PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMBUNUHAN DENGAN GANGGUAN MENTAL: ANALISIS PUTUSAN NOMOR 62/Pid.B/2024/PN Adl
- Authors
-
-
Dinda Azka Aulia
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor -
Chika Ardellia Khanza
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor -
Safa Aqila Ilzan
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor -
Aryuni Fajriah Sabrina
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor -
Chairunnisa Ardiyanti
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” JakartaAuthor
-
- Keywords:
- Pertanggungjawaban Pidana, Gangguan Mental, Pertimbangan Hakim, Pasal 44 KUHP, Pembunuhan
- Abstract
- Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu unsur penting dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Permasalahan muncul ketika pelaku tindak pidana mengalami gangguan mental yang mempengaruhi kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN. Adl tentang pembunuhan dengan alasan gangguan mental serta menilai kesesuaiannya dengan teori pertanggungjawaban pidana, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam perkara ini tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga menilai kemampuan bertanggung jawab terdakwa berdasarkan keterangan ahli kejiwaan, visum et repertum psychiatricum, keterangan saksi, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dan ketentuan Pasal 44 KUHP, gangguan jiwa berat yang dialami terdakwa menghilangkan kemampuan bertanggung jawab sehingga unsur kesalahan tidak terpenuhi. Oleh karena itu, putusan hakim yang melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan mengarahkan penanganan melalui tindakan rehabilitatif dinilai telah sesuai dengan prinsip hukum pidana, sistem pembuktian, serta nilai keadilan dan kemanfaatan hukum.
- References
-
Amaliyah, P. S. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.” Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Vol. 4, No. 2, 2026, hlm. 4221-4238.
Aris Munandar Ar dkk., “Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia,” Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin 1, no. 3 (2024): hlm. 247, https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.140.
Darto, A., Alam, A. S., dan Purwaningtyas, F. D. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Pengidap Gangguan Kejiwaan dalam Perspektif Hukum Pidana.” Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 257-264.
Fadlian, A. “Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis.” Jurnal Hukum Positum Vol. 5, No. 2, 2020, hlm, 10-19.
Hamzah, A. (2008). Hukum acara pidana Indonesia. Sinar Grafika.
Hamzah, Andi. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
Harahap. M. Y. (2009). Pembangunan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Sinar Grafika.
Hawasara, W., Sinaulan, R. L., & Candra, T. Y. (2022). Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian yang dianut dalam KUHAP. Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, 8(1), 587-594.
Hiariej. E. O. S. (2012). Teori dan hukum pembuktian. Erlangga.
Huda, Chairul. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006.
Hukumonline. (2024, Mei 29). Pasal 44 KUHP lama tentang alasan pemaaf tindak pidana. Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-44-kuhp-lama-tentang-alasan-pemaaf-tindak-pidana-lt66573ea131904/
Ifra, I. H. (2021, Agustus, 3). Psikiatris dan penghapus pertanggungjawaban pidana perspektif Pasal 44 KUHP. Direktorat Jendral Pemasyarakatan.https://www.ditjenpas.go.id/psikiatris-dan-penghapus-pertanggungjawaban-pidana-perspektif-pasal-44-kuhp
Jauhari, S. D. (2025). Studi perbandingan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap skizofrenia (Studi Putusan Nomor: 105/Pid.B/2023/ PN Gdt dan Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/ PN Stb) (master’s thesis, Universitas Lampung). Digital LIbrary Universitas Lampung.
Kumendong, W. J. (2016). Cakupan terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab berdasarkan Pasal 44 KUHPidana
Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2004, September 13). Hakim PN Sungailat perdana jatuhkan putusan pemaafan hakim. Marenews Mahkamah Agung Republik. Indonesia.https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/hakim-pn-sungailiat-perdana-jatuhkan-putusan-pemaafan-hakim-0Np
Mardian Putra Frans, “Telaah Theory Of Pointless Punishment terhadap Psikopat sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Putusan Mahkamah Agung No. 14444 K/ Pid/ 2009, Jurnal Hukum, Vol 9, (2022), hlm 86.
Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
Muhammad, R. (2025) Pembaruan pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas intelektual dan mental dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
Oratmangun, A. Y. “Kajian Hukum terhadap Kemampuan Pertanggungjawaban Menurut Pasal 44 KUHP.” Lex et Societatis Vol. 4, No. 5, 2016.
