PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Abstract

Kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh) 23 antar perusahaan sangat bervariasi. Beberapa perusahaan mematuhinya, sementara yang lain masih menghadapi tantangan dalam mematuhi peraturan. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman terhadap peraturan, administrasi yang rumit, atau niat untuk menghindari pajak sering kali menyebabkan ketidakpatuhan. Sebanyak 82,5% realisasi penerimaan negara pada triwulan III tahun 2019 berasal dari pajak. Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai menjadi penyumbang terbesar terhadap total penerimaan pajak yang dihimpun pemerintah. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria yang menentukan apakah suatu perusahaan dapat dianggap patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data deskriptif dan berfokus pada konteks yang diberikan oleh individu atau kelompok yang terlibat dalam penelitian. Fokus penelitian ini menjelaskan kriteria perusahaan yang telah patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kriteria kepatuhan perpajakan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, antara lain pendaftaran tepat waktu, artinya wajib pajak atau perusahaan mendaftarkan diri setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh fiskus dan kemudian memulai bisnisnya.