Analisis Prosedur Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal pada BKAD Provinsi Sulawesi Utara

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pencatatan dan pelaporan belanja modal pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Utara serta menilai kesesuaiannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi-terstruktur, observasi nonpartisipatif, dan dokumentasi untuk tahun anggaran 2023 dan 2024. Informan penelitian terdiri atas tiga orang dari Bidang Akuntansi, Perbendaharaan, dan Aset. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan penilaian kesesuaian dilakukan dengan membandingkan sembilan aspek prosedural terhadap ketentuan dalam peraturan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan dilakukan melalui verifikasi dokumen, penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), penginputan transaksi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta pencatatan aset tetap menggunakan aplikasi E-BMD dan Aset Terpadu. Pelaporan dilakukan melalui Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang didukung oleh rekonsiliasi bertahap antara data keuangan dan data aset. Kesembilan aspek yang diteliti dinyatakan telah sesuai secara prosedural dengan peraturan tersebut. Namun, masih ditemukan keterlambatan penyampaian dokumen, perbedaan waktu pencatatan, dan kesalahan penginputan data yang ditangani melalui klarifikasi, koreksi, dan rekonsiliasi ulang. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarbidang, ketepatan waktu penyampaian dokumen, serta ketelitian dalam penginputan data.