AMBIGUITAS DISKRESI PEMERINTAH DAERAH: INSTRUMEN EFISIENSI ATAU CELAH ABUSE OF POWER
- Authors
-
-
Muhafiddin Nezar Yusufi
UIN Syarif Hidayatullah JakartaAuthor -
Muhammad Alaudin Fathan Ghazy
UIN Syarif Hidayatullah JakartaAuthor -
Muhammad Hamzah Al Mustofa
UIN Syarif Hidayatullah JakartaAuthor
-
- Keywords:
- diskresi, pemerintah daerah, abuse of power, administrasi pemerintahan, hukum tata negara
- Abstract
- Diskresi pemerintah daerah merupakan kewenangan yang secara inheren melekat pada jabatan publik, namun batas normatifnya kerap bersifat elastis dan multitafsir. Di satu sisi, diskresi diperlukan sebagai instrumen efisiensi administratif untuk merespons dinamika lokal yang tidak selalu terantisipasi oleh regulasi. Di sisi lain, fleksibilitas tersebut membuka celah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) yang berpotensi merugikan hak-hak konstitusional warga. Artikel ini menganalisis ambiguitas normatif diskresi pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan komparatif. Penelitian ini menemukan bahwa ketiadaan standar proporsionalitas yang tegas, lemahnya pengawasan internal APIP, dan minimnya literasi hukum pejabat daerah menjadi tiga faktor utama yang mengubah diskresi dari instrumen efisiensi menjadi celah abuse of power. Artikel ini menawarkan reformasi kerangka normatif melalui prinsip necessity, proportionality, dan akuntabilitas prosedural sebagai parameter pembatas diskresi yang konstitusional.
- References
-
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah.
Buku
Atmosudirdjo, Prayudi. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
HR, Ridwan. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Sinar Harapan, 1993.
Konijnenbelt, W. dan H.D. van Wijk. Hoofdstukken van Bestuursrecht. Amsterdam: Vuga, 1999.
Marbun, SF. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press, 2011.
Ridwan, Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa, 2009.
Jurnal
Hardjasoemantri, Koesnadi. "Hukum Tata Lingkungan dan Diskresi Administrasi." Jurnal Hukum dan Pembangunan 22, no. 3 (1992): 201-218.
Sadjijono. "Bab-Bab Hukum Administrasi." Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 18, no. 1 (2011): 1-25.
Tjandra, W. Riawan. "Peradilan Tata Usaha Negara: Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa." Mimbar Hukum 23, no. 2 (2011): 376-391.
1 Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2 Komisi Pemberantasan Korupsi, Laporan Tahunan KPK: data modus korupsi berdasarkan jenis tindak pidana, diolah dari berbagai tahun penerbitan.
3 Lihat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 dan penafsiran MK dalam Putusan Nomor 004/PUU-I/2003.
4 H.D. van Wijk dan W. Konijnenbelt, Hoofdstukken van Bestuursrecht (Amsterdam: Vuga, 1999), hlm. 132.
5 Konsep détournement de pouvoir berkembang dari yurisprudensi Conseil d'État Prancis sejak putusan Pariset (1875).
6 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Bundesrepublik Deutschland, Pasal 40.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-07-06
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Septiani Wulandari, Meysita Arum Nugroho, ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN PENGURANGAN BPHTB DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM DI PROVINSI DKI JAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Phandu Ahmad Syariffudin, TINJAUAN YURIDIS PRINSIP BUSINESS JUDGMENT RULE TERHADAP KASUS DIREKTUR PERTAMINA (PUTUSAN NOMOR 12/PID.SUS -TPK/2024/PN.JKT PST) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Qusjairi, Anhar Nasution, Putra Aguswandi, Muhammad Arizka Wahyu, IMPLEMENTASI HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (WBP) YANG MEMILIKI ALAT KOMUNIKASI PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB BANDA ACEH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ilham Rusting, Lukman Hakim, Melanie Pita Lestari, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal Latif, SEDEKAH YANG DILARANG: ANALISIS FIKIH JINAYAH TERHADAP SANKSI PEMBERI UANG PENGEMIS DALAM PERDA BALIKPAPAN NO. 1/2021 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Nur Aulia Sabrina, KAJIAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA: INKONSTITUSIONAL BERSYARAT DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEGISLASI NASIONAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aditya Rizky Wijaya, Dipo Wahyoeno H, PENGATURAN PENGUPAHAN TENAGA KERJA UMKM MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN TEORI KEADILAN JOHN RAWLS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- M. Ababiel Putra, Tio Tri Wijaya., PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEBAGAI PILAR PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ja’far Raihan Alfath, Slamet Suhartono, MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN YANG DAPAT DILAKUKAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONA; , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Ja’far Raihan Alfath, Slamet Suhartono, MEKANISME PERLINDUNGAN DAN PENYELESAIAN YANG DAPAT DILAKUKAN NEGARA INDONESIA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI LAUT LEPAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONA; , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.