REFORMULASI PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS
- Authors
-
-
Melanie Pita Lestari
Universitas Bhayangkara Jakarta RayaAuthor
-
- Keywords:
- anak penyandang disabilitas; hak pendidikan; pendidikan inklusif; reformulasi kebijakan; peran negara
- Abstract
- Hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas merupakan hak konstitusional yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab langsung negara. Namun, kesenjangan antara kerangka normatif yang telah tersedia dan realitas implementasi kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia masih sangat signifikan. Penelitian ini bertujuan mengkaji dua permasalahan pokok, yakni: pertama, bagaimana kondisi aktual perlindungan dan pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan kedua, bagaimana reformulasi peran negara yang ideal guna memperkuat perlindungan dan pemenuhan hak tersebut secara substantif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum memberikan jaminan pemenuhan hak secara optimal karena lemahnya mekanisme akomodasi yang layak, keterbatasan anggaran pendidikan khusus, serta disparitas implementasi antardaerah yang sangat tinggi. Reformulasi peran negara yang diperlukan mencakup penguatan kewajiban akomodasi yang layak sebagai standar minimum, reformasi skema pendanaan pendidikan inklusif, serta pembentukan mekanisme pengawasan terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa reformulasi peran negara yang bersifat komprehensif, terstruktur, dan berbasis hak merupakan prasyarat mutlak bagi terwujudnya hak pendidikan anak penyandang disabilitas secara nyata dan bermartabat.
- References
-
Buku
Simanjuntak, E. (2022). Rekonstruksi kebijakan pendidikan inklusif: Studi komparatif Indonesia dan negara ASEAN. Alfabeta.
Syahroni, A. (2022). Pemenuhan hak pendidikan anak berkebutuhan khusus: Perspektif hukum dan kebijakan publik. Rajawali Press.
Rahayu, S. (2023). Hukum pendidikan inklusif di Indonesia: Telaah normatif dan implementasi. FH UII Press.
Jurnal
Anggraini, D., & Muin, F. (2023). Tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak pendidikan anak penyandang disabilitas perspektif hukum hak asasi manusia. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 30(2), 318-342.
Hanafi, Y., & Novita, L. (2023). Reformulasi kebijakan pendidikan inklusif berbasis hak asasi manusia bagi anak penyandang disabilitas. Jurnal Konstitusi, 20(3), 488-515.
Hidayah, N., & Supriyanto, B. (2023). Implementasi akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas di sekolah inklusif. Jurnal Penelitian Pendidikan, 23(1), 48-72.
Puspitawati, R., & Kurniawan, H. (2023). Kesenjangan akses pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas di sekolah reguler Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 8(2), 135-160.
Wahyuni, T., & Prasetyo, D. (2023). Evaluasi kebijakan dana alokasi khusus pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 53(1), 78-105.
Zain, M. A. (2023). Penguatan peran negara dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan anak disabilitas melalui pendekatan akomodasi layak. Jurnal Hukum Pembangunan, 53(4), 402-428.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56.
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pendidikan Inklusif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 578.
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021). Putusan Nomor 72/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Dokumen Internasional
United Nations. (2006). Convention on the rights of persons with disabilities. UN General Assembly Resolution 61/106.
UNESCO. (2023). Global education monitoring report 2023: Technology in education. UNESCO.
United Nations Children's Fund. (2023). The state of the world's children 2023: For every child, vaccination. UNICEF.
Komisi Nasional Disabilitas. (2023). Laporan monitoring implementasi hak pendidikan penyandang disabilitas. KND.
Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik pendidikan 2023. BPS.
- Downloads
- Published
- 2026-07-01
- Section
- Articles
How to Cite
Most read articles by the same author(s)
- Ilham Rusting, Lukman Hakim, Melanie Pita Lestari, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGELOLAAN LIMBAH INFEKSIUS DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN UNDANG -UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Melanie Pita Lestari, Zakia Syarika Zulkifli, GASLIGHTING SEBAGAI BENTUK KEKERASAN PSIKIS TERSEMBUNYI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PSIKOLOGI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
Similar Articles
- Septiani Wulandari, Meysita Arum Nugroho, ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN PENGURANGAN BPHTB DALAM PERSPEKTIF KEADILAN HUKUM DI PROVINSI DKI JAKARTA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dahliah Dahliah, Ibnu Qoyyim, Fitriani S, Irsyad Dahri, Extraterritorial Human Rights Obligations Korporasi Multinasional: Antara Soft Law dan Hard Law dalam Kerangka UN Guiding Principles on Business and Human Rights , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ludgerus Sixtian Artasetiade, Akbar Sayudi, TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DAN PEMALSUAN SURAT DALAM PROSES PENGALIHAN HAK ATAS TANAH (Studi Komparatif KUHP Lama dan KUHP Baru terhadap Putusan PN Bantul Nomor 260-264/Pid.B/2025/PN Btl) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nur Aulia, Intan Suriani Serang, Irsyad Dahri, Perkembangan Technological Diplomacy di Era Digital: Teknologi sebagai Instrumen Baru dalam Hubungan Internasional , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nabila Aulia Adek Putri, Amanda Aurelia Cahya Ramadhan, Qistina Syakira, Fadia Fatimatuzzahra, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGABULKAN DISPENSASI KAWIN AKIBAT KEHAMILAN DI LUAR NIKAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 396/PDT.P/2023/PA.PT) , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ramanda Faik Hilmi Najib, REKONSTRUKSI BEBAN PEMBUKTIAN DALAM NON -CONVICTION BASED ASSET FORFEITURE DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 11 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Muhammad Iqbal, Muhammad Mashuri, Wiwin Ariesta, ANALISIS YURIDIS BATASAN DELIK MEMPERTUNJUKKAN ALAT KONTRASEPSI KEPADA ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Yulia Rahmawati, Akbar Sayudi, ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL (ATR/BPN) NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENERBITAN DOKUMEN ELEKTRONIK DALAM KEGIATAN PENDAFTARAN TANAH DI KOTA BEKASI , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 10 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Mochammad Imam Chamdillah, Ronny Winarno, Humiati, TINJAUAN YURIDIS PASAL 240 AYAT (1) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP EFEKTIVITAS FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF DI DAERAH , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Ade Lidya Siregar, Alia Rukmana, Irsyad Dhahri Samad, STARLINK DAN TANTANGAN KEDAULATAN DIGITAL INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TECHNOLOGICAL DIPLOMACY PADA PERKEMBANGAN DIPLOMASI KONTEMPORER , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.