PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KHALWAT MELALUI HUKUM ADAT (Studi Kasus di Kecamatan Indrapuri)
- Authors
-
-
Adha Faydul Qadir
Universitas AbulyatamaAuthor -
Jummaidi Saputra
Universitas AbulyatamaAuthor -
Putra Aguswandi
Universitas AbulyatamaAuthor
-
- Keywords:
- Khalwat, Hukum Adat, Penyelesaian Sengketa, Aceh
- Abstract
- Permasalahan khalwat di Aceh merupakan salah satu bentuk pelanggaran norma syariat Islam yang masih sering terjadi di masyarakat. Dalam praktiknya, penyelesaian tindak pidana khalwat tidak hanya dilakukan melalui jalur formal, tetapi juga melalui mekanisme hukum adat yang berlaku di tingkat gampong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian tindak pidana khalwat melalui hukum adat di Kecamatan Indrapuri serta bentuk sanksi adat yang diberikan kepada pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparatur gampong serta studi dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus khalwat dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan perangkat gampong, tokoh masyarakat, dan keluarga pelaku. Proses ini menekankan pada penyelesaian secara kekeluargaan dan pemulihan hubungan sosial. Adapun sanksi yang diberikan berupa denda, permintaan maaf, hingga pengusiran dari gampong, tergantung pada tingkat pelanggaran.Dapat disimpulkan bahwa hukum adat masih efektif digunakan dalam menyelesaikan kasus khalwat karena lebih mengutamakan nilai keadilan sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat.
- References
-
Aguswandi, P. (2021). AL-AHKAM : Jurnal Syari’ah dan Peradilan Islam Vol 1 No. 2 Tahun 2021. 1(2), 88–100.
Aprilia, F. (2024). Analisis Peran Tuha Peut Terhadap Penyelesaian Sengketa Adat Pertunangan Modern di Gampong Alue Awe Kota Lhokseumawe Analysis of the Role of Tuha Peut in the Settlement of Modern Engagement Customary Disputes in Alue Awe Village , Lhokseumawe City. 4(3), 2022–2031.
Fuadi, Z. (2025). Mekanisme Penyelesaian Kasus Khalwat Secara Adat Di Kabupaten Aceh Besar The Customary Mechanism of Resolving Khalwat Cases in Aceh Besar Regence. 2(2), 179–197. https://doi.org/10.58824/jdls.v2i2.450
Intan, C., Darlian, R., & Melayu, H. A. (2025). Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Aceh Terkait Qanun Pokok - Pokok Syari ’ at Islam : Telaah Prinsip - Prinsip Siyasah Dusturiyah Implementation Of Special Autonomy In Aceh Regarding Qanun Principles Of Islamic Sharia : Examining The Principles Of Siyasah Dusturiyah. 05(01), 25–43.
Muhamad, A., Nasoha, M., Atqiya, A. N., & Maxnuun, L. (2025). Pancasila Sebagai Landasan Pembentukan Hukum Adat dalam Konteks Negara Hukum Indonesia. 2.
Syahputra, M. R., Yulis, S., & Subaidi, J. (2023). PENYELESAIANNYA MENURUT QANUN JINAYAT ACEH.
Nasution, A. Hukum Islam dan Perilaku Sosial. Medan: Universitas Sumatra Utara Press. 2020.
Sudarsono, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
Soejono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2005.
Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif Dan R&D Bandung: Alfa Beta, 2012.
Syamsul Bahri, Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Sebagai Bagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tahun 2012.
- Downloads
- Published
- 2026-09-03
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Qusjairi, Anhar Nasution, Putra Aguswandi, Muhammad Arizka Wahyu, IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) YANG MEMILIKI ALAT KOMUNIKASI PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANDA ACEH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Selvyana, Nur Rahmah, ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ATAS DATA PRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG -UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mikail Abel Pratama, Anastasya Olivia Napitupulu, Jihaan Amalia, Raja Siti Jalilah Nafisah, KEGAGALAN FUNGSI PPK DAN KONSULTAN PENGAWAS SEBAGAI CELAH KERUGIAN KEUANGAN NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, Rancangan Amandemen Kelima UUD 1945: Fondasi Konstitusional Agar Indonesia Menjadi Negara Super Power , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hermin Furlinda, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DISERTAI PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NOMOR 50/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG DAN NOMOR 51/PID.SUS-ANAK/2024/PN PLG) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mochammad Imam Chamdillah, Ronny Winarno, Humiati, TINJAUAN YURIDIS PASAL 240 AYAT (1) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF DI DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shinta Dwi Ambarwati, Rini Winarsih, Muhammad Andri, PEMBATASAN PELAKSANAAN HIBAH WASIAT KARENA HAK LEGITIME PORTIE AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2665/K/PDT/2019) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shinta Dwi Ambarwati, Rini Winarsih, Muhammad Andri, PEMBATASAN PELAKSANAAN HIBAH WASIAT KARENA HAK LEGITIME PORTIE AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2665/K/PDT/2019) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ghina Nabila, Kms. M. Galfadillah Akbar Zabril, MICROSEISMIC MONITORING SYSTEM DAN ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY DALAM MEKANISME PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN ILEGAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohamad Syam Ma'arif, Tubagus Ardi Permana, DIGITALISASI SERTIFIKAT TANAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aulia Ganishya Namira Poernomo, TINJAUAN TERHADAP HIPERSEKSUALITAS SUAMI SEBAGAI ALASAN POLIGAMI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.