EFEKTIVITAS PENGAWASAN LEGISLATIF DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK: STUDI KASUS DPRD KOTA JAMBI

Authors

  • M. Zaki Munandar

    Universitas Jambi
    Author

  • Dimasrizal

    Universitas Jambi
    Author

  • M. Wira Anshori

    Universitas Jambi
    Author

  • Ian Pasaribu

    Universitas Jambi
    Author
DOI:
https://doi.org/10.2238/vwapsg07
Keywords:
pengawasan legislatif, kepercayaan publik, DPRD, Kota Jambi, akuntabilitas
Abstract
Kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif daerah menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang demokratis dan akuntabel. Penelitian ini mengkaji sejauh mana efektivitas fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Jambi berkontribusi terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif, penelitian ini melibatkan 400 responden yang dipilih secara proporsional dari 11 kecamatan di Kota Jambi melalui teknik proportionate stratified random sampling. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS 23. Temuan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPRD berada pada kategori baik (mean = 66,56) dan tingkat kepercayaan masyarakat juga tergolong baik (mean = 48,85). Hasil uji hipotesis membuktikan adanya pengaruh positif dan signifikan (t = 22,565; p = 0,000) dengan kontribusi sebesar 56,1% (R² = 0,561). Penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi pengawasan legislatif, yang tercermin dalam mekanisme pertanyaan-debat, kinerja komite, pengawasan anggaran, dan tindak lanjut audit, merupakan faktor kunci dalam memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap DPRD.
References

Amiruddin, Mustakim, Marasaoly Salha, D. M. L. L. de. (2024). Hukum tata negara dan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif.

BPS Kota Jambi. (2024). Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Jambi (Jiwa). In Badan Pusat Statistik Kota Jambi . https://jambikota.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODgjMg==/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-di-kota-jambi.html

Budiyono. (2016). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance Budiyono Dosen Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Ilmu Hukum, 7(1), 1–12.

Faisol, F., & Yandri Radhi Anadi. (2022). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah (Dprd) Sebagai Kontrol Terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah. Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, 6(4), 1555–1566. https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i4.19254

Ghozali, P. H. I. (2021). Aplikasi analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 26(Edisi 10) (Edisi 10).

IMC News. (2023). Daftar 10 Mantan Anggota DPRD Provinsi Jambi yang Ditahan KPK Dalam Kasus Suap Pengesahan RAPBD. IMC NEWS.ID. https://imcnews.id/read/2023/01/10/21017/daftar-10-mantan-anggota-dprd-provinsi-jambi-yang-ditahan-kpk-dalam-kasus-suap-pengesahan-rapbd/

Inspektorat Kota Jambi. (2024). LAPORAN SPI 2024 : PEMERINTAH KOTA JAMBI . https://inspektorat.jambikota.go.id/files/regulasi/8db0a573-50cd-4daf-96e2-53e639c28ca8.pdf?utm_

Jambi Satu. (2025). BPK RI Soroti Potensi Kebocoran Pajak di Kota Jambi, BPHTB dan Parkir Jadi Temuan Audit 2025. Jambi Satu.Id. https://jambisatu.id/premium/4290/temuan-bpk-ri-kota-jambi-pajak-bocor-bphtb-audit-bpk-ri-kasus-jambi/bpk-ri-soroti

Kariem, M. Q., & Iqbal, M. (2023). Fungsi Pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2022. Jurnal Pemerintahan Dan Politik , 8(1), 2019–2024. https://doi.org/10.36982/jpg.v8i1.280

Onyango, G. (2020). Legislative Oversight and Policy-Reforms in 'Unsettled' Political Contexts of Public Administration. International Journal of Public Administration, 43(3), 213–228. https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1627556

Ramadhan, I., Wiralestari, W., & Zamzami, Z. (2021). Pengerauh Pengetahuan Anggaran Anggota Dewan Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah (Apbd) Dengan Partisipasi Masyarakat Dan Akuntabilitas Publik Sebagai Variabel Pemoderasi (Study Empiris Pada Dprd Provinsi Jambi). Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja , 6(2), 70–83. https://doi.org/10.22437/jaku.v6i2.14237

Ratnasari, D., & Alfian Fallahiyan, M. (2024). Jurnal Diskresi ImplementasI peran FungsI pengawasan DprD ntB Dalam mewujuDkan Good Governance ImplementatIon of the oversIght role of DprD ntB In realIzIng gooD governance . 3(2), 105–112. https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi

Ripamonti, J. P. (2024). Does being informed about government transparency boost trust? Exploring an overlooked mechanism. Government Information Quarterly, 41(3), 101960. https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.101960

Siti Fatimah, A. (2022). Kinerja Legislatif: Studi Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Soppeng Periode 2014-2019. Journal of Governance and Local Politics, 4(2), 211–223.

Sugiyono, D. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Edisi Kedua) Alfabeta. In Alfabeta, CV (Edisi Kedua).

Yeniti Darma. (2024). BPK Temukan Mark Up Biaya Hotel di DPRD Kota Jambi, Sekwan Klaim sudah Ditindaklanjuti . Media Jambi News. https://www.mediajambinews.com/hukrim/66112948880/bpk-temukan-mark-up-biaya-hotel-di-dprd-kota-jambi-sekwan-klaim-sudah-ditindaklanjuti

Zmerli, S., & Hooghe, M. (2011). Political Trust: Why Context Matter. In Access (Issue December). ECPR Press.

Cover Image
Downloads
Published
2026-08-06
Issue
Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Section
Articles

How to Cite

EFEKTIVITAS PENGAWASAN LEGISLATIF DALAM MEMBANGUN KEPERCAYAAN PUBLIK: STUDI KASUS DPRD KOTA JAMBI. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(10). https://doi.org/10.2238/vwapsg07

Similar Articles

1-10 of 112

You may also start an advanced similarity search for this article.