PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYALAHGUNAAN DEEPFAKE BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG ITE BARU
- Authors
-
-
Albert Andre Saturnus
Universitas Pendidikan GaneshaAuthor
-
- Keywords:
- deepfake; kecerdasan buatan; pertanggungjawaban pidana; UU ITE; perlindungan hukum
- Abstract
- Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah melahirkan fenomena deepfake rekayasa digital yang mampu menghasilkan konten visual dan audio sintetis dengan tingkat kemiripan yang sulit dibedakan dari aslinya. Di Indonesia, penyalahgunaan deepfake telah berkembang menjadi ancaman nyata, khususnya dalam kasus penipuan finansial dan penyebaran konten pornografi nonconsensual (revenge porn). Penelitian ini bertujuan mengkaji kecukupan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE (UU ITE Baru) dalam menjerat pelaku penyalahgunaan deepfake. Menggunakan metode yuridis normatif yang didukung pendekatan komparatif dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa meski UU ITE Baru mengalami pembaruan signifikan, terdapat celah hukum yang melemahkan efektivitas penegakan hukumnya. Pasal-pasal yang ada belum mendefinisikan deepfake secara eksplisit sebagai entitas hukum tersendiri, sehingga penerapan Pasal 27, 28, dan 35 masih memerlukan penafsiran ekstensif yang rentan terhadap ketidakpastian hukum. Penelitian ini merekomendasikan kriminalisasi khusus terhadap pembuatan dan penyebaran deepfake ilegal serta penguatan mekanisme pembuktian berbasis forensik digital.
- References
-
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
Buku
Clough, J. (2010). Principles of cybercrime. Cambridge University Press.
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian hukum (Ed. rev.). Kencana Prenada Media Group.
Moeljatno. (2008). Asas-asas hukum pidana (Ed. 8). Rineka Cipta.
Rahardjo, S. (2014). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.
Artikel Jurnal, Laporan, dan Sumber Lain
Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2024). Laporan pengawasan pemilu 2024: Ancaman disinformasi digital dan deepfake. Bawaslu RI.
Cahyadi, A., & Ramadhan, F. (2024). Standar pembuktian kejahatan siber berbasis artificial intelligence di pengadilan Indonesia. Jurnal Hukum dan Teknologi Indonesia, 5(1), 45–67.
Chesney, R., & Citron, D. K. (2019). Deep fakes: A looming challenge for privacy, democracy, and national security. California Law Review, 107(6), 1753–1820.
Citron, D. K. (2022). The case for a federal deepfake prohibition. University of Colorado Law Review, 93(2), 401–463.
Cyber Civil Rights Initiative. (2022). 2022 CCRI survey results: Non-consensual pornography and deepfakes. CCRI.
Cyberspace Administration of China. (2022). Provisions on the management of deep synthesis internet information services. CAC.
Djafar, W. (2024). Reformasi UU ITE 2024 dan tantangan perlindungan kebebasan berekspresi di era kecerdasan buatan. Jurnal Hak Asasi Manusia, 15(1), 12–34.
European Parliament. (2024). Artificial Intelligence Act (Regulation EU 2024/1689). Official Journal of the European Union.
INTERPOL. (2021). Cybercrime threats during COVID-19 and beyond: INTERPOL report.
Jeong, A. (2021). Regulating deepfakes: Legal and ethical considerations. Harvard Journal of Law & Technology, 34(2), 615–658.
Kim, S. (2021). South Korea’s response to deepfake pornography: Legal analysis and policy implications. Asian Journal of Law and Society, 8(3), 589–612.
Komnas Perempuan. (2023). Catatan tahunan 2023: Kekerasan berbasis gender online dan tantangan keadilan digital.
LPSK. (2023). Laporan tahunan 2023: Perlindungan korban kekerasan berbasis teknologi.
Lim, M. (2020). The politics of cyber law: Internet and the ITE Law in Indonesia. Indonesia and the Malay World, 48(140), 86–103.
Mirsky, Y., & Lee, W. (2021). The creation and detection of deepfakes: A survey. ACM Computing Surveys, 54(1), 1–41.
Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Statistik penanganan pengaduan konsumen dan masyarakat: Laporan triwulan III 2023.
Setiawan, B. (2023). Literasi hukum digital aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan berbasis AI di Indonesia. De Jure, 23(2), 201–218.
Simons, M. (2020). Platform liability for AI-generated content: Navigating between strict and negligence standards. Journal of Internet Law, 24(3), 1–15.
Tolosana, R., Vera-Rodriguez, R., Fierrez, J., Morales, A., & Ortega-Garcia, J. (2020). Deepfakes and beyond: A survey of face manipulation and fake detection. Information Fusion, 64, 131–148.
Vaccari, C., & Chadwick, A. (2020). Deepfakes and disinformation: Exploring the impact of synthetic political video on deception, uncertainty, and trust in news. Social Media + Society, 6(1), 1–13.
Wahyudi, R., & Prabowo, H. (2022). Celah hukum dalam penanganan kejahatan deepfake menurut UU ITE dan KUHP Indonesia. Padjadjaran Journal of Law, 9(3), 412–435.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-06-25
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Ken Sofya Arini, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN DALAM LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN PUBLIK DITINJAU MELALUI TEORI KEPASTIAN HUKUM (Perbandingan Peraturan Indonesia Dan Belanda) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Rasya Yorika, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI INVESTOR DALAM INITIAL COIN OFFERING MELALUI KEPASTIAN HUKUM ATAS KEDUDUKAN TOKEN SEBAGAI BENDA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Intan Oslintia Lestari, Khilma Fidina, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TIDAK DIBAYARKANNYA UPAH LEMBUR KEPADA PEKERJA OUTSOURCING OLEH PERUSAHAAN “X” MELALUI YAYASAN “Y” BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA DAN PERATURAN PEMERINTAH NO 35 TAHUN 2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Adelia Nelma Mutiara, REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TANAH ADAT DALAM RUU ADMINISTRASI PERTANAHAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 64/PUU-XXIV/2026: ANTARA KEPASTIAN SERTIFIKAT DAN KEADILAN SUBSTANTIF , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rasya Aika Fadhila, Diana Febri Nauli Purba, Muhammad Dzikri Sulaeman, Mahmud Aqil, PROBLEMATIKA PENGAKUAN DAN ESKESUSI PUTUSAN PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP HAK ASUH ANAK DAN NAFKAH PASCA PERCERAIAN : STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DENPASAR NOMOR 313/PDT.G/2021/PA.DPS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Afiq Alfi Fairuz Sudirman, Tenri Dzulqaidah Nur, Nur Aprilia Umar, Irsyad Dahri, PERLINDUNGAN KOMUNIKASI DIPLOMATIK DI ERA DIGITAL: RELEVANSI PASAL 27 KONVENSI WINA 1961 TERHADAP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadya Septiani, Sulkiah Hendrawati, Wahyudi, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA RITEL DALAM PRAKTIK TARGET PENJUALAN PRODUK BERDASARKAN PASAL 88 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 (STUDI KASUS PADA PEKERJA INDOMARET JENDERAL SUDIRMAN II DALAM PENJUALAN MISTER DONUT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hanifah Mutiara Putri Alfarizi, A. Rachmat Wirawan, S.H., M.H., EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PETANI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Novia Safitri, Naqibah Tamimah, Yunda Rahayu Nisrina, PROGRAM MAGANG DI PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA: PENINGKATAN KOMPETENSI MAHASISWA HUKUM TATA NEGARA MELALUI PRAKTIK KEMAHIRAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.