IMPLEMENTASI AKAD PADA PEGADAIAN SYARIAH DI INDONESIA

Abstract

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang memiliki peran strategis dalam mendukung inklusi keuangan masyarakat berbasis prinsip syariah. Artikel ini bertujuan mengkaji konsep, pengertian, karakteristik, dan dasar hukum gadai (rahn) dalam perspektif fiqh muamalah, serta mengupas tuntas masing-masing akad yang digunakan dalam operasional pegadaian syariah di Indonesia, yaitu akad rahn, ijarah, qardh, wadi'ah, serta mudharabah dan bai' muqayyadah, berikut produk yang berkaitan dengan setiap akad, permasalahan, dan implementasinya. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (library research) dengan pendekatan deskriptif-analitik, merujuk pada sumber-sumber primer berupa Al-Qur'an, hadits, fatwa DSN-MUI, dan literatur fiqh klasik maupun kontemporer, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa rahn secara syariah adalah akad tabarru' (tolong-menolong) yang bersifat accessoir terhadap akad qardh, dengan menjadikan harta bernilai sebagai jaminan utang. Pegadaian syariah di Indonesia beroperasi menggunakan gabungan akad rahn, ijarah, qardh, wadi'ah, serta mudharabah dan bai' muqayyadah pada produk pembiayaan produktif, yang membedakannya secara fundamental dari pegadaian konvensional yang berbasis bunga. Setiap akad memiliki produk, permasalahan implementasi, dan tantangan sharia compliance yang berbeda, terutama pada penetapan tarif ujrah dalam akad ijarah yang masih sering dikaitkan dengan jumlah pinjaman. Secara empiris, PT Pegadaian mencatat pertumbuhan aset dari Rp 52,8 triliun (2018) menjadi Rp 82,6 triliun (2023) dengan jumlah nasabah 24 juta dan terus meningkat menjadi 25,7 juta pada triwulan ketiga 2024. Temuan ini menegaskan bahwa pegadaian syariah tidak hanya memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah secara adil dan bermartabat