PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT MELALUI HUKUM ADAT (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri)
- Authors
-
-
Adha Faydul Qadir
Universitas AbulyatamaAuthor -
Jummaidi Saputra
Universitas AbulyatamaAuthor -
Putra Aguswandi
Universitas AbulyatamaAuthor
-
- Keywords:
- Khalwat, Hukum Adat, Penyelesaian Sengketa, Aceh
- Abstract
- Permasalahan khalwat di Aceh merupakan salah satu bentuk pelanggaran norma syariat Islam yang masih sering terjadi di masyarakat. Dalam praktiknya, penyelesaian tindak pidana khalwat tidak hanya dilakukan melalui jalur formal, tetapi juga melalui mekanisme hukum adat yang berlaku di tingkat gampong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana khalwat melalui hukum adat di Kecamatan Indrapuri serta bentuk sanksi adat yang diberikan kepada pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur gampong serta studi dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus khalwat dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan perangkat gampong, tokoh masyarakat, dan keluarga pelaku. Proses ini menekankan pada penyelesaian secara kekeluargaan dan pemulihan hubungan sosial. Adapun sanksi yang diberikan berupa denda, permintaan maaf, hingga pengusiran dari gampong, tergantung pada tingkat pelanggaran.Dapat disimpulkan bahwa hukum adat masih efektif digunakan dalam menyelesaikan kasus khalwat karena lebih mengutamakan nilai keadilan sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat.
- References
-
Aguswandi, P. (2021). AL-AHKAM : Jurnal Syari’ah dan Peradilan Islam Vol 1 No. 2 Tahun 2021. 1(2), 88–100.
Aprilia, F. (2024). Analisis Peran Tuha Peut Terhadap Penyelesaian Sengketa Adat Pertunangan Modern di Gampong Alue Awe Kota Lhokseumawe Analysis of the Role of Tuha Peut in the Settlement of Modern Engagement Customary Disputes in Alue Awe Village , Lhokseumawe City. 4(3), 2022–2031.
Fuadi, Z. (2025). Mekanisme Penyelesaian Kasus Khalwat Secara Adat Di Kabupaten Aceh Besar The Customary Mechanism of Resolving Khalwat Cases in Aceh Besar Regence. 2(2), 179–197. https://doi.org/10.58824/jdls.v2i2.450
Intan, C., Darlian, R., & Melayu, H. A. (2025). Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Aceh Terkait Qanun Pokok - Pokok Syari ’ at Islam : Telaah Prinsip - Prinsip Siyasah Dusturiyah Implementation Of Special Autonomy In Aceh Regarding Qanun Principles Of Islamic Sharia : Examining The Principles Of Siyasah Dusturiyah. 05(01), 25–43.
Muhamad, A., Nasoha, M., Atqiya, A. N., & Maxnuun, L. (2025). Pancasila Sebagai Landasan Pembentukan Hukum Adat dalam Konteks Negara Hukum Indonesia. 2.
Syahputra, M. R., Yulis, S., & Subaidi, J. (2023). PENYELESAIANNYA MENURUT QANUN JINAYAT ACEH.
Nasution, A. Hukum Islam dan Perilaku Sosial. Medan: Universitas Sumatra Utara Press. 2020.
Sudarsono, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
Soejono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2005.
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif Dan R&D Bandung: Alfa Beta, 2012.
Syamsul Bahri, Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tahun 2012.
- Downloads
- Published
- 2026-09-03
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Qusjairi, Anhar Nasution, Putra Aguswandi, Muhammad Arizka Wahyu, IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) YANG MEMILIKI ALAT KOMUNIKASI PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANDA ACEH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Moch. Tamzis, Abraham Yazdi Martin, Sudiman Sihotang, OPTIMALISASI KURIKULUM SEKOLAH PEMBENTUKAN PERWIRA POLRI DALAM MEMPERSIAPKAN PERWIRA UNTUK MENGHADAPI KEJAHATAN BISNIS ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Rifal Hatapayo, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM KUHP INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadia Risti Rachman, Setyaningsih, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN SUAMI BERSTATUS GHOIB MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NO. 1293/Pdt.G/2022/PA.JB) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hasta Nurdayatri, Putri Nurannisa Pratiwi HN, Irsyad Dhahri Samad, DINAMIKA KOERSI DAN RESIPROSITAS DALAM DIPLOMASI NUKLIR MULTILATERAL: KASUS JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION (JCPOA) DAN PASCA-PENARIKAN DIRI AMERIKA SERIKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Nur Aulia Sabrina, KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEGISLASI NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nuri’ah Natis Soleha, Oci Senjaya, VIKTIMISASI PEREMPUAN KORBAN LOVE SCAMMING DALAM PERSPEKTIF ROUTINE ACTIVITY THEORY DAN VIKTIMOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiara Frianita Putri, Kayla Namira Reiza Faris Balfas, Keadilan Pemidanaan Kejahatan Seksual Anak Pasca-KUHP Baru Menurut Teori Keadilan John Rawls , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Fa'iz Subandi, KEDUDUKAN CORPORATE GUARANTEE DENGAN CROSS COLLATERAL DAN CROSS DEFAULT SAAT CHANGE OF CONTROL DALAM GROUP COMPANY: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 185 K/Pdt/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mario Mulatua Tinambunan, Zakly Hanafi Ahmad, Aditya Romadhon, AUTHORITY-CAPACITY MISMATCH DALAM PENANGANAN PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE: STUDI ELECTORAL GOVERNANCE BAWASLU DAN SATPOL PP KOTA JAMBI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ratih Anindhita, Istijab, Humiati, Analisis Yuridis Kewajiban Orang Tua dalam Mencegah Perkawinan Anak Perspektif Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.