TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT: TRAGEDI TRISAKTI 1998
- Authors
-
-
Atikah Rajwa Khairiyah
Universitas Sebelas MaretAuthor -
Nisrina Fajrin Miftahul Dinda
Universitas Sebelas MaretAuthor -
Sava Alesya
Universitas Sebelas MaretAuthor -
Muthi’ah Lathifah
Universitas Sebelas MaretAuthor -
Daurada Beryl Soffina Widadi
Universitas Sebelas MaretAuthor -
Reva Asyifaa Fi Khadijah
Universitas Sebelas MaretAuthor -
Suryo Ediyono
Universitas Sebelas MaretAuthor
-
- Keywords:
- hak asasi manusia Indonesia, pelanggaran HAM berat, peristiwa 1998, tanggung jawab negara, keadilan Indonesia
- Abstract
- Peristiwa Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang menjadi bagian penting dalam sejarah reformasi Indonesia. Peristiwa ini ditandai dengan penembakan terhadap mahasiswa yang sedang melakukan aksi demonstrasi damai, yang mengakibatkan meninggalnya empat mahasiswa serta menimbulkan luka-luka pada sejumlah peserta aksi lainnya. Tindakan tersebut menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap berbagai hak dasar yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan nasional, khususnya hak untuk hidup, hak menyampaikan pendapat, serta hak memperoleh perlindungan dan rasa aman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran hak asasi manusia dalam Tragedi Trisakti berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui pengumpulan data dari buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga HAM, dokumen resmi, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Analisis dilakukan dengan mengkaji kesesuaian antara fakta-fakta yang terjadi dalam Tragedi Trisakti dan ketentuan hak asasi manusia yang diatur dalam hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tragedi Trisakti mengandung indikasi pelanggaran terhadap beberapa hak yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain hak untuk hidup, hak atas rasa aman, dan hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Selain itu, penyelesaian kasus yang belum sepenuhnya tuntas menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemenuhan prinsip keadilan, kebenaran, dan akuntabilitas. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian hukum dan HAM serta meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya penegakan hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- References
-
Jurnal
Marjum, PROSES DEMOKRASI DI INDONESIA MASA ORDE BARU (1966-1998) (Kajian pada Mata Pelajaran Sejarah), Jurnal Ilmiah Nizamia, ISSN: 2656-4262, Volume. 5, Nomor. 2, Tahun 2023, MAN 2 Polewali Mandar.
Ashanti Fairuza, et al., Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Pada Tragedi Trisakti Tahun 1998 , Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, ISSN: 2599-2694 , Volume. 12, Nomor. 2, Tahun 2024, Institut Teknologi Bandung.
Amanda Devina Julianti, et al., KEADILAN YANG TERTUNDA: PELANGGARAN HAM DALAM INSIDEN TRISAKTI 98 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GERAKAN REFORMASI, Jurnal Media Akademik, ISSN: 3031-5220 , Volume. 3 Nomor. 2, Tahun 2025, Universitas Indonesia.
Perundang Undangan
Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM.
Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 28G
Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 28E
Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 28A
Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 1
Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM
- Downloads
- Published
- 2026-07-03
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Andini Ayudia Pasha, Fadyah Nurul Zannah, Mhd. Gilang Rahmadan, Mhd. Zarzis, Muhammad Fadli Harahap, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Deniro Pacino, Dona Raisa Monica, Erna Dewi, Muhammad Farid, Refi Meidiantama, ANALISIS PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Abdurrahman, Iskandar Yusuf, ANALISIS PENERAPAN PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BERDASARKAN PASAL 28D AYAT (1) UUD NRI TAHUN 1945 Fenomena 'Hukum Tajam ke Bawah, Tumpul ke Atas' , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Erni Chomsatun, Muhammad Fathinnuddin, PENGUATAN PEMERIKSAAN SYARAT ADMINISTRATIF PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN POLIGAMI ILEGAL (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tanjung Karang Nomor 498/Pdt.G/2022/Pa.Tnk) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yoseph Haribawono, Agri Chairunisa Isradjuningtias, ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBATALAN MEREK BERDASARKAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat No. 62/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN Niaga Jkt.Pst , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Djanah, KETAATAN MASYARAKAT TERHADAP KEPUTUSAN KEPALA ADAT DAYAK KENYAH DALAM PENYELESAIAN PEWARISAN DI DESA PAMPANG, KALIMANTAN TIMUR , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dwi Ajeng Sri Haryanto, Joksan Benu, Erwin Syah, BATASAN KEDUDUKAN HUKUM AKTIF ANGGOTA TNI/POLRI DALAM JABATAN PUBLIK: ANALISIS FILOSOFIS PASKA-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 114/PUU-XXIII/2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wilma Silalahi, Eugene Rangga NovanDria, MITIGASI RISIKO KEUANGAN PADA BISNIS SOCIAL COMMERCE: EVALUASI PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP POTENSI FRAUD OLEH KARYAWAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Vania Elvina Br Perangin Angin, Dede Agus, Mujadiddah Aslamiyah, ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENGGUNAAN TES DNA SEBAGAI ALAT BUKTI HUBUNGAN KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 (Studi Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Shinta Dwi Ambarwati, Rini Winarsih, Muhammad Andri, PEMBATASAN PELAKSANAAN HIBAH WASIAT KARENA HAK LEGITIME PORTIE AHLI WARIS (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2665/K/PDT/2019) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.