LEGITIMASI PEMBUKTIAN ALAT BUKTI HASIL AI GENERATIF DALAM HUKUM ACARA PERDATA DAN PIDANA DI INDONESIA
- Authors
-
-
Albet Maulana Rahmawan
Universitas LampungAuthor -
Ahmad Lukman Nul Hakim
Universitas LampungAuthor -
Fairuz Ramadhansyah
Universitas LampungAuthor
-
- Keywords:
- Alat Bukti, Kecerdasan Buatan Generatif, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, UU ITE
- Abstract
- Perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif (generative AI) telah menghadirkan tantangan yuridis baru bagi sistem pembuktian di Indonesia, khususnya berkaitan dengan kemampuan teknologi tersebut untuk menghasilkan data, dokumen, citra, suara, maupun rekonstruksi peristiwa yang menyerupai realitas namun sesungguhnya bersifat sintetis. Artikel ini bertujuan menganalisis keabsahan (admissibility) hasil AI generatif sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana di Indonesia, serta merumuskan standar pembuktian digital yang relevan untuk menjawab tantangan manipulasi digital yang semakin canggih. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang menelaah Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka hukum pembuktian Indonesia saat ini belum secara eksplisit mengatur kedudukan hasil AI generatif sebagai alat bukti tersendiri, sehingga produk AI generatif hanya dapat diakomodasi secara tidak langsung melalui konstruksi 'perluasan alat bukti' sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ITE, dengan tetap tunduk pada syarat formil dan materiil berupa autentikasi, integritas, dan keterlacakan asal-usul data (provenance). Kekosongan hukum ini menimbulkan risiko besar berupa penggunaan konten AI generatif hasil manipulasi (deepfake) sebagai sarana rekayasa alat bukti, sementara hakim belum memiliki pedoman baku untuk menilai reliabilitas teknis produk AI di persidangan. Artikel ini merekomendasikan perlunya standar pembuktian digital berlapis yang mengintegrasikan uji forensik digital, keterangan ahli AI, dan prinsip audit-trail algoritmik ke dalam hukum acara perdata dan pidana, termasuk dalam pembahasan Rancangan KUHAP yang baru.
- References
-
DASAR HUKUM
Indonesia. Herzien Inlandsch Reglement (HIR).
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.
ARTIKEL JURNAL
Allen, Ronald J. “Artificial Intelligence and Evidence.” Northwestern University Law Review, Vol. 113, No. 2, 2019: 353–372.
Gascón Inchausti, Fernando. “Regulating the Use of AI in Civil Proceedings.” Pázmány Law Review, Vol. 12, No. 1, 2025: 183–211. https://doi.org/10.55019/plr.2025.1.183-211.
Hanafi & Fitri, Muhammad S. “Implikasi Yuridis Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.” Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 1, 2020: 101–115.
Hukom, Robert & Martinus. “The Effectiveness of Artificial Intelligence in Judicial Decision-Making in Indonesia.” Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 3, No. 1, 2025: 1032–1051. https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2298.
ICJR. “Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, ICJR Dorong Pemerintah Atur Ulang Kedudukan Bukti Elektronik.” https://icjr.or.id/.
Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara. “Paradoks Pembuktian Hukum Pidana di Era Transisi: Manipulasi Bukti Digital Berbasis Deepfake dalam Sistem Pembuktian Terbuka KUHAP Baru.” 2026.
Juliantama, Yusuf, Supriatna, Dadang, & Djuniarsono, R. “Analisis Kekuatan dan Nilai Pembuktian CCTV sebagai Alat Bukti Digital dalam Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016).” Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 14, No. 6, 2025.
Kurniawan, Febrian & Susanti, Pipi. “Penggunaan Artificial Intelligence dalam Analisis Putusan dan Pemeriksaan Bukti Elektronik: Tinjauan Hukum Acara di Indonesia.” Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 2025.
Rahmawati, D. & Kusuma. “Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata.” Jurnal Panorama Hukum, Vol. 9, No. 2, 2024: 150–160.
Rosyadi, Safriansyah Yanwar & Hoesein, Zainal Arifin. “Pembaruan Hukum di Era Digital: Aspek Hukum terhadap Validitas Hasil Analisis Artificial Intelligence Sebagai Alat Bukti Dalam Penegakan Hukum Pidana Pertambangan.” Judge: Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 3, 2025: 563–577.
Septiawan, Rendi. “Konvergensi Hukum Acara Perdata dan Teknologi Informasi: Menuju Tata Laksana Peradilan Berbasis Artificial Intelligence (AI).” Journal of Innovative and Creativity, 2025.
Simamarta, Anggi Sri Haryati & Varilyno, Hanum Meutia. “Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Dokumen Digital dalam Persidangan Perdata pada Era Paperless Court.” Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 16, No. 6, 2026.
Soroinda, Disriani Latifah & Nasution, Anandri Annisa Rininta Soroinda. “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata.” Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 52, No. 2, 2022: 386. https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3344.
Sugiarto, Enan. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata.” Rechtidee, Vol. 11, No. 2, Desember 2016.
BUKU
Abbott, Ryan. The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
- Downloads
- Published
- 2026-08-24
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Albet Maulana Rahmawan, Karina Naira Ozora, Shafa Marwa Alfa Putri, Az Zahra Adung, IMPLEMENTASI PRINSIP ENVIRONMENTAL, SOCIAL, AND GOVERNANCE (ESG) TERHADAP DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE DIREKSI KORPORASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Wilma Silalahi, Agusman, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI ATAS KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI INDONESIA: ANALISIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF, PERDATA, DAN PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Laura Adry Utami, Dede Admaudin, PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raisa Alifia Nur Azizah, Dede Agus, Efriyanto, TINJAUAN YURIDIS PENOLAKAN EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PDT.G/2024/PN BNR) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ludgerus Sixtian Artasetiade, Akbar Sayudi, TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PEMALSUAN SURAT DALAM PROSES PENGALIHAN HAK ATAS TANAH (Studi Komparatif KUHP Lama dan KUHP Baru terhadap Putusan PN Bantul Nomor 260-264/Pid.B/2025/PN Btl) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dinda Azka Aulia, Chika Ardellia Khanza, Safa Aqila Ilzan, Aryuni Fajriah Sabrina, Chairunnisa Ardiyanti, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN DENGAN GANGGUAN MENTAL: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 62/Pid.B/2024/PN Adl , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Sahrizal, EFEKTIVITAS PENERTIBAN CANGKUL PADANG (ALAT TANGKAP SEJENIS PUKAT TRAWL) DI DANAU LUT TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA LINGKUNGAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Peptimel Silitonga, Rinaldy Amrullah, Refi Meidiantama, Firganefi Firganefi, Aisyah Muda Cemerlang, ANALISIS PEMIDANAAN DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA DENGAN JUMLAH TERBATAS (Studi Putusan Nomor 3367 K/Pid.Sus/2025) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Cahaya Pertiwi Putri Hamid, Konsinyasi sebagai Instrumen Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Sengketa Perikatan Perdata Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, Zakia Syarika Zulkifli, GASLIGHTING SEBAGAI BENTUK KEKERASAN PSIKIS TERSEMBUNYI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PSIKOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Fid'a Rosin Muslim, Wilma Silalahi, REKONSTRUKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KEKERASAN BERULANG DALAM RELASI PERSONAL: STUDI KASUS TAUFIK HIDAYAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.