KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP
- Authors
-
-
Adna Vika Aristiyani
Universitas Bung KarnoAuthor -
Hudi Yusuf
Universitas Bung KarnoAuthor
-
- Keywords:
- Witness testimony, evidence, criminal proof, Criminal Procedure Code, criminal procedural law, Keterangan saksi, alat bukti, pembuktian pidana, KUHAP, hukum acara pidana
- Abstract
- Witness testimony is one of the most important forms of evidence in the process of proving criminal cases. In the Indonesian criminal justice system, witness testimony is recognized as the first valid means of evidence under Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code (KUHAP). This study aims to examine the position of witness testimony as evidence in criminal cases, the legal requirements for valid witness testimony under KUHAP, and the resolution of differences in witness statements during the evidentiary process. The research employs a normative legal research method using a statutory and library research approach. The results indicate that witness testimony plays a crucial role in criminal proceedings because it assists judges in discovering material truth and forming conviction regarding the occurrence of a criminal offense. To possess evidentiary value, witness testimony must fulfill both formal and material requirements as stipulated in KUHAP, including being provided by a witness who directly saw, heard, or experienced the criminal event and delivered under oath before the court. Differences among witness statements do not automatically eliminate their evidentiary value, as judges are authorized to assess their consistency with other lawful evidence. Therefore, witness testimony remains an essential means of evidence in ensuring legal certainty, justice, and the discovery of material truth in criminal cases. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang memiliki kedudukan penting dalam proses pembuktian perkara pidana. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, keterangan saksi bahkan ditempatkan sebagai alat bukti pertama yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan keterangan saksi sebagai alat bukti dalam perkara pidana, syarat sah keterangan saksi menurut KUHAP, serta penyelesaian terhadap perbedaan keterangan antar saksi dalam proses pembuktian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi memiliki peranan yang sangat penting dalam pembuktian perkara pidana karena berfungsi membantu hakim mengungkap kebenaran materiil dan memperoleh keyakinan mengenai terjadinya tindak pidana. Agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah, keterangan saksi harus memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana diatur dalam KUHAP, antara lain diberikan oleh saksi yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana serta disampaikan di bawah sumpah di hadapan persidangan. Perbedaan keterangan antar saksi tidak serta-merta menghilangkan nilai pembuktiannya, karena hakim berwenang menilai kesesuaian keterangan tersebut dengan alat bukti lain yang sah. Oleh karena itu, keterangan saksi tetap menjadi alat bukti yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran materiil dalam perkara pidana.
- References
-
Alamri, Hadi. KEDUDUKAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, February 2017.
Kawengian, Tiovany A. “PERANAN KETERANGAN SAKSI SEBAGAI SALAH ALAT BUKTI DALAM PROSES PIDANA KUHAP” 4 (April 2016).
Pandiangan, Hendri Jayadi. PERBEDAAN HUKUM PEMBUKTIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ACARA PIDANA DAN PERDATA, August 2017.
Sri, Wanda Eka., Fanny. Tanuwijaya, and Samuel Saut Martua. Samosir. “Kedudukan Keterangan Saksi Dalam Pembuatan Putusan Pidana Dengan Pasal 169 KUHAP.” Mimbar Yustitia 8 (June 30, 2024). doi:10.52166/mimbar.v7i2.
Syahril, Andi. ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI MAHKOTA SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, February 2022.
Wangke, Asprianti. “KEDUDUKAN SAKSI DE AUDITU DALAM PERADILAN MENURUT HUKUM PIDANA” 6 (August 2017).
Zulfiqri, Muhammad, Budi Bahreisy, and Romi Asmara. “KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIAN TERHADAP KETERANGAN SAKSI DE AUDITU DALAM HUKUM ACARA PIDANA” 8, no. 2 (April 2025). doi:10.29103/jimfh.v8i2.21767.
- Cover Image
-
- Downloads
- Published
- 2026-07-04
- Section
- Articles
How to Cite
KEDUDUKAN KETERANGAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA MENURUT KUHAP. (2026). Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan, 16(9). https://doi.org/10.2238/s3spv626
Most read articles by the same author(s)
- Lazarus Katy Kole, Hudi Yusuf, SISTEM PEMBUKTIAN DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA DAN TANTANGAN DALAM PROSES PERADILAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Farouk Amir Nahdi, Hudi Yusuf, TANTANGAN PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Zefanya Margareth Pangaribuan, Hudi Yusuf, ANALISIS YURIDIS ALAT BUKTI DALAM SISTEM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, Hudi Yusuf, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN CHAT WHATSAPP SEBAGAI ALAT BUKTI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Joshua Serafim Tangka, Hudi Yusuf, PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI SAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Setia Putra, Hamzah Arridho, Anjani Syafira Arbie Widarsono, May Syarah, Najwa Putri Andanil, Nurtri Sarimayu, ANALISIS PERAN PT. JASA RAHARJA WILAYAH RIAU DALAM PERLINDUNGAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI PEKANBARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Hasta Nurdayatri, Putri Nurannisa Pratiwi HN, Irsyad Dhahri Samad, DINAMIKA KOERSI DAN RESIPROSITAS DALAM DIPLOMASI NUKLIR MULTILATERAL: KASUS JOINT COMPREHENSIVE PLAN OF ACTION (JCPOA) DAN PASCA-PENARIKAN DIRI AMERIKA SERIKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Setia Putra, Hamzah Arridho, Anjani Syafira Arbie Widarsono, May Syarah, Najwa Putri Andanil, Nurtri Sarimayu, ANALISIS PERAN PT. JASA RAHARJA WILAYAH RIAU DALAM PERLINDUNGAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI PEKANBARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shinta Putri Defi, KEDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM PIHAK KETIGA SELAKU PENJAMIN KEBENDAAN DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Moch. Tamzis, Abraham Yazdi Martin, Sudiman Sihotang, OPTIMALISASI KURIKULUM SEKOLAH PEMBENTUKAN PERWIRA POLRI DALAM MEMPERSIAPKAN PERWIRA UNTUK MENGHADAPI KEJAHATAN BISNIS ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Masayu Mahadewi Putri Hidayat, OWNERSHIP OF LAND RIGHTS BY INDONESIAN CITIZENS IN TRANSNATIONAL MARRIAGES WITHOUT PRENUPTIAL AGREEMENTS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadia Aqilla, Taufit Hidayat Lombu, Krispinus Loin, ASPEK HUKUM PENGGUNAAN SURAT BERHARGA PADA DUNIA PERBANKAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Muhammad Ilham Fachreza Helmy, KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPKAD KOTA BANDUNG DALAM SISTEM AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Aulia Adek Putri, Amanda Aurelia Cahya Ramadhan, Qistina Syakira, Fadia Fatimatuzzahra, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 396/PDT.P/2023/PA.PT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salma Narahaubun, DAMPAK PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA AMBON TERHADAP ADVOKAT: ANALISIS SOSIO-YURIDIS DAN DINAMIKA ETIKA PROFESI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.