KEPASTIAN HUKUM DAN PARADOKS DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013
- Authors
-
-
Mutiasih Savanah Puti Dinanty
Fakultas Hukum, Universitas PadjadjaranAuthor
-
- Keywords:
- Kepastian hukum, hak pekerja, kreditor preferen, kepailitan
- Abstract
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan pekerja sebagai kreditor preferen dalam perkara kepailitan. Namun, dalam praktik pemenuhan hak pekerja masih menghadapi berbagai kendala yang menimbulkan paradoks antara kepastian hukum secara normatif dan implementasinya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum pemenuhan hak pekerja sebagai kreditor preferen pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 serta pengaturan pemberian pesangon kepada pekerja yang di-PHK karena perusahaan pailit berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 telah memperjelas prioritas pelunasan hak pekerja, sedangkan PP Nomor 35 Tahun 2021 memberikan kepastian mengenai jenis dan besaran hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja karena kepailitan. Meskipun demikian, pemenuhan hak pekerja dalam praktik masih dipengaruhi oleh keterbatasan boedel pailit dan mekanisme pemberesan harta pailit.
- References
-
Budiyono, T. (2013). Problematika Posisi Buruh pada Perusahaan Pailit. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, 42.
Novitasari. (2017). Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor.. Kertha Patrika, 39(2), 89-107.
Slamet, S. R. (2016). Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis dalam Hal Terjadi Kepailitan terhadap Debitor. Forum Ilmiah, 13(1), 52-59.
Amelia, S. P., Widiastiwi, A. R., Camilla, G. R., & Tarina, D. D. Y. (2025). Pemenuhan Hak Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja karena Perusahaan Pailit (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 1/PDT.SUS-PHI/2022/PN GSK). Jurnal Media Hukum Indonesia, 3(3), 192.
Huizink, J. B. (2004). Hukum Kepailitan. Jakarta: Penerbit Buku Hukum.
Husni, L. (2016). Pengantar Hukum Ketenagakerjaan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Rahardjo, S. (2006). Hukum dalam Jagat Ketertiban. Jakarta: UKI Press.
Shubhan, M. H. (2008). Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan. Jakarta: Kencana.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013.
Putusan Mahkamah Agung Nomor 600 K/Pdt.Sus-Pailit/2023.
CNBC Indonesia. (2025). KSPI: 44.069 Buruh Kena PHK dalam Dua Bulan, Ada yang Karena PKPU dan Pailit. Diakses dari https://www.cnbcindonesia.com/news/20250315173629-4-618913/tangis-buruh-di-ri-dihantam-badai-phk-puluhan-ribu-tunggu-nasib-thr.
Saputra, D. (2026). Pelaku Usaha Masih Konsolidasi, Gugatan PKPU dan Pailit Naik Tahun Lalu. Bisnis.com. Diakses dari https://ekonomi.bisnis.com/read/20260303/9/1957369/pelaku-usaha-masih-konsolidasi-gugatan-pkpu-dan-pailit-naik-tahun-lalu.
- Downloads
- Published
- 2026-08-02
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Zahrah Putri Salsabila, Rafalinna Oktatia, Oci Senjaya, Antara Das Sollen dan Das Sein: Kajian Kriminologi terhadap Residivisme dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amelia Fadhillah Ranti, Erna Dewi, Budi Riski Husin, Deni Achmad, Aisyah Muda Cemerlang, TENGGANG WAKTU SEBAGAI INDIKATOR PERENCANAAN : ANALISIS UNSUR TEMPORAL DALAM PASAL 459 KUHP TENTANG PEMBUNUHAN BERENCANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Fa'iz Subandi, KEDUDUKAN CORPORATE GUARANTEE DENGAN CROSS COLLATERAL DAN CROSS DEFAULT SAAT CHANGE OF CONTROL DALAM GROUP COMPANY: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 185 K/Pdt/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Phandu Ahmad Syariffudin, TINJAUAN YURIDIS PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE TERHADAP KASUS DIREKTUR PERTAMINA (PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS -TPK/2024/PN.JKT PST) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Noor Halina, Muhammad Nurcholis Alhadi, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM MALPRAKTIK ALGORITMA: ANALISIS YURIDIS AUTENTIKASI BUKTI DIGITAL BERBASIS KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dodi Adha Fauzi, Isnela Tuharea, Gozi Rumain, HARTA PINANGAN (HARTA MAHAR) DALAM PERKAWINAN ADAT NEGERI TENGATENGA KABUPATEN MALUKU TENGAH: ANALISIS MAZHAB HANAFI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salma Narahaubun, DAMPAK PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA AMBON TERHADAP ADVOKAT: ANALISIS SOSIO-YURIDIS DAN DINAMIKA ETIKA PROFESI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya Adinda, TINJAUAN PENETAPAN HAK NAFKAH IDDAH DAN MUTAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ACARA PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muh Riswan R, M Al Qadry, Lutfiana Ulfa, Irsyad Dahri, DIPLOMASI TRACK TWO LINTAS IMAN: PENGARUH DIALOG ANTARUMAT BERAGAMA DALAM MENEKAN SENTIMEN ANTI-ISLAM DI NEGARA-NEGARA BARAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhafiddin Nezar Yusufi, Muhammad Alaudin Fathan Ghazy, Muhammad Hamzah Al Mustofa, AMBIGUITAS DISKRESI PEMERINTAH DAERAH: INSTRUMEN EFISIENSI ATAU CELAH ABUSE OF POWER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.