Skip to main navigation menu Skip to main content Skip to site footer

Articles

Vol. 11 No. 6 (2026): Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi, ISSN 3025-1311

ANALISIS PENERIMAAN PENGGUNA SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) DALAM MENDUKUNG PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN MENGGUNAKAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM)

Submitted
November 10, 2026
Published
2026-11-10

Abstract

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem terintegrasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung proses pemerintahan daerah, termasuk administrasi keuangan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sumatera Selatan memanfaatkan SIPD pada Bidang Keuangan sehingga penerimaan pengguna terhadap sistem tersebut penting untuk dievaluasi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penerapan SIPD dalam mendukung penatausahaan keuangan dan menganalisis penerimaan pengguna menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) dengan fokus pada persepsi kemanfaatan (Perceived Usefulness/PU) dan persepsi kemudahan penggunaan (Perceived Ease of Use/PEOU). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data dikumpulkan melalui observasi selama Kerja Praktik pada 1 Juli sampai dengan 10 Agustus 2026 dan kuesioner berisi sepuluh pernyataan berskala Likert lima tingkat yang dijawab oleh 31 responden. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata PU sebesar 4,17 dan rata-rata PEOU sebesar 4,29, yang berarti responden cenderung menilai SIPD bermanfaat dan mudah digunakan. Dua pernyataan tambahan mengenai kendala koneksi internet dan kebutuhan ketelitian input data masing-masing memperoleh rata-rata 4,29. Nilai Corrected Item-Total Correlation berkisar antara 0,55 dan 0,80, di atas nilai r tabel 0,355, dan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,91. Temuan ini bersifat deskriptif dan menggambarkan persepsi responden, sehingga tidak menguji hubungan sebab-akibat antar konstruk TAM.

References

  1. [1] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114. https://peraturan.bpk.go.id/Details/127924/permendagri-no-70-tahun-2019
  2. [2] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781. https://peraturan.bpk.go.id/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020
  3. [3] Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322. https://peraturan.bpk.go.id/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019
  4. [4] Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008
  5. [5] Venkatesh, V., & Davis, F. D. (2000). A theoretical extension of the technology acceptance model: Four longitudinal field studies. Management Science, 46(2), 186–204. https://doi.org/10.1287/mnsc.46.2.186.11926
  6. [6] Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 16(3), 297–334. https://doi.org/10.1007/BF02310555
  7. [7] Likert, R. (1932). A technique for the measurement of attitudes (Archives of Psychology, No. 140). Columbia University.
  8. [8] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (n.d.). Sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). https://sipd.kemendagri.go.id/
  9. [9] Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (n.d.). Sistem informasi pemerintahan daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). https://sipd-ri.kemendagri.go.id/

Similar Articles

211-220 of 261

You may also start an advanced similarity search for this article.