APLIKASI SANTIAGO TINGKATKAN EFEKTIVITAS PELAYANAN KUNJUNGAN LAPAS KELAS IIB SUMEDANG

John Harris Samuel Silitonga; Meitisa Vanya Simanjuntak

doi:10.2238/m708fz76

Authors

John Harris Samuel Silitonga Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Author
Meitisa Vanya Simanjuntak Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Author

DOI:

https://doi.org/10.2238/m708fz76

Keywords:

pelayanan publik, pelayanan kunjungan, revitalisasi sistem, SANTIAGO, transformasi digital

Abstract

Pelayanan kunjungan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan. Namun, pelaksanaan pelayanan kunjungan di Lapas Kelas IIB Sumedang masih menghadapi beberapa kendala, seperti pemanggilan nomor antrean yang dilakukan secara manual akibat kerusakan perangkat speaker, belum optimalnya pemanfaatan televisi informasi, serta belum terintegrasinya mesin Self Service dengan sistem pelayanan. Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini bertujuan merevitalisasi sistem pelayanan kunjungan melalui optimalisasi sarana pelayanan dan pengembangan aplikasi SANTIAGO (Sistem Antrian Nomor Terpadu Informasi dan Giliran Otomatis). Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dengan metode problem solving, yang meliputi tahap observasi, identifikasi kebutuhan, perancangan solusi, implementasi sistem, serta evaluasi. Program dilaksanakan melalui perbaikan perangkat speaker, integrasi aplikasi SANTIAGO dengan mesin Self Service, komputer pelayanan, televisi informasi, dan sistem pemanggilan antrean otomatis. Televisi informasi juga dioptimalkan sebagai media penyampaian tutorial layanan, prosedur kunjungan, informasi antrean secara real-time, serta media publikasi profil dan program pembinaan lapas. Hasil pelaksanaan menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kunjungan, mempermudah pengelolaan antrean oleh petugas, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi pelayanan. Program ini diharapkan dapat mendukung transformasi digital pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan dan menjadi inovasi yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.

References

Anjani, R., & Abdal. (2025). Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Mendukung Transformasi Digital Pelayanan Publik di Indonesia.

Christiana, M., Herawati, E., & Afrilia, U. (2025). Urgensi Perubahan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Farlina, Y., & Pribadi, D. (2020). Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Website.

Kusuma, M., Agus, A., & Pratama, R. Y. (2024). Pelaksanaan Digitalisasi dalam Pelayanan Publik Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Nurohma, & Sartika, I. (2025). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Sistem Database Pemasyarakatan Guna Mewujudkan Good Governance di Lembaga Pemasyarakatan.

Farlina, Y., & Pribadi, D. (2020). Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Website. IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology), 5(2), 176–183.

Nurhadi. (2021). Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik Berbasis E-Government di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 17(2), 145–158.

Pradana, M. R., & Nugroho, R. (2022). Pemanfaatan Website sebagai Media Pelayanan Informasi Publik pada Instansi Pemerintah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 19(1), 55–68.

Saputra, A. (2023). Optimalisasi Website Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Publik, 20(1), 85–97.

Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.

Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182.

Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811.