2023). Sexual-Violence Offenses in Indonesia: Analysis of the Criminal Policy in Law Number 12 of 2022. Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 10(1), 59–79. https://doi.org/10.22304/pjih.v10n1.a4.

• PDF