Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi

Vol. 25 No. 8 (2026): Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, ISSN 3025-9495
Articles

PENERAPAN PRINSIP – PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA (STUDI PADA DESA KALIANYAR KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK)

PDF
  • Violyna Sofiananda,
  • Mar'atus Solikah,
  • Puji Astuti
Violyna Sofiananda
Universitas Nusantara PGRI Kediri
Mar'atus Solikah
Universitas Nusantara PGRI Kediri
Puji Astuti
Universitas Nusantara PGRI Kediri
DOI: https://doi.org/10.2238/8szxnt10

Published 2026-07-31

Keywords

  • Partisipasi,
  • Transparansi,
  • Efektivitas dan Efisiensi,
  • Tata Kelola Pemerintah Desa

How to Cite

PENERAPAN PRINSIP – PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA (STUDI PADA DESA KALIANYAR KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK). (2026). Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi, 25(8). https://doi.org/10.2238/8szxnt10

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu partisipasi, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi dalam tata kelola Pemerintahan Desa Kalianyar, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance di Desa Kalianyar perlu diperkuat secara terintegrasi agar mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
PDF

References

  1. Abdurrosyid, M., & Eldo, D. H. A. (2024). Analisis Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Perboto Kecamatan Kalikajar Kabupaten Wonosobo
  2. Ahmad. (2022). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kantor Kelurahaan Jawa Kecamatan Samarinda Ulu. Formosa Journal Of Applied (FJAS), 1(3), 157-164
  3. Angye, M. Y., Aldri Frinaldi., & Roberia. (2024). IMPLEMENTASI TANTANGAN DAN UPAYA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA
  4. Doni, P. C., & Endang, I. (2022). PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE Suatu Studi Tentang SILOKDES di Desa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk
  5. Fatmati, S., & Rahayu, D. (2023). Implementasi Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi.
  6. Guntur, L., & Triandi. (2022). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor
  7. Hidayat, E., et al. (2023). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri
  8. Hidayat, R., & Mulyani, A. (2024). Transparansi Informasi Publik Berbasis Digital dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa
  9. Jannah, B. R., Shilmy Purnama., & Syamsuri. (2021). Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance: Partisipasi, Transparansi, dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
  10. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. (2019). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.16 Tahun 2019 Tentang Musyawarah Desa pasal 3 ayat 1. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal.
  11. Kementerian PANRB. (2024). Laporan Indeks SPBE Nasional 2024. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.
  12. Lestari, A. (2022). Desentralisasi dan Tantangan Tata Kelola Pemerintahan di Era Digital. Jurnal Administrasi Publik, 17(2), 102–113.
  13. Moleong, L. J. (2014). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Remaja Rosdakarya.
  14. Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya.
  15. Nugroho, A., & Firmansyah, T. (2025). Evaluasi Prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam Pelayanan Publik Pemerintah Desa.
  16. Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk. (2013). Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik Pasal 14 ayat 1. Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
  17. Panjalu,. S., & Beni, M. (2024). Eksplorasi Analisis Keterbukaan Informasi sebagai Pilar Good Governance di Pemerintahan Tingkat Desa
  18. Pratama, Y., & Santoso, H. (2023). Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Kebijakan Desa Berbasis Good Governance.
  19. Putri, F. R., & Fitria, H. (2023). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pelayanan Publik. Jurnal Ilmiah Administrasi Negara, 5(1), 1–12.
  20. Rachmayanti, S.D., Susanto, S. N. H., & Suhartoyo. (2022). Penerapan Prinsip Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Pendaftaran Penduduk Melalui Website Sintren Sebagai Perwujudan Prinsip Good Governance

Similar Articles

You may also start an advanced similarity search for this article.