TINJAUAN YURIDIS PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE TERHADAP KASUS DIREKTUR PERTAMINA (PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS -TPK/2024/PN.JKT PST)
- Authors
-
-
Phandu Ahmad Syariffudin
Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Business Judgment Rule, Fiduciary Duty, Badan Usaha Milik Negara, Tanggung Jawab Direksi, Tata Kelola Perusahaan
- Abstract
- Artikel ini membahas penerapan prinsip Business Judgment Rule (BJR) sebagai instrumen perlindungan hukum bagi direksi perseroan terbatas, khususnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dengan fokus pada kasus Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan, sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 12/Pid.sus-TPK/2024/PN.JKT PST. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini mengkaji sejauh mana Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengakomodasi BJR serta apakah keputusan Karen Agustiawan dalam pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) dapat dibenarkan berdasarkan prinsip tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BJR tidak diatur secara eksplisit, prinsip ini tersirat dalam Pasal 97 ayat (2) dan ayat (5) UU PT, yang membebaskan direksi dari tanggung jawab pribadi apabila memenuhi empat syarat kumulatif, yaitu tidak adanya kesalahan atau kelalaian, itikad baik dan kehati-hatian, tidak adanya benturan kepentingan, serta telah dilakukannya tindakan pencegahan kerugian. Kasus Karen Agustiawan menunjukkan bahwa keempat syarat tersebut tidak terpenuhi, karena keputusan pengadaan diambil tanpa kajian kelayakan yang memadai, tanpa persetujuan RUPS, dan menimbulkan kerugian keuangan negara yang signifikan. Artikel ini menyimpulkan bahwa perlindungan BJR bersifat bersyarat, bukan mutlak, dan penerapannya terhadap direksi BUMN harus tetap selaras dengan prinsip Good Corporate Governance dan kepastian hukum.
- References
-
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.nKitab Undang-Undang Hukum Pidana.nUndang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.nUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.nUndang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.nPutusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pid.sus-TPK/2024/PN.JKT PST.nAbbas, M. N. M. (2021). Perlindungan hukum terhadap debitor dari penyalahgunaan keadaan dalam kontrak baku perjanjian kredit bank (Skripsi). Universitas Hasanuddin.nAmiruddin, & Asikin, Z. (2006). Pengantar metode penelitian hukum. Jakarta: Sinar Grafika.nAnsari, T. S., Sahrasad, H., & Iryadi, I. (2020). Indonesian state-owned enterprises (BUMN or SOEs) and the urgency of implementation of principle of business judgment rule. Jurnal Cita Hukum, 8(1), 167–169.nAtmoko, D., & Hutagalung, J. (2022). Pengantar hukum perusahaan. Malang: Literasi Nusantara Abadi.nDewi, S. (2021). Aspek hukum perseroan terbatas. Solok: Insan Cendikia Mandiri.nDisemadi, H. S., Yusro, M. A., & Shaleh, A. I. (2020). Perlindungan hukum keputusan bisnis direksi BUMN melalui business judgement rule doctrine. Jurnal Jurisprudence, 10(1), 129.nHartono, R. N., Sriwati, & Rini, W. S. D. (2021). Kerugian keuangan negara pada badan usaha milik negara (BUMN) dalam perspektif doktrin business judgement rule. KELUWIH: Jurnal Sosial dan Humaniora, 2(1), 23–33.nHendrawan, D., Dewi, E. F., Sukarno, S., & Mirzanti, I. R. (2020). Application of the principles of business judgment in the authoritative function of directors of limited liability company in Singaporean and Indonesian legal perspectives. Academic Journal of Interdisciplinary Studies, 9(3), 96.nHirman, Purwati, Y., & Nugroho, S. S. (2017). Hukum perseroan terbatas. Solo: Pustaka Iltizam.nJanuarsyah, M. P. Z., Priyatno, D., Winata, A. S., & Hidayat, K. (2022). Penerapan doktrin business judgment rule dalam perkara tindak pidana korupsi Karen Agustiawan. Jurnal Ius Constituendum, 7(1).nKartika, H. T. (2021). Corporate governance. Yogyakarta: Deepublish.nKarunia, R. L. (2021). Good corporate governance (GCG) dan komite audit. Jakarta: Zurra Infigro Media.nMahmud Marzuki, P. (t.t.). Penelitian hukum (Edisi revisi, cet. 12). Jakarta: Prenada Media Group.
- Downloads
- Published
- 2026-08-30
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Phandu Ahmad Syariffudin, ANALISIS YURIDIS REKAYASA LAPORAN KEUANGAN PT TIGA PILAR SEJAHTERA FOOD TBK SEBAGAI DUGAAN PENIPUAN PASAR MODAL BERDASARKAN PASAL 90 UNDANG -UNDANG PASAR MODAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Saira Shabrina, Rahmatullah Ayu Hasmiati, Rio Arif Pratama, ALOKASI RISIKO TERHADAP PERJANJIAN ANTARA PENUMPANG DAN PEMILIK USAHA KAPAL LONGBOAT DI KOTA BANGUN: STUDI PRAKTIK DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, RANCANGAN AMANDEMEN KELIMA UUD 1945 : FONDASI KONSTITUSIONAL AGAR INDONESIA MENJADI NEGARA SUPER POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Felicia Trixie Fernanda, PENERAPAN ASAS MOTIVASI DALAM PENGUJIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA OLEH HAKIM: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 02/G/2017/PTUN-PLG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rinto Setiyawan, Alessandro Rey Nearson, Prayogi Restia Saputra, Rancangan Amandemen Kelima UUD 1945: Fondasi Konstitusional Agar Indonesia Menjadi Negara Super Power , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yafet Febrian Valentino Tololiu, AKTA NOMINEE SEBAGAI CELAH HUKUM: ANALISIS KRITIS TERHADAP PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhamad Rio Diva Nagara, Yesi Aprilia, Dinda Areta Arkananta, LEGAL UNCERTAINTY IN THE BUSINESS JUDGMENT RULE DOCTRINE FOR STATE -OWNED ENTERPRISE DIRECTORS IN FACING CORRUPTION LIABILITY , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aldira Novyardi, Amelia Febrina Rusdian, Delia Cahya Rani, Revita Ardi Ningtyas, Tiar Saurmauli Pasaribu, Tiara Febrianti, MENUMBUHKAN JIWA NASIONALISME: EDUKASI BELA NEGARA UNTUK GENERASI Z , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yayang, John Frederick Riquelme Hangoluan Silaban, St Nurfadhillah, Irsyad Dahri, TEKNOLOGI SEBAGAI INSTRUMEN DAN ARENA HUBUNGAN DIPLOMATIK: KAJIAN ATAS DIPLOMASI DIGITAL DAN DIPLOMASI TEKNOLOGI DI ABAD KE-21 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Resta Jaelani, Dede Agus, Rully Syahrul Mucharom, KETIDAKSESUAIAN INFORMASI LABEL PRODUK CAIRAN ROKOK ELEKTRIK DI KECAMATAN CURUG, KABUPATEN TANGERANG DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, REFORMULASI PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.