PRINSIP AMANAH DAN KEMASLAHATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK: PERSPEKTIF BAITUL MAL TERHADAP PROBLEMATIKA FISKAL MODERN

Abstract

Pengelolaan keuangan publik menempati posisi sentral dalam menopang kebutuhan masyarakat dan pembangunan, namun praktiknya di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, masih diwarnai oleh persoalan yang berulang: penyaluran bantuan sosial yang belum sepenuhnya tepat sasaran, rendahnya transparansi proses penganggaran, ketimpangan distribusi antarwilayah, hingga lemahnya budaya akuntabilitas pada lembaga pengelola dana publik. Artikel ini mengkaji relevansi dua prinsip utama dalam pengelolaan harta publik menurut fikih siyasah maliyah, yaitu amanah dan kemaslahatan, sebagaimana dipraktikkan oleh institusi Baitul Mal sejak masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, hingga Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, terhadap problematika fiskal kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), menelaah literatur fikih siyasah maliyah dan ekonomi Islam klasik, serta publikasi ilmiah mutakhir terindeks SINTA tahun 2025–2026 mengenai tata kelola keuangan publik, transparansi anggaran, dan penyaluran bantuan sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa amanah, yang menegaskan pemisahan harta negara dari kepentingan pribadi pemegang kekuasaan serta kewajiban pencatatan melalui sistem diwan, dapat menjadi landasan etis bagi akuntabilitas dan pencegahan penyalahgunaan anggaran pada era digital sekalipun; sementara kemaslahatan mengarahkan agar setiap alokasi belanja diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar besaran serapan anggaran. Kedua prinsip tersebut saling melengkapi: amanah tanpa kemaslahatan berpotensi terjebak pada formalisme administratif, sedangkan kemaslahatan tanpa amanah rawan disalahgunakan atas nama kepentingan publik. Artikel ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai Baitul Mal relevan diadaptasi bukan sebagai sistem fiskal yang dipindahkan secara harfiah, melainkan sebagai kerangka etis yang dapat memperkuat transparansi, ketepatan sasaran, dan orientasi kesejahteraan dalam kebijakan fiskal modern, termasuk dalam reformasi tata kelola zakat, penguatan sistem informasi anggaran daerah, dan integrasi data penerima bantuan sosial.