Papandrio, P. (2020). PENERAPAN RECHTERLIJK PARDON (PEMAAFAN HAKIM) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN PERKEMBANGANNYA DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
Putusan Negeri Andoolo. (2024). Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2024/PN Adl. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Saleh, Roeslan. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
Thani, S., Hidayat, H., Bahresi, B., Muksalmina, M., & Asmara, R. (2025, November). Analisis hukum tentang pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif ke restoratif dalam KUHP baru. In Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS) (Vol. 5).
Rismala, S. (2025). PENERAPAN PASAL 44 KUHP DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN IBU POSTPARTUM DEPRESSION TERHADAP ANAKNYA (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS JAMBI).
Rohmah, S. F,. Suryagalih, Y., Prasetya, W. S,. & Mulyadi, D. (2025). Komparasi Yuridis pertanggungjawaban pidana penderita ganggung jiwa dalam KUHP lama dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pustaka Galuh Justisi, 4(1), 41-49. https://ojs.unigal.ac.id/index.php/pustakagaluh/article/view/5786
Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Rozi, F. (2018). Sistem pembuktian dalam proses persidangan pada perkara tindak pidana. Jurnal Yuridis Unaja, 1(2), 19-33.
Sarapia, S. (2023). Kontroversi Dalam Pertanggungjawaban Autisme Terhadap Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam (Doctoral dissertation, IAIN PAREPARE).
Wati, N. A., & Faisol, S. A. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Pengidap Gangguan Mental Organik Pada Putusan Pengadilan Nomor: 1811K/Pid. Sus/2010. Law, Development and Justice Review, 7(3), 250-269.
Zubaba, B., & Windari, R. (2025). Ketidaktepatan Frasa Alasan Pemaaf Pada Ketentuan Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP Nasional. JURNAL RECHTENS, 14(2), 281-308.
- Downloads
- Published
- 2026-07-02
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Agnes Widya Klarisa, Dinda Azka Aulia, Atthiyah Naura Khalisah Harahap, Aura Aisyah Najma Pasha, Indira Maharani Azzahra, Dilla Nurul Humaira, SIAC sebagai Lembaga Arbitrase Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis: Analisis Kasus Astro Nusantara International BV vs PT Ayunda Prima Mitra , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Muhammad Iqbal, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISIS YURIDIS BATASAN DELIK MEMPERTUNJUKKAN ALAT KONTRASEPSI KEPADA ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Wijaya Tri Marta, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, PENGATURAN PERLUASAN DELIK DALAM PASAL 411 UNDANG -UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Noor Halina, Muhammad Nurcholis Alhadi, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM MALPRAKTIK ALGORITMA: ANALISIS YURIDIS AUTENTIKASI BUKTI DIGITAL BERBASIS KECERDASAN BUATAN (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) MENURUT UU NO. 20 TAHUN 2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Aura Prameswari Wirasmara, Raisya Shafa Qotrunada, Ditia Prabandari Laras Ati, Safa Manohara Khahira Putri, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK: TINJAUAN TERHADAP KEPASTIAN HUKUM (LEX CERTA) DAN JAMINAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM UUD 1945 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Eko Yudiyanto, Basyarudin, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (STUDI KASUS PROSES TINDAK PIDANA KASUS JUDI ONLINE) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ali Mukti Nur Hidayat, Muchamad Iksan, ARTIFICIAL INTELLIGENCE SEBAGAI SARANA BARU KEJAHATAN TELEMATIKA: TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Deniro Pacino, Dona Raisa Monica, Erna Dewi, Muhammad Farid, Refi Meidiantama, ANALISIS PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yuke Julian Windasari, Yayu Angraeni, Ade Mulyani, Istianah, Yunita Suryani, ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM WARTAWAN TERHADAP RISIKO KRIMINALISASI PERS BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 DAN KITAB UNDANG -UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) BARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Asmariah, Erwinsyah, Dede Admaudin, Tiurma Hutasima, PENYULUHAN HUKUM TENTANG BAHAYA MAIN HAKIM SENDIRI (EIGENRICHTING) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Tiurma Huyasima, Rahmawati, Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual di Tempat Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.