ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PEO INDAH (Studi pada Pemerintah Desa Peo Indah, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan)

Abstract

Meningkatnya alokasi Dana Desa secara nasional tidak diimbangi dengan kualitas tata kelola yang memadai, ditandai dengan tingginya kasus penyalahgunaan dana desa. Desa Peo Indah, Kecamatan Laonti, Kabupaten Konawe Selatan, pada tahun anggaran 2024 mengelola dana desa dan alokasi dana desa sebesar Rp1.037.826.000,00, namun dalam pengelolaannya menunjukkan indikasi lemahnya penerapan prinsip good governance, sebagaimana terlihat dari minimnya keterbukaan informasi keuangan, lemahnya fungsi pengawasan, dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan empat prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan Desa Peo Indah pada seluruh tahapan siklus keuangan desa tahun anggaran 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan penelitian terdiri atas Kepala Desa Peo Indah, aparat Desa Peo Indah, dan masyarakat Desa Peo Indah, yang dipilih melalui teknik snowball sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi non-partisipatif, dan studi dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles et al. (2014) dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat prinsip good governance belum diterapkan secara optimal. Pada aspek transparansi, keterbukaan informasi keuangan belum berjalan sebagaimana mestinya karena dokumen keuangan desa cenderung dikuasai secara sepihak oleh Kepala Desa. Pada aspek akuntabilitas, mekanisme pertanggungjawaban yang dijalankan masih bersifat simbolis dan belum disertai bentuk pertanggungjawaban substantif kepada masyarakat. Pada aspek partisipasi masyarakat, keterlibatan warga dalam proses pengelolaan keuangan desa masih cenderung bersifat formalitas, mengingat usulan masyarakat relatif jarang diserap dalam pengambilan keputusan, dan aspek efektivitas dan efisiensi juga belum terwujud secara memadai, karena program yang dilaksanakan belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan dasar masyarakat. Secara umum, permasalahan tersebut bersumber dari lemahnya fungsi pengawasan eksternal oleh inspektorat serta dominannya kendali Kepala Desa atas pengelolaan keuangan, yang membatasi ruang bagi aparatur desa dan masyarakat untuk menjalankan fungsi pengawasan dan partisipasi secara proporsional.