Problematika Pengaturan Hubungan Kewenangan antara Lembaga Adat Desa dan Bale Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Waris Adat Sasak di Lombok Timur
- Authors
-
-
Fatimah Nur'aini
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor -
Nareswari Anindya Hassya
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor -
Satrya Aditya Nugraha
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, IndonesiaAuthor
-
- Keywords:
- Hukum Waris Adat, Sasak, Lembaga Adat Desa, Bale Mediasi, Kepastian Hukum
- Abstract
- Sengketa waris adat Sasak di Kabupaten Lombok Timur melibatkan persoalan pembagian harta peninggalan, nilai-nilai adat, hubungan kekeluargaan, serta perlindungan hak ahli waris. Penyelesaiannya dapat melibatkan Lembaga Adat Desa (LAD) yang berperan menjaga nilai-nilai adat dan Bale Mediasi yang memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan. Keberadaan kedua lembaga tersebut menimbulkan persoalan mengenai kejelasan fungsi dan hubungan kewenangannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hubungan kewenangan antara LAD dan Bale Mediasi serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran serta penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua lembaga memiliki dasar hukum dan fungsi yang berbeda, tetapi dapat saling melengkapi. Namun, pengaturan yang ada belum menjelaskan secara tegas pembagian fungsi, mekanisme koordinasi, dan prosedur rujukan perkara. Kesepakatan hasil musyawarah adat maupun mediasi juga tidak secara otomatis berkedudukan sebagai putusan pengadilan atau Akta Perdamaian. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan koordinasi yang lebih jelas dengan tetap menghormati nilai adat Sasak dan melindungi hak seluruh ahli waris.
- References
-
Arham, Z., Haerani, R., & Rifai, A. (2025). Kajian yuridis terhadap ahli waris yang tidak dapat mengklaim haknya akibat keputusan tokoh adat mengenai penolakan hak waris berdasarkan lokasi kematian: Studi kasus di Desa Menemeng Lombok Tengah. Unizar Recht Journal, 4(2), 285–293. https://doi.org/10.36679/urj.v4i2.261
Griffiths, J. (1986). What is legal pluralism? The Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law, 18(24), 1–55. https://doi.org/10.1080/07329113.1986.10756387
Hadjon, P. M. (1997). Tentang wewenang. Yuridika, 12(1), 1–16. https://doi.org/10.20473/ydk.v12i1.5769
Herlambang, R. N., Kurniawan, A. A. D. B., & Arif, S. A. M. (2026). Penyelesaian sengketa waris adat Suku Sasak Lombok. Jurnal Inovasi Global, 4 (6), 634–652. https://doi.org/10.58344/jig.v4i6.543
Ihsan, K. (2022). Peran Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur dalam penyelesaian sengketa di desa. Juridica: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani, 3(2).
Jailani, M., Mualifah, & Faaisal, M. (2023). Analisis penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasar hukum adat sebagai jaminan perlindungan hak masyarakat adat di Pulau Lombok. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 3(1), 10–21. https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1516
Mahardika, H., Asmara, M. G., & Risnain, M. (2022). Pelaksanaan penyelesaian sengketa adat melalui lembaga adat di Kabupaten Lombok Utara. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 9(4).
Marzuki, P. M. (2017). Penelitian hukum (Edisi revisi). Kencana.
Mertokusumo, S. (2007). Mengenal hukum: Suatu pengantar (Edisi ke-5, Cetakan ke-3). Liberty Yogyakarta.
Muhammad, M. (2022). Inheritance dispute settlement through mediation with the “Bale Mediasi” of East Lombok. Law Research Review Quarterly, 8 (4). https://doi.org/10.15294/lrrq.v8i4.61691
Mujib, L. S. (2019). Revitalisasi hukum waris Islam dalam penyelesaian kasus sengketa tanah waris pada masyarakat Sasak. Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 19(1).
Munir, Z. A. (2022). Analysis of patterns for inheritance dispute settlement in the tradition of Sasak community in Lombok. Mazahib, 20 (2), 225 –250. https://doi.org/10.21093/mj.v20i2.3774
Munir, Z. A. (2023). Wealth distribution among Sasak communities through inheritance: A quest for justice. Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, 7(3), 1627–1642. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.10835
Radbruch, G. (2006). Five minutes of legal philosophy (1945). Oxford Journal of Legal Studies, 26(1), 13–15. https://doi.org/10.1093/ojls/gqi042
Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Downloads
- Published
- 2026-11-15
- Section
- Articles
How to Cite
Similar Articles
- Naeshyla Hanuna Wasito, Salsabila Rahma Dina, Oci Senjaya, KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI INTEGRATIF: PEMBELAJARAN SOSIAL, KONTROL SOSIAL, RELASI KUASA, DAN TEKNOLOGI DIGITAL , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Putriani Noor Apriliana, Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pemberian Kredit Berbasis Algorithmic Credit Scoring , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 17 No. 1 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salsabila Elmira Atha Diana, Abdul Hakam Sholahuddin, Tegoeh Tri Wiyono, DISPENSASI NIKAH AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Dinda Aliya Az Zahra, Andi Tenri Naila Oddang, Akhifa Naila, A. Khusnul Khatima Burhaman, Irsyad Dhahri Samad, DIPLOMASI TEKNOLOGI INDONESIA DALAM TATA KELOLA KECERDASAN BUATAN ASEAN PERIODE 2023–2025 , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Irwan Sahardi, BATAS WANPRESTASI DAN TINDAK PIDANA DALAM PENGALIHAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 12 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Salwa Rahmah Asysyifa Prasad, Hudi Yusuf, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN CHAT WHATSAPP SEBAGAI ALAT BUKTI DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Nadia Aqilla, Taufit Hidayat Lombu, Krispinus Loin, ASPEK HUKUM PENGGUNAAN SURAT BERHARGA PADA DUNIA PERBANKAN DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 14 No. 12 (2025): Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
- Abimanyu Kukuh Harsono, TINJAUAN YURIDIS KEBIJAKAN GOLDEN VISA TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Adhilla Dinda Putri, Erna Dewi, Dona Raisa Monica, Muhammad Farid, Refi Meidiantama, OPTIMALISASI PENDEKATAN PENAL DAN NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DIGITAL OLEH KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 9 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
- Setia Putra, Hamzah Arridho, Anjani Syafira Arbie Widarsono, May Syarah, Najwa Putri Andanil, Nurtri Sarimayu, ANALISIS PERAN PT. JASA RAHARJA WILAYAH RIAU DALAM PERLINDUNGAN KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS DI PEKANBARU , Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan: Vol. 16 No. 8 (2026): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, ISSN: 3031-0369
You may also start an advanced similarity search for this article.