ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BANGUNAN RUMAH MELALUI AKTA NOTARIS
- Authors
-
-
Rayhan Alim
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum, JombangAuthor -
Muhammad Andri
Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum, JombangAuthor -
Mohammad Rafiie
Fakultas Hukum, Universitas Darul Ulum, JombangAuthor
-
- Keywords:
- Jual Beli Bangunan Rumah, Akta Notaris, KUH Perdata, Kendala Notaris, Asas Pemisahan Horizontal
- Abstract
- Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam akta jual beli bangunan rumah yang dibuat di hadapan notaris, serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi notaris dalam menerapkan ketentuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan hasil wawancara dengan notaris/PPAT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan KUH Perdata dalam akta jual beli bangunan rumah telah mengakomodasi secara komprehensif ketentuan Pasal 1320 (syarat sah perjanjian), Pasal 1457 (jual beli sebagai perjanjian obligatoir), Pasal 1459 (penyerahan objek), Pasal 1491–1511 (jaminan penjual), dan Pasal 1513 (kewajiban pembayaran harga). Namun, dalam praktiknya notaris menghadapi berbagai kendala, antara lain: verifikasi objek di atas tanah non-sertipikat, benturan asas kebebasan berkontrak dengan perlindungan cacat tersembunyi, verifikasi kewenangan badan hukum pasca UU Cipta Kerja dan Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, kewajiban Know Your Customer (KYC) dalam pencegahan TPPU, dualisme asas pemisahan horizontal, serta digitalisasi AHU dan regulasi kelembagaan baru. Penelitian ini merekomendasikan agar masyarakat menggunakan akta notaris untuk kepastian hukum, notaris lebih cermat menerapkan prinsip kehati-hatian dan KYC, serta pemerintah melakukan sosialisasi dan harmonisasi regulasi yang lebih baik.
- References
-
Adjie, H. (2008). Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama.
Budiono, H. (2006). Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Harahap, M. Y. (1986). Segi-segi Hukum Perjanjian. Bandung: Alumni.
Harsono, B. (2007). Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Hukum Tanah Nasional (Jilid I). Jakarta: Djambatan.
Lumban Tobing, G. H. S. (1991). Peraturan Jabatan Notaris. Jakarta: Erlangga.
Patrik, P. (1994). Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-undang). Bandung: Mandar Maju.
Rasjidi, L., & Rasjidi, I. (2001). Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Setiawan, R. (1987). Pokok-Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta.
Soemitro, R. H. (1998). Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Subekti, R. (1987). Hukum Perjanjian (Cet. XI). Jakarta: Intermasa.
Subekti, R. (1995). Aneka Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Tan Thong Kie. (2000). Studi Notariat: Serba-serbi Praktek Notaris (Buku I). Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
Widjaja, G., & Muljadi, K. (2003). Seri Hukum Perikatan: Jual Beli. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Dwiyatmi, S. H. (2020). Asas Pemisahan Horizontal (Horizontale Scheiding Beginsel) dan Asas Perlekatan (Verticale Accessie) dalam Hukum Agraria Nasional. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 5(1), 125–144.
Triana, Y., dkk. (2024). Peran Teori Social Engineering Roscoe Pound dalam Mewujudkan Keadilan Sosial Melalui Penemuan Hukum di Indonesia. Journal of Social Science and Education Research, 1(2), 58–71.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573).
- Downloads
- Published
- 2026-09-22
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Shinta Dwi Ambarwati, Rini Winarsih, Muhammad Andri, PEMBATASAN PELAKSANAAN HIBAH WASIAT KARENA HAK LEGITIME PORTIE AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2665/K/PDT/2019) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shinta Dwi Ambarwati, Rini Winarsih, Muhammad Andri, PEMBATASAN PELAKSANAAN HIBAH WASIAT KARENA HAK LEGITIME PORTIE AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2665/K/PDT/2019) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Ahmad Muhyi Abizamal, Erdad Wiguna, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KONTEN DIGITAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nazmatun Nissa, DAMPAK PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP PEMAHAMAN TENTANG KESEHATAN MENTAL DAN PERNIKAHAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP ANGKA PERCERAIAN (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Finda Aulia Safitri, Lutfian Ubaidillah, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN WILAYAH PESISIR DI KABUPATEN SITUBONDO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rifki Ilman Huda, Sulistio Adi Winarto, TANGGUNG GUGAT PLATFORM INDODAX DALAM MENJAGA KEAMANAN TRANSAKSI PERDAGANGAN ASET KRIPTO , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Olga Yaditya Putri, Iskandar Yusuf, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DITINJAU DARI PASAL 27 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mayada Safalia, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISA YURIDIS KEDUDUKAN PENASIHAT HUKUM MILITER PADA PERADILAN MILITER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Anank Maulana Zakaria, Lutfian Ubaidillah, Implikasi Proses Penagihan Kredit Oleh Kreditur yang Menggunakan Data Pribadi Pada Transaksi Pinjaman Online , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Teddy Agusman, Wahyu Fahmi Rizaldy , PERAN ANGGOTA KEPOLISIAN SUB DITPAMOBVIT (DIREKTORAT PENGAMANAN OBJEK VITAL) POLDA BENGKULU DALAM MENJAGA KEAMANAN OBJEK VITAL DI KOTA BENGKULU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Deniro Pacino, Dona Raisa Monica, Erna Dewi, Muhammad Farid, Refi Meidiantama, ANALISIS PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Irni Kurniawati Hi Sulaiman, Perkawinan Wanita Hamil dalam Perspektif Fiqih Jinayah dan Kompilasi Hukum Islam: Analisis Teoretis dan Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Desa Luhu , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.