PENGGABUNGAN WILAYAH JABODETABEK MENJADI PROVINSI MEGAPOLITAN SEBAGAI UPAYA SINKRONISASI KEBIJAKAN NASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH
- Authors
-
-
Muhammad Fikri Adhi Ardani
UIN Syarif Hidayatullah JakartaAuthor -
Siti Shalwa Lutfiah Putri Utami
UIN Syarif Hidayatullah JakartaAuthor -
Melisa Sakilatul Sarifah
UIN Syarif Hidayatullah JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Provinsi Megapolitan, Jabodetabek, Pemerintahan Daerah, Sinkronisasi Kebijakan, Otonomi Daerah
- Abstract
- Kawasan metropolitan Jabodetabek menghadapi berbagai permasalahan lintas yurisdiksi yang kompleks, seperti kemacetan, banjir, dan degradasi lingkungan akibat masifnya urban sprawl. Upaya penyelesaian tata kelola wilayah melalui Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur terbukti kurang efektif karena sifat kelembagaannya yang sebatas koordinatif dan fasilitatif, tanpa memiliki kewenangan eksekutorial. Di sisi lain, otonomi daerah yang terfragmentasi berdasarkan 23 Tahun 2014 seringkali menghambat sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas batas administrasi antara DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis urgensi serta tantangan penggabungan wilayah Jabodetabek menjadi sebuah Provinsi Megapolitan (Daerah Otonomi Baru/Khusus) sebagai upaya sinkronisasi kebijakan nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa untuk mengatasi kebuntuan tata kelola saat ini, diperlukan restrukturisasi kelembagaan melalui model Regional Special District and Authorities. Penggabungan Jabodetabek menjadi satu entitas pemerintahan setingkat provinsi secara hukum diharapkan dapat mereduksi hambatan birokrasi, mempertegas kewenangan, serta mengintegrasikan tata ruang dan pelayanan publik secara lebih efisien dan terpadu.
- References
-
Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Asshiddiqie, J. (2020). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.
HR, Ridwan. (2019). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Hasibuan, H. S., dkk. (2014). "The Role of Transit Oriented Development in Constructing Urban Environment Sustainability, the Case of Jabodetabek, Indonesia." Jurnal [Volume 20], 622–631.
Heinelt, H., & Kübler, D. (Eds.). (2005). Metropolitan Governance in the 21st Century. Routledge: Taylor & Francis e-Library.
Huda, N. (2014). Desentralisasi Asimetris dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press.
Manan, B. (2001). Menyongsong Fajar Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII.
Mustomi, O., dkk. (2024). Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia. PT Media Penerbit Indonesia.
Nainggolan, L. E., dkk. (2023). Perencanaan Pembangunan. Yayasan Kita Menulis.
Nugroho, H. (2021). "Sinkronisasi Kebijakan Tata Ruang Kawasan Metropolitan Jabodetabek: Perspektif Hukum Administrasi Negara." Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(3).
Silfiana. (2018). "Optimalisasi Fungsi Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Dalam Rangka Pembangunan Daerah Kawasan Jabodetabekjur." Jurnal [Volume 8], No. 2, 249–265.
Stoker, G. (1998). Governance as Theory: Five Propositions. USA.
Tinambunan, D. W. (2017). "Format Penyelenggaraan Kerjasama Wajib Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik Dalam Bidang Transportasi (Studi Kasus DKI Jakarta Dengan Bodetabek)." Jurnal [Volume 21], No. 1.
Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31.
Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 69.
- Downloads
- Published
- 2026-07-05
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Nabila Ohorella, REKONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN KERJA HARIAN LEPAS BERBASIS ELEKTRONIK: INTERSEKSI HUKUM SIBER, ASAS PROPORSIONALITAS, DAN KETENAGAKERJAAN SYARIAH PASCA-PUTUSAN MK NO. 168/PUU-XXI/2023 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Rifal Hatapayo, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM KUHP INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Aisyah, Irham Auladi H. Al-hamidy, Kurniati, WAKAF UANG: PROBLEMATIKA, TANTANGAN, DAN SOLUSI HUKUM ISLAM , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zuhda Maria Faradis, Rahmanu Wijaya, EVALUASI KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SURABAYA DALAM MENGENDALIKAN TATA RUANG SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zuhda Maria Faradis, Rahmanu Wijaya, EVALUASI KEBIJAKAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA SURABAYA DALAM MENGENDALIKAN TATA RUANG SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nazmatun Nissa, DAMPAK PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP PEMAHAMAN TENTANG KESEHATAN MENTAL DAN PERNIKAHAN SERTA PENGARUHNYA TERHADAP ANGKA PERCERAIAN (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- ANGGY DELLA CITRA, YAHNU WIGUNO SANYOTO, EVA SUSANTI, ANALISIS IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. PERTAMINA HULU ENERGI OGAN KOMERING (Studi Kasus Desa Makartitama Kecamatan Peninjauan Tahun 2024) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ghina Nabila, Kms. M. Galfadillah Akbar Zabril, MICROSEISMIC MONITORING SYSTEM DAN ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY DALAM MEKANISME PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT PERTAMBANGAN ILEGAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wijaya Tri Marta, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, PENGATURAN PERLUASAN DELIK DALAM PASAL 411 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Rahma Rais, Meka Amalia Syahrani, Rezky Amalia Putri, Kurniati, HARMONISASI KEDAULATAN ISLAM DAN KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.