TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT: TRAGEDI TRISAKTI 1998
- Authors
-
-
Atikah Rajwa Khairiyah
Universitas Sebelas MaretAuthor -
Nisrina Fajrin Miftahul Dinda
Universitas Sebelas MaretAuthor -
Sava Alesya
Universitas Sebelas MaretAuthor -
Muthi’ah Lathifah
Universitas Sebelas MaretAuthor -
Daurada Beryl Soffina Widadi
Universitas Sebelas MaretAuthor -
Reva Asyifaa Fi Khadijah
Universitas Sebelas MaretAuthor -
Suryo Ediyono
Universitas Sebelas MaretAuthor
-
- Keywords:
- hak asasi manusia Indonesia, pelanggaran HAM berat, peristiwa 1998, tanggung jawab negara, keadilan Indonesia
- Abstract
- Peristiwa Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi bagian penting dalam sejarah reformasi Indonesia. Peristiwa ini ditandai dengan penembakan terhadap mahasiswa yang sedang melakukan aksi demonstrasi damai, yang mengakibatkan meninggalnya empat mahasiswa serta menimbulkan luka-luka pada sejumlah peserta aksi lainnya. Tindakan tersebut menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap berbagai hak dasar yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan nasional, khususnya hak untuk hidup, hak menyampaikan pendapat, serta hak memperoleh perlindungan dan rasa aman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam Tragedi Trisakti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui pengumpulan data dari buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga HAM, dokumen resmi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara fakta-fakta yang terjadi dalam Tragedi Trisakti dan ketentuan hak asasi manusia yang diatur dalam hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tragedi Trisakti mengandung indikasi pelanggaran terhadap beberapa hak yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Selain itu, penyelesaian kasus yang belum sepenuhnya tuntas menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemenuhan prinsip keadilan, kebenaran, dan akuntabilitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian hukum dan HAM serta meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya penegakan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- References
-
Jurnal
Marjum, PROSES DEMOKRASI DI INDONESIA MASA ORDE BARU (1966-1998) (Kajian pada Mata Pelajaran Sejarah), Jurnal Ilmiah Nizamia, ISSN: 2656-4262, Volume. 5, Nomor. 2, Tahun 2023, MAN 2 Polewali Mandar.
Ashanti Fairuza, et al., Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Tragedi Trisakti Tahun 1998 , Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, ISSN: 2599-2694 , Volume. 12, Nomor. 2, Tahun 2024, Institut Teknologi Bandung.
Amanda Devina Julianti, et al., KEADILAN YANG TERTUNDA: PELANGGARAN HAM DALAM INSIDEN TRISAKTI 98 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GERAKAN REFORMASI, Jurnal Media Akademik, ISSN: 3031-5220 , Volume. 3 Nomor. 2, Tahun 2025, Universitas Indonesia.
Perundang Undangan
Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 28G
Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 28E
Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 28A
Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 1
Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- Downloads
- Published
- 2026-07-03
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Zulkifli Ismail, Zakia Syarika Zulkifli, REKONSTRUKSI KEBIJAKAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KERJA PENYANDANG DISABILITAS , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Raisa Alifia Nur Azizah, Dede Agus, Efriyanto, TINJAUAN YURIDIS PENOLAKAN EKSEPSI PLURIUM LITIS CONSORTIUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 12/PDT.G/2024/PN BNR) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Naufal Fa'iz Subandi, KEDUDUKAN CORPORATE GUARANTEE DENGAN CROSS COLLATERAL DAN CROSS DEFAULT SAAT CHANGE OF CONTROL DALAM GROUP COMPANY: STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 185 K/Pdt/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ramanda Faik Hilmi Najib, REKONSTRUKSI BEBAN PEMBUKTIAN DALAM NON -CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Atika Ayu Setia Harnum, Anida Nurjanah, Hairunnisa, TINJAUAN YURIDIS NORMATIF IMPLEMENTASI UUPA DALAM PROGRAM PTSL GUNA MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Riri Restika, Wulan Miftah Maqfirah, Irsyad Dahri, MEMBERDAYAKAN GENERASI MUDA MELALUI TEKNOLOGI UNTUK MEMIKIRKAN KEMBALI DIPLOMASI DI ERA DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nasywa Dinda Aqilah, Baso Muhammad Rifqi, Irsyad Dhahri Samad, DIPLOMASI TEKNOLOGI INDONESIA DALAM TATA KELOLA KECERDASAN ARTIFISIAL GLOBAL: ANALISIS YURIDIS ATAS WAICO DAN PERJANJIAN DAGANG DENGAN AMERIKA SERIKAT , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Roudhotul Mutta Alimah, PERLINDUNGAN DATA PRIBADI PEMILIH DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN SEBAGAI BENTUK PEMENUHAN HAK MEMILIH OLEH KPU KOTA SEMARANG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ani Kumala Sari, Fauziyah, TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM MENJAMIN SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA) DI TINGKAT SEKOLAH DASAR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mohamad Syam Ma'arif, Tubagus Ardi Permana, DIGITALISASI SERTIFIKAT TANAH DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEPASTIAN HUKUM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.