TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KEBENARAN FORMIL DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK
- Authors
-
-
Muhammad Adi Vickram
Universitas Islam IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Notaris, Akta Autentik, Kebenaran Formil, Tanggung Jawab Notaris, Asas Kehati-hatian
- Abstract
- Notaris sebagai pejabat umum memiliki kedudukan penting dalam memberikan kepastian hukum melalui akta autentik. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat karena pembuatannya harus memenuhi persyaratan formil sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam praktik, persoalan dapat timbul ketika keterangan yang diberikan oleh para penghadap tidak benar atau ketika Notaris tidak melakukan pemeriksaan dan pemenuhan prosedur formil sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran formil dalam pembuatan akta autentik serta akibat hukum yang timbul apabila persyaratan formil tidak terpenuhi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus secara terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran formil berkaitan dengan kewenangan Notaris, identitas para penghadap, prosedur menghadap, pembacaan, penandatanganan, serta pemenuhan persyaratan formil akta. Notaris pada prinsipnya tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dari keterangan para pihak sepanjang Notaris telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar profesi. Namun, kelalaian dalam memenuhi dan memeriksa persyaratan formil dapat menimbulkan akibat hukum secara perdata, administratif, etik, maupun bentuk pertanggungjawaban lainnya sesuai dengan jenis pelanggaran. Oleh karena itu, asas kehati-hatian harus diperkuat dalam setiap tahapan pembuatan akta autentik untuk mempertahankan kekuatan pembuktian dan perlindungan hukum bagi para pihak.
- References
-
Adjie, Habib. (2017). Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama.
Anshori, Abdul Ghofur. (2018). Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta: UII Press.
Fuady, Munir. (2014). Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Harahap, M. Yahya. (2017). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.
Mertokusumo, Sudikno. (2009). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
Salim H.S. (2015). Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta. Jakarta: Rajawali Pers.
Sjaifurrachman dan Habib Adjie. (2011). Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Bandung: Mandar Maju.
Subekti. (2008). Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-09-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ani Kumala Sari, Fauziyah, TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM MENJAMIN SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) DI TINGKAT SEKOLAH DASAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indra Kurniawan, TANGGUNG JAWAB HUKUM KORPORASI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN: STUDI LITERATUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shinta Putri Defi, KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA SELAKU PENJAMIN KEBENDAAN DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dahliah Dahliah, Ibnu Qoyyim, Fitriani S, Irsyad Dahri, Extraterritorial Human Rights Obligations Korporasi Multinasional: Antara Soft Law dan Hard Law dalam Kerangka UN Guiding Principles on Business and Human Rights , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ratih Anindhita, Istijab, Humiati, Analisis Yuridis Kewajiban Orang Tua dalam Mencegah Perkawinan Anak Perspektif Pasal 26 Ayat (1) Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Intan Oslintia Lestari, Khilma Fidina, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK DIBAYARKANNYA UPAH LEMBUR KEPADA PEKERJA OUTSOURCING OLEH PERUSAHAAN “X” MELALUI YAYASAN “Y” BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 35 TAHUN 2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adna Vika Aristiyani, Hudi Yusuf, KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ghina Nabila, Kms. M. Galfadillah Akbar Zabril, MICROSEISMIC MONITORING SYSTEM DAN ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY DALAM MEKANISME PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN ILEGAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Phandu Ahmad Syariffudin, ANALISIS YURIDIS REKAYASA LAPORAN KEUANGAN PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK SEBAGAI DUGAAN PENIPUAN PASAR MODAL BERDASARKAN PASAL 90 UNDANG -UNDANG PASAR MODAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Athma Anna Salsabila, Rosalinda Elsina Latumahina, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS JUAL BELI TANAH YANG TELAH DILUNASI NAMUN TIDAK DIAKUI PENJUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.