SEDEKAH YANG DILARANG: ANALISIS FIKIH JINAYAH TERHADAP SANKSI PEMBERI UANG PENGEMIS DALAM PERDA BALIKPAPAN NO. 1/2021
- Authors
-
-
Muhammad Iqbal Latif
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) BalikpapanAuthor
-
- Keywords:
- ta’zir, fikih jinayah, peraturan daerah, pengemis, ketertiban umum
- Abstract
- Fenomena pengemisan di ruang publik perkotaan Balikpapan menimbulkan ketegangan normatif antara anjuran bersedekah dalam ajaran Islam dan kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan yang membatasi pemberian uang kepada pengemis, sebagaimana tercermin dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi sanksi dalam Perda tersebut serta menguji keselarasannya dengan konsep ta’zir dalam Fikih Jinayah. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan menghimpun bahan hukum primer berupa teks Perda dan bahan hukum sekunder berupa kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, antara lain pemikiran alMawardi dan Wahbah al-Zuhayli. Hasil kajian menunjukkan bahwa sanksi administratif dan pidana ringan dalam Perdaberupa teguran, denda, dan kurungan singkatsecara konseptual sejalan dengan karakteristik ta’zir, yakni hukuman yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada kebijakan ulil amri demi mewujudkan maşlahah ’āmmah, serta berorientasi ganda pada fungsi edukatif (tahdzib) dan preventif (zajr), bukan pembalasan semata. Relevansi tersebut bersifat kondisional dan hanya terjaga legitimasinya apabila disertai penyediaan kanal penyaluran sedekah resmi. Artikel merekomendasikan penguatan kerja sama Pemerintah Kota dengan lembaga amil zakat resmi sebagai kebijakan komplementer.
- References
-
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (JDIH BPK RI). (2021). PERDA Kota Balikpapan No. 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. https://peraturan.bpk.go.id/Details/189766/perda-kota-balikpapanno-01-tahun-2021
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. (2017). Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6842.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34.
Al-Mawardi, A. al-H. (2000). Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah. Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah. (Terjemahan Indonesia: Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, penerjemah Fadli Bahri). Darul Falah.
Al-Zuhayli, W. (1997/2011). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Jilid VII: Bab al-’Uqubat). Dar al-Fikr. (Terjemahan Indonesia oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.). Gema Insani.
Audah, A. Q. (1994). Al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad’i. Muassasah al-Risalah.
Ibn Taimiyyah. (t.t.). Al-Siyasah al-Syar’iyyah fi Islah al-Ra’i wa al-Ra’iyyah. Dar al-Fikr.
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.
Aprilsesa, T. D., Suasono, E., Aminah, S., & Abunawas, A. (2023). Politik hukum terhadap masyarakat dilarang memberi uang kepada pengemis (Studi kasus: Kota Pontianak, Kalimantan Barat). Innovative: Journal of Social Science Research, 3(5), 4477–4486. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4990
Hananto, U. D., & Wisnaneni, F. (2016). Pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Diponegoro Law Journal , 5(3), 1–17. https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12195
Kamaludin. (2024). Tinjauan yuridis kewenangan Pemerintah Kota Samarinda menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengemis, anak jalanan, dan gelandangan. DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya , 25(2). http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/8418
Dandapala.com. (2026, 3 Maret). Dekriminalisasi sebagai perubahan peraturan yang menguntungkan terdakwa . https://dandapala.com/article/detail/dekriminalisasi-sebagaiperubahan-peraturan-yang-menguntungkan-terdakwa
Hilman. (2025, 5 Mei). Satpol PP angkut gerobak pengemis di Balikpapan. Katakaltim.com. https://katakaltim.com/satpol-pp-angkut-gerobak-pengemis-di-balikpapan
- Downloads
- Published
- 2026-07-30
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Gresya Tiofani Pakpahan, Dwita Rahma Dayanti, Suci Aulia Ananda Putri, Intan Nuraini, Muhammad Zidan Azzamra, Hendra, PERAN MEDIA SOSIAL TIKTOK SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK DI KALANGAN GENERASI MUDA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Novia Safitri, Naqibah Tamimah, Yunda Rahayu Nisrina, PROGRAM MAGANG DI PENGADILAN NEGERI PALANGKA RAYA: PENINGKATAN KOMPETENSI MAHASISWA HUKUM TATA NEGARA MELALUI PRAKTIK KEMAHIRAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Cynta, Sariyah, Efriyanto, INTERPRETASI HUKUM ATAS MAKSIMAL BESARAN BUNGA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 89 K/PDT/2025) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wira Astha Wijaya, Bieyan Airlangga, INDONESIA DARURAT INTEGRITAS : PENDIDIKAN KARAKTER HARUS DIKEDEPANKAN SEJAK DINI SECARA MENYELURUH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zulkifli Ismail, INVISIBILITAS KEKERASAN TERHADAP LANSIA: REKONSTRUKSI KRITIS ATAS KESENJANGAN REGULASI DAN PRAKTIK PERLINDUNGAN HUKUM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aliffio Danendra, ANALISIS PEMBENARAN HUKUM KEBIJAKAN TARIF RESIPROKAL AMERIKA SERIKAT BERDASARKAN GENERAL AGREEMENT ON TARIFFS AND TRADE , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aura Betharia, Tauran, Indah Prabawati, Firre An Suprapto, EVALUASI APLIKASI JATIM ONLINE SINGLE SUBMISSION (JOSS) DALAM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) JAWA TIMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Deniro Pacino, Dona Raisa Monica, Erna Dewi, Muhammad Farid, Refi Meidiantama, ANALISIS PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Chika Dian Asmarani, Efriyanto, Nuryati Solapari, KEPASTIAN HUKUM ATAS PENGUASAAN TANAH DAN BANGUNAN BEKAS PUSAT KOPERASI UNIT DESA (PUSKUD) JAWA BARAT DI KOTA SERANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 3995 K/Pdt/2023) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aldira Novyardi, Amelia Febrina Rusdian, Delia Cahya Rani, Revita Ardi Ningtyas, Tiar Saurmauli Pasaribu, Tiara Febrianti, MENUMBUHKAN JIWA NASIONALISME: EDUKASI BELA NEGARA UNTUK GENERASI Z , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.