SEDEKAH YANG DILARANG: ANALISIS FIKIH JINAYAH TERHADAP SANKSI PEMBERI UANG PENGEMIS DALAM PERDA BALIKPAPAN NO. 1/2021
- Authors
-
-
Muhammad Iqbal Latif
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) BalikpapanAuthor
-
- Keywords:
- ta’zir, fikih jinayah, peraturan daerah, pengemis, ketertiban umum
- Abstract
- Fenomena pengemisan di ruang publik perkotaan Balikpapan menimbulkan ketegangan normatif antara anjuran bersedekah dalam ajaran Islam dan kebijakan Pemerintah Kota Balikpapan yang membatasi pemberian uang kepada pengemis, sebagaimana tercermin dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. Artikel ini bertujuan menganalisis konstruksi sanksi dalam Perda tersebut serta menguji keselarasannya dengan konsep ta’zir dalam Fikih Jinayah. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan menghimpun bahan hukum primer berupa teks Perda dan bahan hukum sekunder berupa kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, antara lain pemikiran alMawardi dan Wahbah al-Zuhayli. Hasil kajian menunjukkan bahwa sanksi administratif dan pidana ringan dalam Perdaberupa teguran, denda, dan kurungan singkatsecara konseptual sejalan dengan karakteristik ta’zir, yakni hukuman yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada kebijakan ulil amri demi mewujudkan maşlahah ’āmmah, serta berorientasi ganda pada fungsi edukatif (tahdzib) dan preventif (zajr), bukan pembalasan semata. Relevansi tersebut bersifat kondisional dan hanya terjaga legitimasinya apabila disertai penyediaan kanal penyaluran sedekah resmi. Artikel merekomendasikan penguatan kerja sama Pemerintah Kota dengan lembaga amil zakat resmi sebagai kebijakan komplementer.
- References
-
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (JDIH BPK RI). (2021). PERDA Kota Balikpapan No. 01 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. https://peraturan.bpk.go.id/Details/189766/perda-kota-balikpapanno-01-tahun-2021
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum. (2017). Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2017.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6842.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34.
Al-Mawardi, A. al-H. (2000). Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah. Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah. (Terjemahan Indonesia: Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, penerjemah Fadli Bahri). Darul Falah.
Al-Zuhayli, W. (1997/2011). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Jilid VII: Bab al-’Uqubat). Dar al-Fikr. (Terjemahan Indonesia oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.). Gema Insani.
Audah, A. Q. (1994). Al-Tasyri’ al-Jina’i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad’i. Muassasah al-Risalah.
Ibn Taimiyyah. (t.t.). Al-Siyasah al-Syar’iyyah fi Islah al-Ra’i wa al-Ra’iyyah. Dar al-Fikr.
Marzuki, P. M. (2011). Penelitian Hukum (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.
Aprilsesa, T. D., Suasono, E., Aminah, S., & Abunawas, A. (2023). Politik hukum terhadap masyarakat dilarang memberi uang kepada pengemis (Studi kasus: Kota Pontianak, Kalimantan Barat). Innovative: Journal of Social Science Research, 3(5), 4477–4486. https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/4990
Hananto, U. D., & Wisnaneni, F. (2016). Pelaksanaan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Diponegoro Law Journal , 5(3), 1–17. https://doi.org/10.14710/dlj.2016.12195
Kamaludin. (2024). Tinjauan yuridis kewenangan Pemerintah Kota Samarinda menurut Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2017 tentang pengemis, anak jalanan, dan gelandangan. DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya , 25(2). http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/dedikasi/article/view/8418
Dandapala.com. (2026, 3 Maret). Dekriminalisasi sebagai perubahan peraturan yang menguntungkan terdakwa . https://dandapala.com/article/detail/dekriminalisasi-sebagaiperubahan-peraturan-yang-menguntungkan-terdakwa
Hilman. (2025, 5 Mei). Satpol PP angkut gerobak pengemis di Balikpapan. Katakaltim.com. https://katakaltim.com/satpol-pp-angkut-gerobak-pengemis-di-balikpapan
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-07-30
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Gabriel Rahul Rumapea, Janpatar Simamora, KEKUATAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM PERADILAN KONSTITUSIONAL DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Alya Adinda, TINJAUAN PENETAPAN HAK NAFKAH IDDAH DAN MUTAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ACARA PERDATA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadiva Hermanda, ANALISIS PENERAPAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yadin, Asep Thobibudin Qolyubi, Muhammad Arsjad Yusuf, ANALISIS HUKUM TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI NARAPIDANA DALAM MENEKAN TINGKAT RESIDIVISME DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA BOGOR. , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mutiasih Savanah Puti Dinanty, KEPASTIAN HUKUM DAN PARADOKS DALAM PEMENUHAN HAK PEKERJA SEBAGAI KREDITOR PREFEREN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 67/PUU-XI/2013 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Athma Anna Salsabila, Rosalinda Elsina Latumahina, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS JUAL BELI TANAH YANG TELAH DILUNASI NAMUN TIDAK DIAKUI PENJUAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rahmat Mubaroh Mulya Sasmitha, UPAYA DAN PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA IIA TENGGARONG) DALAM PENGULANGAN TINDAK PIDANA ANAK DI KALIMANTAN TIMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Didit Pramudita Darmaputra, Maya Mustika Kartika Sari, TINGKAT KESADARAN POLITIK MAHASISWA PROGRAM STUDI PPKN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA DALAM KONTEKS FENOMENA GOLPUT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Danang Alvianto, Yusuf Gunawan, HUKUMAN MATI UNTUK KORUPTOR: ANALISIS FILSAFAT HUKUM DAN PENERAPANNYA DALAM UNDANG -UNDANG INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Jessica Meyliana Sunarto, Pramukhtiko Suryo Kencono, PENGGUNAAN NARKOTIKA UNTUK KEPENTINGAN MEDIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.