EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYIMPANGAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN PETANI
- Authors
-
-
Hanifah Mutiara Putri Alfarizi
Universitas TerbukaAuthor -
A. Rachmat Wirawan, S.H., M.H.
Universitas TerbukaAuthor
-
- Keywords:
- penegakan hukum, pupuk bersubsidi, distribusi, perlindungan petani, efektivitas hukum.
- Abstract
- Penelitian ini mengkaji efektivitas penegakan hukum terhadap penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi di Wonogiri dalam perspektif perlindungan hak petani, mengingat masih sering terjadi kelangkaan, keterlambatan distribusi, serta penjualan di atas harga eceran tertinggi yang berdampak pada kesejahteraan petani. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji permasalahan yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi kepustakaan sehingga diperoleh data primer maupun data sekunder. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi muncul dalam berbagai bentuk, antara lain pengalihan pupuk ke sektor nonpertanian, manipulasi data penerima, keterlambatan penyaluran, penimbunan, hingga praktik pengoplosan pupuk. Penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran tersebut belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan akibat masih lemahnya implementasi regulasi, keterbatasan sumber daya aparat, dan koordinasi antarlembaga yang belum optimal. Hambatan lainnya berasal dari kurang memadainya fasilitas pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta kuatnya kecenderungan penyelesaian perkara melalui jalur nonlitigasi. Dampak yang muncul meliputi peningkatan biaya produksi pertanian dan penurunan produktivitas usaha tani. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, diperlukan penguatan sistem pengawasan, pembaruan data distribusi secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan kesadaran hukum masyarakat agar distribusi pupuk bersubsidi dapat berlangsung lebih tepat sasaran dan mampu menjamin perlindungan hak-hak petani.
- References
-
Schnase, J. L., & Cunnius, E. L. (Eds.). (1995). Proceedings from CSCL '95: The First International Conference on Computer Support for Collaborative Learning. Mahwah, NJ: Erlbaum.
Alhakim, A., & Chai, V. D. (2023). Tindak pidana korupsi terkait pendistribusian pupuk bersubsidi di Indonesia. JATISWARA, 38(3), 340–350.
Alhidayah, P. D., & Hafid, S. F. (2024). Diskriminasi reformasi hukum pertanian: Perjuangan petani untuk mendapatkan akses pupuk subsidi. Responsive Law Journal, 1(2), 89–91.
Fuah, M. (2024). Efektivitas dan fungsi hukum dalam masyarakat perspektif filsafat hukum. Desiderata Law Review, 1(2), 35–44.
Herlambang, E., Guntara, D., & Abas, M. (2023). Optimalisasi pengawasan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dihubungkan dengan Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2023. Binamulia Hukum, 12(1), 47–56.
Mawaddah, F. H., & Haris, A. (2022). Implementasi layanan peradilan bagi penyandang disabilitas perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Sakina: Journal of Family Studies, 6(2).
Mizanulhaq, M. A., Firganefi, & Tamza, F. B. (2025). Tinjauan kriminologis terhadap pelaku kejahatan ekonomi: Studi kasus pengoplosan pupuk di Kalianda, Lampung Selatan. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, 2(3), 347.
Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi.
Qomaruddin, Q., & Sa’diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles, dan Huberman. Journal of Management, Accounting, and Administration, 1(2), 77–84.
Santoso, T., & Zulfa, E. A. (2021). Kriminologi. PT RajaGrafindo Persada.
Simanjuntak, B. (2022). Pengantar kriminologi dan patologi sosial. PT RajaGrafindo Persada.
Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2023). Penelitian hukum normatif. PT RajaGrafindo Persada.
Susanto, D., & Jailani, M. S. (2023). Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ilmiah. QOSIM: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora, 1(1), 53–61.
Syamsuddin, R. (2026). Pendekatan penelitian dalam kajian hukum dan hukum Islam: Normatif, empiris, dan pendekatan hukum Islam. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 4(2), 5311–5316.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. (2013). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131.
Yoserwan, & Mulyati, N. (2021). Hukum pidana ekonomi. PT RajaGrafindo Persada.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-06-25
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Virly Agustin Aldilla, Bayu Prasetyo, Sunariyo, ANALISIS YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU ANAK YANG MEMBUJUK ANAK LAIN MELAKUKAN PERSETUBUHAN (STUDI ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4464 K/PID.SUS/2025) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ainul Yakin Alanami, Syaiful Bahri, Muhammad Ajid Husain, Restorative Justice Berbasis Tasawuf di Lingkungan Pondok Pesantren: Internalisasi Nilai Al-'Afw sebagai Model Penyelesaian Bullying (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Ulum Agung, Malang) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farouk Amir Nahdi, Hudi Yusuf, TANTANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salsabila Elmira Atha Diana, Abdul Hakam Sholahuddin, Tegoeh Tri Wiyono, DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dwi Agung Wibawanto, KEDUDUKAN HUKUM PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENJARAHAN DALAM SITUASI KERUSUHAN MASSA MENURUT KETENTUAN KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raflinov Quraisy, KEPASTIAN HUKUM PEMANFAATAN RUANG BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL DI WILAYAH PERKOTAAN (STUDI PROVINSI DKI JAKARTA DAN BALI) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nasywa Dinda Aqilah, Baso Muhammad Rifqi, Irsyad Dhahri Samad, DIPLOMASI TEKNOLOGI INDONESIA DALAM TATA KELOLA KECERDASAN ARTIFISIAL GLOBAL: ANALISIS YURIDIS ATAS WAICO DAN PERJANJIAN DAGANG DENGAN AMERIKA SERIKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Amanda Sekaringtyas Ramadhani, Muchamad Iksan, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYEBARAN INFORMASI PALSU YANG MERUGIKAN REPUTASI INDIVIDU MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yadin, Asep Thobibudin Qolyubi, Muhammad Arsjad Yusuf, ANALISIS HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI NARAPIDANA DALAM MENEKAN TINGKAT RESIDIVISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR. , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Rahma Rais, Meka Amalia Syahrani, Rezky Amalia Putri, Kurniati, HARMONISASI KEDAULATAN ISLAM DAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.