Vol. 25 No. 10 (2026): Musytari: Neraca Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, ISSN 3025-9495
Articles

EVALUASI PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDES MELALUI DOKUMEN PINDAI PADA BPKAD SIDOARJO

Pricilia Oktavia Putri Sukowati
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur
Rida Perwita Sari
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur

Published 2026-09-25

Keywords

  • akuntabilitas keuangan desa,
  • APBDes,
  • dokumen pindai,
  • BPKAD Sidoarjo,
  • kualitas pelaporan

How to Cite

EVALUASI PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI APBDES MELALUI DOKUMEN PINDAI PADA BPKAD SIDOARJO. (2026). Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi, 25(10). https://doi.cibangsa.org/DOI-2026-292

Abstract

Pelaporan akuntabilitas APBDes adalah langkah krusial dalam mewujudkan transparansi di pemerintahan desa. Kewajiban untuk mengirimkan dokumen pindaian yang ditetapkan oleh BPKAD Kabupaten Sidoarjo menghadirkan tantangan baru yang berkaitan dengan kualitas dan kepatuhan dalam administrasi digital yang belum banyak diteliti. Penulisan ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan strategi studi kasus. Penulisan ini didukung oleh analisis dokumen sekunder, yang mencakup arsip pindaian dari beberapa desa, wawancara dengan staf verifikator BPKAD, serta kajian terhadap regulasi yang relevan. Hasil penulisan menunjukkan bahwa keterlambatan dalam pengumpulan dokumen masih sering terjadi, terutama pada periode triwulan terakhir. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan kapasitas teknis aparat desa dan infrastruktur jaringan. Selain itu, ditemukan pola berulang seperti tabel rincian belanja yang hilang, halaman yang terlewat dalam proses pemindaian, format sub-bidang yang tidak seragam di antara desa, serta kesalahan penjumlahan yang tidak terdeteksi dalam pemeriksaan menggunakan rumus Excel karena sifatnya yang rentan terhadap manipulasi sel. Penulisan ini merekomendasikan pentingnya penguatan standar operasional untuk pemindaian, penerapan validasi silang otomatis berbasis data, serta pendampingan teknis yang berkelanjutan bagi aparat desa untuk menutupi celah akuntabilitas dalam proses pelaporan digital.

References

  1. [1] Abdussamad, Z. (2021). Metode penelitian kualitatif. Syakir Media Press. https://books.google.co.id/books?id=JtKREAAAQBAJ& printsec=frontcover& hl=id& source=gbs_atb#v=onepage& q& f=false
  2. [2] Afriansyah, B., Meriana, M., & Paddery, P. (2022). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa (Studi kasus di Kabupaten Rejang Lebong). Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo, 8(2), 68. https://journal.stiem.ac.id/index.php/jurakun/article/view/1065/552
  3. [3] Arsip Nasional Republik Indonesia. (2021). Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik. https://peraturan.bpk.go.id/Details/192784/peraturan-anri-no-6-tahun-2021
  4. [4] Bappenas Working Papers. (2023). Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Bappenas Working Papers, 8(3), 460-480. https://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/download/411/179/
  5. [5] Daewoo, A. (2021). Efektivitas Audit Tool and Linked Archived System (ATLAS) dalam menganalisis kecurangan pada laporan keuangan. Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan, 8(1), 576-592. https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/ekonomika/article/view/2555
  6. [6] Direktorat Jenderal Perbendaharaan. (2022). Permasalahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) pada Kanwil DJPb. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3022-permasalahan-penyusunan-laporan-keuangan-pemerintah-konsolidasian-lkpk-pada-kanwil-djpb.html
  7. [7] Benny Eko Supriyanto. (2024). Transformasi Digital dalam Pengelolaan Realisasi Belanja Negara. https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/309-artikel/3743-transformasi-digital-dalam-pengelolaan-realisasi-belanja-negara.html
  8. [8] Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. Australian Journal of Management, 16(1), 49-64. https://www.academia.edu/6885275/Stewardship_Theory_or_Agency_Theory_CEO_Governance_and_Shareholder_Returns
  9. [9] Fristanti, W. D., & Choiriyah, I. U. (2025). Efektivitas Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dalam model pengembangan Government-to-Government (G2G) di Desa Dukuhsari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 14(1), 20-30. https://www.researchgate.net/publication/390709949
  10. [10] Hala, Y., Amiruddin, Pelu, M. F. A., & Karim, K. (2022). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berbasis value of money. JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia), 8(4), 1058-1065. https://doi.org/10.29210/020221715
  11. [11] Halim, A. dkk. (Eds.). (2020). Bunga rampai akuntansi publik: Isu kontemporer akuntansi publik. Unitomo Press. https://books.google.co.id/books?hl=en& lr=& id=WoX4DwAAQBAJ& oi=fnd& pg=PR15& dq=info:wymkEar3gi8J:scholar.google.com& ots=MqWdOMkOUb& sig=WwRyM20DNtPSLUhKC1uyKDLYvdg& redir_esc=y#v=onepage& q& f=false
  12. [12] Hasan, M., Harahap, T. K., & Robi, F. (2022). Pengantar metodologi penelitian. Tahta Media Group. https://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/182
  13. [13] Idham, Nadriana, L., & Sudewi. (2022). Memahami perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Desa. Audi Et Ap: Jurnal Penelitian Hukum, 1(1), 53-67. https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i01.1501
  14. [14] Janah, E. U., Hidayah, P. F., Adysti, R. N., & Arjuna, R. H. (2024). Peran digitalisasi arsip untuk meningkatkan efektivitas manajemen dokumen arsip di Dinas Arsip Kota Semarang. https://www.researchgate.net/publication/387551213
  15. [15] Kawatu, A. S. F., Tirayoh, V. Z., & Datu, C. (2024). Evaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Pineleng Dua Indah Kecamatan Pineleng. Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2(2), 299-308. https://doi.org/10.58784/rapi.192
  16. [16] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. https://peraturan.bpk.go.id
  17. [17] Mekari Jurnal. (2025). 10 kesalahan dalam membuat laporan keuangan. https://www.jurnal.id/id/blog/kesalahan-dalam-membuat-laporan-keuangan/
  18. [18] Mekari Jurnal. (2025). Contoh laporan keuangan sederhana dengan Ms. Excel. https://www.jurnal.id/id/blog/contoh-laporan-keuangan-excel-sederhana/
  19. [19] Ponto, E. S. A., Tinangon, J. J., & Afandi, D. (2024). Evaluasi pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Patokaan Kecamatan Talawaan. Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi, 2(2), 1-12. https://jurnal.ywnr.org/index.php/rapi/article/view/184
  20. [20] Rifandi, M. F., Pramudyastuti, O. L., & Haniifah, M. N. (2023). Penggunaan aplikasi Atlas dalam audit laporan keuangan. Akuntansi'45, 5(2), 360-370. https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/3359/3047/11317