FENOMENA DEEP FAKE SEBAGAI TINDAK PIDANA DI MEDIA SOSIAL TERKAIT DENGAN PENCEMARAN NAMA BAIK
- Authors
-
-
Nafila NurJannah
Universitas Merdeka PasuruanAuthor -
Kristina Sulatri
Universitas Merdeka PasuruanAuthor -
Dwi Budiarti
Universitas Merdeka PasuruanAuthor
-
- Keywords:
- Deep Fake, Pertanggungjawaban Pidana, Alat Bukti Elektronik, Penghinaan, Media Sosial
- Abstract
- Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah mendorong lahirnya teknologi deep fake yang mampu menghasilkan manipulasi gambar, suara, dan video dengan tingkat kemiripan yang tinggi sehingga berpotensi disalahgunakan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang melalui media sosial. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku serta mekanisme pembuktian terhadap konten deep fake yang mengandung unsur penghinaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat dan penyebar konten deep fake berdasarkan Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 serta mengkaji mekanisme pembuktiannya dalam proses peradilan pidana. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuat maupun penyebar konten deep fake dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 telah terpenuhi. Pembuktian tetap mengacu pada sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang dipadukan dengan ketentuan mengenai alat bukti elektronik. Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, hasil pemeriksaan forensik digital, keterangan ahli, serta alat bukti lain yang sah menjadi dasar dalam membentuk keyakinan hakim. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah menyediakan landasan hukum untuk menangani penyalahgunaan teknologi deep fake, namun penerapannya memerlukan pembuktian yang cermat terhadap keaslian dan validitas alat bukti elektronik.
- References
-
Adami Chazawi. 2019. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana Bagian II. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Adami Chazawi. Tindak Pidana Mengenai Penghinaan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
Al Azhar, Muhammad Nuh. Digital Forensik: Panduan Praktis Investigasi Komputer. Jakarta: Salemba Infotek.
Budhijanto, Danrivanto, 2019, Cyberlaw dan Revolusi Industri 4.0, Cetakan Pertama, Logoz Publishing, Bandung.
Budhijanto, Danrivanto, 2026. Rekonstruksi Paradigma Hukum di Era Revolusi Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence) dalam Arsitektur Keadilan Digital. Bandung: Universitas Padjadjaran.
Chesney, Bobby, dan Danielle Citron. 2019. Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security. SSRN/California Law Review.
Gema, Ari Juliano, dkk. Dasar Cyber Security dan Digital Forensik. Yogyakarta: Penerbit Andi.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika.
Hiariej, Eddy O.S. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
Hasibuan, Edi Saputra, 2022, Pengantar Hukum Siber Indonesia, -, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta.
Kenedi, John, 2017, Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, -, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
Kusumadewi, Yessy, Hijriani, Abd Razak Musahib, Ade Risna Sari, Mia Amalia, Mutmainah Nur Qoiri, Manotar Tampubolon, Helda Rahmasari, Stevri Iskandar, dan Muhamad Romdoni. 2022. Hukum Pidana. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram.
Prasad, Ajay, dan Jeetendra Pande. 2016. Digital Forensics. Haldwani: Uttarakhand Open University.
Primadhany, Erry Fitrya, dkk., 2025, Pengantar Hukum Siber Indonesia, -, PT Sada Kurnia Pustaka, Serang-Banten.
Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah, 2020, Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal, Cetakan Pertama, SIGn, Makassar.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-07-27
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Mokhamad Alif Nur Iman, Dwi Budiarti, Humiati, ANALISIS YURIDIS PENJUALAN ROKOK TANPA CUKAI DALAM PERSPEKTIF UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2007 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Rahma Putri Amalia, Heni Siswanto, Rini Fathonah, Ahmad Irzal Fardiansyah, Aisyah Muda Cemerlang, KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DENGAN KORBAN ANAK (Analisis Putusan Nomor 691/Pid.Sus/2024/PN Tjk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ridwan Hardiawan, Yana Sukma Permana, ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN JAMINAN PENSIUN BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NO. 40 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Marsela Vionita Panangi, Rahmia Rachman, Mohammad Saleh, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DALAM SISTEM SERTIFIKAT TANAH ELEKTRONIK MELALUI APLIKASI SENTUH TANAHKU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohamad Syam Ma'arif, Tubagus Ardi Permana, DIGITALISASI SERTIFIKAT TANAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Agi Soma, ANALISIS YURIDIS PUTUSAN ULTRA PETITA DALAM PERKARA PIDANA: Kajian Normatif terhadap Legalitas, Legitimasi, dan Batasan Kewenangan Hakim dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Daniel Reynaldi Lumban Tobing, STATUS HUKUM PERJANJIAN KEMITRAAN PLATFORM DIGITAL DAN PEMENUHAN HAK JAMINAN SOSIAL SERTA UPAH MINIMUM BAGI PEKERJA BEBAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Selfi Sahara, Ahmad Irzal Fardiansyah, Rini Fathonah, Maya Shafira, Dona Raisa Monica, ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN EFEKTIVITAS PENEGAKAN PIDANA ATAS KEKERASAN SEKSUAL ANAK OLEH ORANG TERDEKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wijaya Tri Marta, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, PENGATURAN PERLUASAN DELIK DALAM PASAL 411 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Irwan Sahardi, BATAS WANPRESTASI DAN TINDAK PIDANA DALAM PENGALIHAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Indah Salsabilla Sari, Ujang Charda, Sri Nurchayani, Tindak Pidana Tanpa Hak Menerima, Menyerahkan, Menguasai, Membawa, dan Menyimpan Senjata Api dan Amunisi Dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 06-K/PM.I-05/AD/II/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.