EFEKTIVITAS PENERTIBAN CANGKUL PADANG (ALAT TANGKAP SEJENIS PUKAT TRAWL) DI DANAU LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA LINGKUNGAN
- Authors
-
-
Sahrizal
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama, Aceh BesarAuthor
-
- Keywords:
- penertiban, cangkul padang, Danau Lut Tawar, hukum pidana lingkungan, hukum perikanan
- Abstract
- Penggunaan alat tangkap cangkul padang di Danau Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah masih menjadi permasalahan dalam pengelolaan sumber daya perikanan dan perlindungan lingkungan hidup. Alat tangkap tersebut memiliki daya tangkap tinggi dan berpotensi menangkap ikan tanpa memperhatikan ukuran, jenis, maupun musim pemijahan sehingga dapat mengganggu kelestarian sumber daya ikan dan keseimbangan ekosistem danau. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran hukum dalam praktik cangkul padang, menganalisis penegakan hukum pidana lingkungan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, serta mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum dan upaya konservasi sumber daya perairan di Danau Lut Tawar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Tengah, anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, Reje Kampung Toweren Toa, serta dua orang nelayan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik cangkul padang berpotensi melanggar ketentuan hukum perikanan dan perlindungan lingkungan karena dapat mengancam keberlanjutan sumber daya ikan. Penegakan hukum telah dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, pengawasan, patroli, teguran, dan penertiban. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, faktor ekonomi nelayan, kebiasaan penggunaan alat tangkap, serta keterbatasan pengawasan. Diperlukan pengawasan berkelanjutan, penguatan koordinasi antarinstansi, edukasi masyarakat, dan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan.
- References
-
Akib, M. (2014). Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional. Jakarta: Rajawali Pers.
Chomariyah. (2017). Hukum Perikanan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Food and Agriculture Organization. (1995). Code of Conduct for Responsible Fisheries. Rome: FAO.
Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2021). Modul Pengoperasian Alat Tangkap Pukat (Trawl). Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Muhammad, A. (2004). Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Rahmadi, T. (2020). Hukum Lingkungan di Indonesia. Depok: Rajawali Pers.
Soekanto, S. (2004). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Wiadnyana, N. N., & Kamal, M. M. (2015). Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Danau Lut Tawar Aceh Tengah. Takengon: AMAFRAD Press.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan.
- Downloads
- Published
- 2026-09-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Bayu Samudra, BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023: ANALISIS KRITIS ASAS NEMO JUDEX IN CAUSA SUA DAN AKIBAT HUKUMNYA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ridwan Hardiawan, Yana Sukma Permana, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Perliyuda, ANALISIS KOMPARATIF KEWENANGAN OMBUDSMAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA DAN DENMARK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ade Lidya Siregar, Alia Rukmana, Irsyad Dhahri Samad, STARLINK DAN TANTANGAN KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TECHNOLOGICAL DIPLOMACY PADA PERKEMBANGAN DIPLOMASI KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yadin, Asep Thobibudin Qolyubi, Muhammad Arsjad Yusuf, ANALISIS HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI NARAPIDANA DALAM MENEKAN TINGKAT RESIDIVISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR. , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Selvyana, Nur Rahmah, ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ATAS DATA PRIBADI PASCA BERLAKUNYA UNDANG -UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Apriansyah, Rezki Gilardino, Irsyad Dahri, PERANG DINGIN TEKNOLOGI: ANALISIS KONFLIK AS DAN TIONGKOK DI BALIK ISU PEMBLOKIRAN TIKTOK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aril Hamsah, Tiwah Nur Alifta Asfaril, Muh Mufli Khairan, Irsyad Dahri, PENYELESAIAN SENGKETA DIPLOMATIK MELALUI NEGOSIASI DAN MEDIASI HUKUM INTERNASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yahya Rabbi Radhiyya, Rayssa Salsabilia Putri, Tina Nurwulan, Moch. Hoerul Gunawan, EVOLUSI INSTITUSIONALISASI ARBITRASE SYARIAH: ANALISIS LEGAL-HISTORIS TRANSFORMASI BAMUI MENJADI BASYARNAS DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mochammad Imam Chamdillah, Ronny Winarno, Humiati, TINJAUAN YURIDIS PASAL 240 AYAT (1) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF DI DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.